BLT dan Bansos Sembako Tanpa Potongan Disalurkan, Anggota Dewan: Tidak Menyelesaikan Masalah

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako disalurkannamun sebagian menilai tidak menyelesaikan masalah.

PEKANBARU - Sekretaris Direktorat Jendral PHI Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Surya Lukita Warman menyebutkan BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 segera dicairkan.

Tahap pertama dicairkan ke 5 juta dari total 14,6 juta pekerja.

BLT subsidi gaji diprioritaskan untuk pekerja atau buruh yang mempunyai gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan belum sempat mendapat bantuan pemerintah, seperti kartu prakerja atau program bansos lainnya.

"Kami harapkan di Minggu ini, di Jumat 9 September 2022, paling lambat sudah kami salurkan," ujar Surya Lukita Warman.

BSU ini nantinya akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,7 triliun. Yang mana untuk para penerimanya harus melalui tahap verifikasi yang sebelumnya telah diajukan.

Sementara untuk penyalurannya yaitu dengan metode transfer ke rekening perbankan himbra, namun juga bisa melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, para penerima BSU juga bisa mengambil bantuan tersebut di Indomaret dikarenakan sudah bermitra.

"Ada 3 pos untuk ambil BSU ini jadi mereka (Pos Indonesia) punya kerja sama dengan Indomaret dan ATM BCA kami transferkan ke PT Pos. Nah dari PT Pos menginfokan ke penerima BSU," ujar Surya pada media.

Sehingga bagi para pekerja yang tidak mempunyai rekening bank BUMN, bisa mengambilnya melalui mitra Pos Indonesia atau ditransfer melalui Pos Indonesia.

"Jadi penerima BSU tinggal datang ke Indomaret, kantor Pos terdekat atau ke ATM BCA,” sambungnya.

Pos Indonesia juga saat ini bekerja sama dengan Indomaret dan BCA, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengambilnya melalui penyalur tersebut. Namun, untuk sistem penyalurannya Surya masih berdiskusi dengan Pos Indonesia terkait sistem peyalurannya.

"Semua pakai bank Himbara dulu tinggal yang sulit disalurkan misalnya tempat sulit dijangkau, tidak ada yang punya rekening Himbara, baru kita salurkan ke PT Pos,” pungkasnya. 

Sementara Pemprov Riau saat ini sudah memulai penyaluran BLT imbas kenaikan BBM.

Ratusan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pekanbaru akan menerima BLT tahap satu untuk September dan Oktober sebesar Rp300 ribu.

"Ada 268.363 orang di Kota Pekanbaru yang menerima bantuan lansung tunai (BLT)."

"BLT tersebut sekaligus diberikan dengan bantuan sosial (bansos) sembako tahun 2022 senilai Rp200 ribu," kata Kepala Eksekutif General Manager Kantor Pos KCU Pekanbaru Teddi Kurniawan

Ia menyebutkan, BLT dan bantuan sosial itu sudah diserahkan sejak 7 September 2022 secara serentak di Indonesia.

Khusus di Riau sudah dilakukan di tiap KCU PT POS pada 12 kabupaten untuk penyerahan selama 10 hari.

Khusus untuk KPM berdiam di terpencil dan perbatasan akan ada 4 petugas didampingi satu petugas keamanan yang akan langsung menyalurkan BLT dan bansos sembako kepada KPM.

Seperti didaerah Kepulauan Meranti, pelosok desa dan lainnya namun demikian akan ada tambahan empat hari menjadi 14 hari penyaluran.

"Untuk penyaluran BLT dan bantuan sosial sembako itu, dijamin tidak akan ada potongan oleh petugas. Jika terjadi maka oknum yang bersangkutan akan diberikan sanksi tegas hingga pemecatan," sebutnya.

Sebelumnya Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar berharap bantuan itu bisa meringankan beban masyarakat. Dirinya berharap BLT dan bantuan sembako ini dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari warga terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada 3 September 2022 itu. 

Sedangkan Sekretaris Komisi II DPRD Riau Husaimi Hamidi menyoroti kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM disebutnya bukan solusi mengatasi masalah ini.

Dia mengatakan, masyarakat ekonomi ke bawah yang paling terdampak akibat kenaikan BBM.

"Yang terpuruk masyarakat menengah ke bawah. Jadi pemerintah harus mengawasi stabilitas harga kebutuhan di pasaran karena ini akan berdampak terhadap harga kebutuhan seperti beras, gula, cabai, dan sebagainya," kata Husaimi, Jumat (9/9).

Politisi PPP ini meminta pemerintah jangan hanya mengambil kebijakan demi mengurangi beban APBN, tapi juga harus hadir di tengah kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

"Jangan hanya menaikan harga minyak tapi tak bisa menjaga stabilitas harga pasar," katanya.

Makanya menteri-menteri yang mengurus terkait ekonomi itu harusnya dari kalangan ekonom yang bisa menguasai pasar, dia harus mampu menganalisa tentang berapa dampak kenaikan BBM ini. Karena semua kebutuhan masyarakat terdampak kenaikan BBM, terutama transportasi," ujar dia.

Menurutnya, BLT BBM sebesar Rp250 ribu per bulan untuk masyarakat prasejahtera yang diberikan oleh pemerintah tidak menyelesaikan masalah.

"Uang segitu dapat apa. Pemerintah harus tetap memberi subsidi ke masyarakat tapi ya pastikan tepat sasaran. Masalahnya, pemerintah sampai hari ini tak punya data warga miskin, sehingga banyak juga orang kaya dapat juga subsidi," katanya.

Kenaikan BBM subsidi, kata dia, menambah beban masyarakat di saat harga pupuk sawit mahal sedangkan harga TBS sawit terus turun.

"Tak pernah harga sawit naiknya lebih besar daripada turunnya. Saya punya laporan data harga TBS setiap bari. Tidak sesuai biaya yang dikeluarkan petani sawit dengan pendapatan," ucapnya. (*)