Boris Johnson 'Gagal Memimpin' Didesak Mundur, 'Skandal Pesta Tabrak Aturan Karantina'

INTERNASIONAL - Temuan awal dalam laporan tentang berbagai pesta yang digelar di Downing Street No 10, kantor dan kediaman perdana menteri Inggris, saat diberlakukan karantina wilayah karena pandemi Covid-19 menyoroti "kegagalan kepemimpinan" di pucuk pemerintahan.

Isi laporan yang disusun oleh pejabat senior Sue Gray ini sangat dibatasi oleh penyelidikan terpisah oleh kepolisian tentang berbagai acara pesta di rumah dinas dan kantor Perdana Menteri Boris Johnson dalam kasus yang kadang disebut skandal pesta.

"Terdapat kegagalan kepempinan dan pengambilan keputusan oleh berbagai bagian di No 10 (kantor dan kediaman PM Johnson) dan Kantor Kabinet pada waktu yang berbeda-beda," tulisnya dalam laporan yang dirilis BBC pada Senin (31/01).

Secara keseluruhan, Sue Gray menyelidiki 16 acara di Downing Street dan juga kantor-kantor pemerintah lainnya selama periode 20 bulan.

Dari 16 acara itu, 12 di antaranya diselidiki oleh Kepolisian Metropolitan dengan wilayah kerja kota London.

Dalam laporannya, Gray mengatakan sebagian acara tersebut "seharusnya tidak dibolehkan digelar".

Ditulis pula bahwa "Beberapa staf ingin menyampaikan keberatan tentang tingkah laku yang mereka saksikan di tempat kerja tetapi kadang kala mereka tidak bisa melakukannya."

Dalam debat di parlemen segera setelah laporan diterbitkan, Perdana Menteri Johnson mengatkan ia memahami kemarahan yang timbul dan menerima hasil temuan itu.

"Saya paham dan saya akan memperbaikinya," kata Johnson menanggapi berbagai kelemahan di kantornya.

Johnson mendapat kecaman bertubi-tubi baik dari kubu oposisi maupun anggota parlemen dari partai yang mengusungnya, Konservatif.

Pemimpin Partai Buruh Sir Keir Starmer kembali mendesak Johnson untuk mundur.

Kepolisian melakukan penyelidikan terpisah, walau baru dimulai belakangan ketika penyelidikan Sue Gray mendekati akhir.

Dugaan rangkaian pesta di kantor yang juga menjadi rumah dinas Perdana Menteri Boris Johnson di Downing Street Nomor 10 saat pemerintahnya sendiri melarang warga untuk berkumpul melibatkan banyak orang, telah menjadi perdebatan sengit di publik Inggris.

Peristiwa apa yang sedang diselidiki polisi?

Bersamaan dengan publikasi hasil penyelidikan resmi, kini diketahui jumlah acara yang ditangani the Met, sebutan untuk kepolisian London, adalah 12.

Sebelumnya, kepolisian hanya mengatakan sedang menyelidiki "sejumlah peristiwa yang terjadi di Downing Street dan Whitehall dalam dua tahun terakhir sehubungan dengan potensi pelanggaran peraturan Covid-19".

Keputusan untuk memulai penyelidikan diambil berdasarkan hasil dari informasi yang diberikan oleh tim penyelidik pegawai negeri senior Sue Gray dan "penilaian petugas sendiri", kata Kepala Kepolisian London, Dame Cressida Dick.

Mengapa polisi menyelidiki dugaan pesta-pesta di kediaman No. 10?

Kepala kepolisian London, Cressida Dick, pernah mengatakan polisi biasanya tidak akan menyelidiki pelanggaran peraturan Covid-19 di masa lalu.

Namun, ia menambahkan, penyelidikan retrospektif dilakukan untuk "jenis pelanggaran paling serius dan mencolok" di mana ada bukti dan kriteria tertentu terpenuhi, termasuk:

•     Terdapat bukti bahwa mereka yang terlibat mengetahui, atau seharusnya mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah pelanggaran
•     jika penyelidikan tidak dilakukan maka akan secara signifikan merusak legitimasi hukum

Berapa lama penyelidikan polisi akan berlangsung?

Dalam beberapa hal, penyelidikan ini sangat mudah dilakukan oleh polisi, kata wartawan urusan dalam negeri BBC Daniel Sandford.

Polisi perlu memutuskan siapa yang hadir di acara tersebut dan apakah mereka memiliki alasan yang tepat untuk hadir di sana, katanya.

"Ini bukan investigasi berbulan-bulan, ini adalah sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan dalam beberapa minggu."

Investigasi akan dilakukan oleh Tim Penyelidikan Khusus yang sudah lama berdiri, unit korupsi kontrapolitik utama Inggris.

Unit tersebut sebelumnya telah melakukan lebih dari 170 investigasi - seperti orang-orang yang menggunakan kekuasaan politik untuk keuntungan mereka sendiri, pelanggaran dalam jabatan publik dan kecurangan pemilu.

Tindakan apa yang bisa dilakukan

Berdasarkan Undang-Undang Coronavirus, pelanggaran Covid diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan.

Artinya, sanksi yang diberikan berupa hukuman denda, bukan penjara.

Selama tahun 2020, Kepolisian Met memiliki wewenang untuk mendenda warga sebesar £100 (Rp1,9 juta) untuk pelanggaran Covid tingkat pertama (diturunkan menjadi £50 atau Rp968.000 jika dibayar kurang dari 14 hari).

Denda untuk pelanggaran berikutnya dapat berlipat ganda, hingga maksimum £3.200 (Rp62 juta).

Kegagalan atau penolakan untuk membayar denda dapat mengakibatkan penuntutan dan menyelesaikan di pengadilan.

Namun, fakta bahwa polisi sedang menyelidiki peristiwa Downing Street tidak berarti "pemberitahuan hukuman tetap harus dikeluarkan di setiap kejadian dan untuk setiap orang yang terlibat", kata Dame Cressida.

Siapa yang akan diselidiki dan diwawancarai?

Seperti yang sedang diselidiki, Cressida Dick mengatakan terdapat "beberapa peristiwa lain" yang telah dinilai, tetapi dianggap tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran.

Ditanya oleh wartawan apakah perdana menteri bersedia diwawancarai oleh petugas, juru bicaranya menjawab: "Siapa pun yang diminta akan bekerja sama sepenuhnya seperti yang Anda harapkan."

Apakah polisi pernah menyelidiki perdana menteri sebelumnya?

Kembali pada tahun 2006, Tony Blair menjadi perdana menteri pertama yang diinterogasi oleh polisi dalam proses penyelidikan.

Investigasi itu untuk menyelidiki tuduhan bahwa gelar bangsawan diberikan sebagai imbalan atas sumbangan dana.

Blair tidak diinterogasi di bawah peringatan (sebagai terduga pelaku), jadi dia diperlakukan sebagai saksi, bukan tersangka.

Pada Juli 2007, diumumkan bahwa tidak seorang pun akan menghadapi dakwaan.

Apa tanggapan Boris Johnson dan bagaimana skandal pesta itu mengancam posisinya?

Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan, dia menyambut baik tindakan kepolisian karena akan "membantu memberikan kejelasan yang dibutuhkan publik".

Juru bicaranya mengatakan, Johnson merasa apa yang dilakukan tidak melanggar hukum.

Para politikus kubu oposisi telah mengulangi seruan agar Boris Johnson mengundurkan diri. Malah bukan hanya di kubu oposisi saja.

Beberapa politikus senior di Partai Konservatif yang mengusung Johnson pun kini meminta dia untuk mundur. Salah satunya adalah Douglas Ross, politisi senior Partai Konservatif di Skotlandia.

Bagi Ross, Johnson sudah tidak konsisten mematuhi aturan yang dibuat pemerintahnya sendiri.

"Dia kan perdana menteri. Pemerintahnya sendiri yang memberlakukan aturan itu, dan dia harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya," ujar Ross.

Didukung sesama politisi Konservatif dari Skotlandia, dia akan menulis kepada Komite 1922, yang menyelenggarakan kontes kepemimpinan Partai Konservatif, untuk menyatakan kurangnya kepercayaan kepada perdana menteri Johnson.

Dibutuhkan pernyataan yang sama dari minimal 54 politisi Konservatif di parlemen kepada komite itu untuk mendesak Johnson lengser dari jabatannya.

Sebelumnya, Johnson telah meminta maaf atas video yang menunjukkan stafnya bercanda tentang pesta Natal tahun lalu di kantor sekaligus rumah dinas PM Inggris, Downing Street No. 10, selama masa lockdown, sehingga mengundang kemarahan publik.

Dalam debat mingguan di parlemen sebelumnya, Boris Johnson mengatakan, "Saya memahami dan turut merasakan kemarahan seluruh negeri atas staf No. 10 yang tampak meremehkan pemberlakuan karantina, dan saya bisa memahami betapa menggeramkannya bahwa orang-orang yang membuat aturan, tidak mentaati aturan tersebut". (*)