BPBD Riau Bawa Pengalaman Tangani Karhutla ke Forum Nasional untuk Upaya Pengurangan Risiko Bencana

PEKANBARU - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Provinsi Riau, Edy Afrizal, turut menyumbangkan pemikiran mengenai upaya pengurangan risiko bencana di tingkat nasional.

Hal itu disampaikannya melalui Forum Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD se-Indonesia dalam rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 di Provinsi Banten.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai kabupaten/kota di Riau.

Menurut Edy, upaya penanggulangan karhutla di Riau semakin baik dan efektif berkat kolaborasi berbagai unsur yang terlibat.

Sinergi tersebut mencakup tim satuan tugas darat dan udara, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

“Keikutsertaan BPBD Riau dalam agenda nasional tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap upaya penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Indonesia. Riau sendiri memiliki pengalaman dalam penanggulangan karhutla melalui semua unsur yang terlibat saling bersinergi dan bertanggung jawab,” kata Edy, Rabu (14/10).

Edy mengatakan, forum yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 tersebut menjadi wadah strategis bagi Pemprov Riau, khususnya BPBD, untuk berkonsolidasi dengan provinsi lain, bertukar pengalaman, serta membahas langkah-langkah penanggulangan bencana yang lebih efektif.

“Melalui forum ini, kita dapat memperkuat koordinasi dengan BPBD se-Indonesia, berbagi pengalaman, sekaligus memberikan masukan berdasarkan kondisi dan pengalaman penanggulangan bencana di daerah,” ungkap Edy.

Keterlibatan BPBD Riau juga dinilai penting untuk menyelaraskan strategi pengurangan risiko bencana di daerah dengan kebijakan nasional.

Dengan demikian, langkah pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah melalui kolaborasi lintas daerah.

Pertemuan Forum Kalaksa BPBD se-Indonesia tersebut dipimpin Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari.

Selain forum koordinasi, rangkaian kegiatan Bulan PRB 2026 juga diisi dengan aktivasi sirene tsunami, simulasi evakuasi mandiri di tingkat desa, serta diskusi mengenai implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD).

Edy berharap keikutsertaan BPBD Riau dalam kegiatan tersebut dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat melalui langkah pencegahan, mitigasi, serta peningkatan kesiapsiagaan secara berkelanjutan.

Pengalaman Riau menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penguatan pengurangan risiko bencana nasional.

Kalaksa BPBD dan Damkar Provinsi Riau, Edy Afrizal membawa pengalaman penanganan karhutla di daerah itu ke Forum Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD se-Indonesia di Provinsi Banten, 13–15 Oktober 2026.

Forum yang menjadi bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antardaerah, bertukar pengalaman, serta menyelaraskan strategi penanggulangan bencana dengan kebijakan nasional.

Edy mengatakan, penanganan karhutla di Riau melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga masyarakat.

Operasi dilakukan melalui pengerahan tim darat dan udara sesuai kebutuhan di lapangan.

"Riau sendiri memiliki pengalaman dalam penanggulangan karhutla melalui semua unsur yang terlibat saling bersinergi dan bertanggung jawab," kata Edy, Rabu (14/10).

Menurutnya, forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi BPBD Riau untuk menyampaikan masukan berdasarkan kondisi dan pengalaman penanganan bencana di daerah.

"Melalui forum ini, kita dapat memperkuat koordinasi dengan BPBD se-Indonesia, berbagai pengalaman, sekaligus memberikan masukan berdasarkan kondisi dan pengalaman penanggulangan bencana di daerah," ujarnya.

Namun, efektivitas penanganan karhutla tidak cukup diukur dari keberhasilan memadamkan api.

Upaya pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel, dan pengendalian titik api secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting untuk menekan risiko kebakaran berulang.

Karena itu, pertukaran pengalaman antardaerah perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret, terutama dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Forum Kalaksa BPBD se-Indonesia dipimpin Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari.

Rangkaian Bulan PRB 2026 juga mencakup aktivasi sirene tsunami, simulasi evakuasi mandiri di tingkat desa, serta diskusi mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD).

Edy berharap keterlibatan BPBD Riau dalam agenda tersebut dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kesiapsiagaan, dan memperluas kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Bagi Riau, tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi lintas sektor tidak berhenti pada forum, tetapi diwujudkan melalui pencegahan yang konsisten, respons yang cepat, dan perlindungan masyarakat yang lebih efektif. (*)