BPKH Siapkan Uang Saku pada 203.320 Jamaah Haji Reguler 2026
Total dana yang disiapkan untuk jamaah yakni senilai Rp695 miliar.
AGAMA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan kesiapan biaya hidup (living cost) bagi jamaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M.
Total dana dalam bentuk mata uang Riyal Arab Saudi yang disiapkan mencapai SAR 152,49 juta atau setara sekitar Rp 695 miliar (kurs asumsi Rp4.561 per SAR), yang akan dibagikan kepada 203.320 jamaah haji reguler.
Penandatangan serah terima banknotes tersebut dilakukan secara resmi di Jakarta pada Kamis (9/4/2026), sebagai bagian dari komitmen BPKH dalam menjamin kesiapan finansial jamaah secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.
Setiap jamaah akan menerima uang saku sebesar SAR 750 atau sekitar Rp 3,4 juta. Dana ini terdiri atas pecahan satu lembar SAR 500, dua lembar SAR 100, dan satu lembar SAR 50.
Uang tersebut disiapkan untuk kebutuhan operasional selama di Tanah Suci, mulai dari konsumsi tambahan, dana darurat, hingga pembayaran dam (denda haji).
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf menjelaskan, proses pengadaan valuta asing tahun ini tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerapan akad sharf, yakni mekanisme pertukaran mata uang secara tunai.
“Dalam skema syariah ini, kami memisahkan nilai pokok mata uang dengan biaya distribusi. Nilai pokok diserahterimakan secara tunai, sementara biaya distribusi dibayarkan setelah seluruh kewajiban penyedia terpenuhi. Ini adalah bentuk transparansi tinggi dalam tata kelola keuangan haji,” ujar Amri lewat keterangan resminya di Jakarta, Jumat (10/4).
Selain itu, BPKH menegaskan, pengelolaan dana haji dilakukan secara optimal untuk menjaga agar biaya haji tetap terjangkau.
Pada 2026, total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai sekitar Rp 87 juta per jamaah. Namun, jamaah hanya perlu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp 54 juta.
"Selisih sebesar sekitar Rp 33,2 juta ditutup melalui optimalisasi nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Ini adalah bukti nyata bahwa dana haji dikelola secara profesional untuk meringankan beban jemaah," kata Amri.
Ia juga memastikan bahwa jika terjadi kenaikan biaya akibat dinamika global, jamaah tidak akan dibebani tambahan biaya.
Pemerintah telah menyiapkan skema melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup potensi kekurangan tersebut.
Dengan penyerahan banknotes ini, BPKH menegaskan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan finansial bagi jamaah, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih tenang dan nyaman. (*)
