BRKS Dinilai Masih Lemah dalam Pengawasan dan SDM, Relawan Prabowo Gibran: 'Juga Diakibatkan Masalah Internal-Eksternal'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) menilai Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dinilai masih lemah baik dalam pengawasan dan sumber daya manusia (SDM).
"BRKS selalu dililit masalah internal dan eksternal."
"Bank daerah itu selalu menuai kritik tajam dikalangan masyarakat. Masalahnya, sistem pengawasan internal dan kualitas rekrutmen SDM juga masih terjadi," kata Larshen Yunus, Ketua Umum DPP GARAPAN, Senin (30/9).
Ia menilai lemahnya kontrol dan sistem pengamanan di internal perbankan juga menjadi celah terjadinya kejahatan perbankan.
“Perbankan seharusnya dipenuhi orang berkompeten. Karena ini salah satu produk yang mengedepankan ke hati-hatian dan artinya kontrol tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, perbankan sendiri merupakan sektor jasa yang mengedepankan kepercayaan.
Ia mempertanyakan sistem check and balence yang seharusnya dilakukan oleh pihak perbankan.
Larshen juga mempertanyakan sistem rekrutmen perbankan daerah. Ia menilai untuk menciptakan sumber daya profesional seleksi yang dilakukan harusnya dibuka secara umum.
“Pegawai juga saat masuk ada yang melalui koneksi. Bisa kita ragukan bagaimana moral dan integritasnya,” kata dia.
Larshen menilai bahwa sistem rekrutmen “koneksi” masih mengakar di sejumlah perbankan daerah.
Hal tersebut, menjadi salah satu hal yang dinilainya memengaruhi keprofesionalan pada sumber daya manusia pada perbankan daerah tersebut.
“Hal tersebut membuat lemah, kita tidak mendapatkan SDM yang profesional. Kedepan kita harap transparan di buka umum. Tidak ada KKN di situ,” jelasnya.
Jadi lemahnya bank itu akibat masalah internal seperti manajemen, serta eksternal seperti peningkatan kredit bermasalah, rendahnya daya saing, dan kesulitan beradaptasi dengan teknologi.
Faktor penyebab lemahnya bank daerah ini seperti manajemen yang kurang profesional dalam mengelola keuangan dan operasionalnya.
Kredit bermasalah membuat peningkatan jumlah kredit bermasalah menjadi beban yang signifikan bagi beberapa bank. Daya beli yang rendah membuat bank sulit mengembangkan bisnis mereka.
Masalah eksternal, BRKS menghadapi persaingan ketat dari bank-bank besar dan fintech yang lebih inovatif.
Sementara adopsi teknologi, mereka juga kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) membuat mereka tertinggal dalam meningkatkan efisiensi dan pendapatan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau ini, juga meminta dengan tegas, agar para panitia seleksi (Pansel) pemilihan direksi maupun komisaris BRKS untuk segera melakukan proses seleksi secara objektif, transparan, akuntabel dan profesional.
Mereka lebih fokus pada aktivitas yang tidak produktif, seperti menyalurkan dana CSR yang tidak sesuai peruntukannya.
Sementara itu, Pansel BRKS telah mengumumkan hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan untuk calon komisaris utama, komisaris independen, direktur dana dan jasa, serta direktur operasional. Berikut adalah nama-nama yang lulus seleksi:
Calon Komisaris Utama:
Syahrial Abdi (Sekretaris Daerah Provinsi Riau)
Helmi (Asisten III Setdaprov Riau)
Boby Rahmat (Kepala Kesbangpol Riau)
Calon Komisaris Independen:
Denny Muliya Akbar
Eka Afriadi
Heru Kurniawan
Irwan
Nizam
Suryo Kuncoro
Tatang Yudiansyah
Wachyono
Calon Direktur Dana dan Jasa:
Andri Satria
Arhim Syafei
Edi Wardana
Muhammad Jazuli
Calon Direktur Operasional:
Asj'ari
Slamet Riyadi
Wan Mukhlis
Yasral Yazid
Sebelumnya, M Job Kurniawan, Ketua Pansel, mengatakan bahwa peserta yang lulus seleksi akan mengikuti wawancara langsung dengan Gubernur Riau pada 2 Oktober.
Hasil wawancara akan diumumkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan calon pimpinan BRKS akan ditetapkan oleh OJK.
Setelah RUPS, akan diumumkan siapa calon pimpinan BRK Syariah yang akan diserahkan ke OJK untuk ditetapkan sebagai pimpinan BRK Syariah.
Untuk jabatan Direktur Utama BRK Syariah, belum ditetapkan dan akan ditentukan kembali di RUPS apakah akan dibuka lagi untuk calon direktur atau tidak.
Tetapi Larshen Yunus kembali menekankan agar para pihak yang menjadi pansel diharap bisa bekerja dalam bingkai integritas.
"Jangan bermain-main dengan jabatan. Jangan hanya karena satu kampung, sedarah, saudara dan unsur pendekatan lainnya, lantas dipilih orang yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas," sarannya.
"Bukankah mereka saat ini masih dililit persoalan dividen, dana csr dan dana retribusi dari penyerapan uang hasil sewa aset yang belum tuntas?". (*)
