Bupati Meranti M Adil Ditangkap KPK, 'juga Menyeret Sejumlah Kepala OPD yang Diboyong ke Jakarta'

SELATPANJANG, RIAUPAGI.COM - Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil dan beberapa pejabat terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Kabar ini berembus sejak pada Kamis 6 April 2023 malam. Beberapa ruang di kantor bupati setempat juga disegel KPK.

Segel tertempel di depan pintu tertulis sedang 'dalam pengawasan KPK'.

Adapun ruangan di Kantor Bupati yang disegel KPK diantaranya ruangan Sekretaris Daerah, ruangan Kepala Bagian Umum, Bagian Prokopim, dan Kesra.

Selain kantor bupati, kantor PUPR dan BPKAD dikabarkan juga disegel oleh komisi antirasuah tersebut. Informasi yang beredar, Bupati dan beberapa pejabat terjaring OTT KPK.

Kabar lain rumah dinas Bupati di Jalan Dorak juga diperiksa oleh tim KPK dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian Polres Kepulauan Meranti.

Bupati H Muhammad Adil terlihat dibawa ke Pekanbaru menggunakan speedboat melalui pelabuhan Nursyaadah Jalan Tebingtinggi, Selatpanjang.

Di Pelabuhan juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian, terlihat Kapolres AKBP Andi Yul Lapawesean Tendri Guling SIk bersama beberapa pejabat polres.

Sementara, terdapat juga beberapa pejabat yang juga terjaring OTT KPK. Namun belum diketahui siapa saja yang dibawa bersama Bupati.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK soal OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto mengaku tidak tahu peristiwa penangkapan tersebut.

"Saya tidak tahu, tapi yang jelas itu berkaitan dengan kegiatan di sekretariat," kata Bambang.

Bupati H Muhammad Adil bersama beberapa pejabat langsung dibawa ke Pekanbaru dan selanjutnya akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka kemudian akan dilakukan pemeriksaan. 

Seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, dipanggil KPK dilakukan pemeriksaan di Mapolres, Jumat (7/4/2023) dini hari.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul membenarkan adanya kegiatan KPK di Kepulauan Meranti. Dimana KPK meminjam ruangan di Polres Meranti untuk melakukan pemeriksaan.

"Ya ada, kalau Bupati tidak dibawa ke kantor, langsung dibawa ke Pekanbaru," kata Andi Yul, Jumat (7/4/2023).

Selain menjaring OTT bupati dan pejabat, KPK juga menyegel sejumlah kantor. Selain mengamankan Bupati Kepulauan Meranti, KPK juga dikabarkan memeriksa Kepala BPKAD Fitria Nengsih, Kabag Umum Tarmizi dan sejumlah pejabat.

Jelang bersahur, Jumat dinihari, sejumlah kepala OPD dipanggil untuk diperiksa di Polres Kepulauan Meranti.

"Iya kami dipanggil (KPK, red). Makan dulu, takut nanti lama di sana," kata Ifwandi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepala Disperindag Marwan, dipanggil melalui pesan berantai. "Tidak tahu (apakah KPK yang memanggil, red). Tapi infonya seluruh kepala OPD," ujar Marwan.

Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang dalam OTT tersebut.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan untuk jumlah uangnya masih dihitung. Namun, Ali mengatakan penanganan kasus korupsi tak memandang jumlah uang yang diamankan.

"Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan. Namun, sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi," kata Ali. 

Pasca dilakukan OTT oleh KPK terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, sistem pemerintahan langsung diambil alih oleh Wakil Bupati Meranti AKBP (Purn) H Asmar.

"Secara tidak langsung tentunya saya yang memimpin pemerintahan sekarang, maka dengan itu saya panggil semua kepala OPD yang ada. Saya harus memastikan roda pemerintahan tetap jalan," kata H Asmar saat dirinya usai mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab, di rumah dinasnya Jum'at (07/05/2023) siang.

Walaupun Bupati tertangkap namun roda pemerintahan harus tetap jalan, kata Asmar.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto, Asmar menegaskan dirinya meminta tunjuk ajar jika dirinya salah dalam memimpin.

"Saya butuh dukungan;dan dorongan dari kawan-kawan semuanya dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Kalau saya salah, tolong diajarkan dan jangan diejek," ujarnya.

Asmar, tidak bisa menjelaskan dan memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Bupati Muhammad Adil.

"Kalau itu saya tidak ikut campur, yang jelas kita tunggu lah hasil dari pers rilis yang disampaikan oleh KPK nantinya. Terpenting, roda Pemerintahan tetap jalan," ucapnya.

Adil menjadi bupati Kepulauan Meranti dilantik oleh Gubernur Riau pada 26 Februari 2021.

Adil ditangkap tim penindakan lembaga antirasuah KPK salah satunya karena diduga terlibat tindak pidana suap pengadaan jasa umroh.

Pada Jumat (7/4/2023) sekitar pukul 16.18 WIB Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil tiba di gedung KPK, Jakarta Selatan, setelah terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan suap jasa umroh,

M Adil mengenakan kemeja putih dan jaket hitam, sambil menenteng sebuah koper berjalan masuk ke gedung KPK.

Dia tak memberi keterangan apapun terkait kasus yang membuatnya kena OTT. Adil tampak dikawal sejumlah polisi dan penyelidik KPK.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron pada media mengatakan, OTT yang dilakukan terhadap M Adil terkait dugaan suap pengadaan jasa umroh.

Dia menuturkan, M Adil diduga melakukan pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan pengadaan umrah sebesar 5-10 persen.

"Suap pengadaan jasa umroh," ucap Nurul Ghufron.

Namun Ghufron belum menjelaskan jumlah yang diduga terima Adil dalam kasus ini. Para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini pun direspon oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

"Itu kan OTT. Memang betul (Bupati Meranti terjaring OTT KPK)," kata Syamsuar yang masih belum mau bicara banyak soal OTT Bupati Meranti itu, Jumat (7/4).

Syamsuar mengaku belum mendapatkan konfirmasi langsung dari KPK atas operasi tersebut.

"Belum ada (konfirmasi KPK), tapi kita kan sudah tahu," tambahnya. 

Dia berharap roda pemerintahan di Kabupaten Meranti tidak terganggu. Mengingat masih ada wakil bupati yang akan menjalankannya. 

"Ada wakil bupati, kalau tidak ada bupati ya wakil bupati bertugas. Pemerintahan harus tetap berjalan," kata dia. (*)