Bupati Siak Bentak Perwakilan PT SSL karena Sudah 'Keras Kepala', 'yang Menolak Semua Opsi Penyelesaian Ditawarkan Pemerintah'

SIAK - Pertemuan mediasi antara Bupati Siak, Afni Zulkifli, dan perwakilan PT Seraya Sumber Lestari (SSL) terkait konflik lahan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun di Desa Tumang, Kecamatan Siak, berakhir tanpa solusi.

"PT SSL menolak semua opsi penyelesaian yang ditawarkan pemerintah."

"Hari ini, bentak-bentakan antara saya dengan pemilik saham PT SSL adalah puncak dari deadlock-nya negosiasi dan komunikasi yang sudah kami coba bangun sejak konflik pertama pecah," kata Afni dalam video tersebut, yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Sabtu 23 Agustus 2025, Bupati Afni menyebut negosiasi tersebut menemui jalan buntu dan diwarnai ketegangan.

Menurut Afni, pihak perusahaan menolak semua opsi penyelesaian yang ditawarkan pemerintah, termasuk reforma agraria dan skema perhutanan sosial. 

Ia menilai perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk mencari jalan damai. 

"Awalnya saya coba menghargai, kita duduk baik-baik. Tapi dari awal mereka seperti tak punya niat damai. Negara sudah buka jalan, tapi mereka tolak semua. Warga sudah puluhan tahun menunggu solusi," jelasnya.

Menanggapi pernyataan Bupati Siak, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, Muller Tampubolon, yang turut hadir dalam pertemuan, kelihatan pusing dan merasa kecewa. 

Ia membantah adanya insiden saling bentak dan menegaskan bahwa pertemuan itu bersifat non-formal untuk menciptakan suasana yang lebih santai.

"Pertemuan tersebut, bersifat non formal dengan tujuan agar bisa lebih santai dalam menjalin komunikasi. Tujuan pertemuan ini sejatinya untuk mencari win-win solution atas penyelesaian konflik yang telah terjadi di PT SSL," ujar Muller.

Muller juga meluruskan bahwa yang hadir bukanlah pemegang saham, melainkan perwakilan manajemen PT SSL. 

Pihak manajemen menolak skema Restorative Justice (RJ) yang diusulkan bupati untuk para tersangka pembakaran kantor perusahaan, dengan alasan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Penyerangan terhadap kantor kami menimbulkan kerugian besar dan trauma mendalam, termasuk bagi anak-anak. Bahkan salah satu manajer kami meninggal dunia karena tidak mendapatkan penanganan medis saat klinik juga turut dibakar," jelas perwakilan manajemen PT SSL.

Pertemuan yang berlangsung kurang dari 10 menit itu berakhir setelah Bupati Afni menyatakan akan mengusulkan pencabutan izin PT SSL. 

Meski demikian, Muller Tampubolon menyatakan pihaknya tetap membuka ruang untuk mediasi lanjutan, berharap semua pihak menahan diri demi menemukan solusi damai. (*)