Presiden Xi juga kemungkinan besar akan menyoroti pencapaian China dalam "memberantas kemiskinan absolut" - sesuatu yang diumumkan negara itu pekan lalu.
INTERNASIONAL - Beijing berencana merombak sistem pemilihan umum Hong Kong untuk memastikan "para patriot" memegang kendali, kata seorang pejabat senior China.
Rancangan keputusan tentang reformasi dalam sistem pemilu Hong Kong akan dibahas dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) China yang dimulai Kamis di Beijing. Pertemuan politik terbesar tahunan tersebut akan berlangsung selama sepekan. Rencana perombakan ini bergulir ketika 47 aktivis pro-demokrasi Hong Kong didakwa pasal "subversi" menggunakan undang-undang keamanan baru yang menurut para kritikus digunakan Beijing untuk menghancurkan perbedaan pendapat di kota itu.
Pertemuan biasanya terjadi pada awal Maret dengan dihadiri hampir 3.000 delegasi dari seluruh negeri - mewakili provinsi, daerah otonomi, dan daerah administratif khusus Hong Kong dan Makau. Walaupun secara teori kongres ini merupakan lembaga terkuat di negara itu, pada kenyataannya ia dipandang sebagai lembaga politik yang tidak bergigi.
Sebab mereka bakal menyetujui rencana dan kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya oleh pemerintah pusat, sehingga tidak mungkin melihat adanya kejutan luar biasa. Pertemuan NPC berjalan secara bersamaan dengan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), yaitu pertemuan badan penasehat politik terkuat di negara itu. Pertemuan ini sudah digelar pada Kamis (04/03), dan secara kolektif pertemuan tersebut disebut sebagai "Dua Sesi".
Pada Kamis (04/03) malam, Zhang Yesui, juru bicara NPC, mengatakan perubahan itu memiliki kekuatan konstitusional untuk "memperbaiki" sistem di Hong Kong. Media terbitan Hong Kong kemudian melaporkan bahwa Kongres Rakyat Nasional akan memasukkan peningkatan ukuran komite pemilihan untuk memilih pemimpin Hong Kong dari 1.200 kursi menjadi 1.500kursi, serta badan legislatif kota dari 70 menjadi 90 kursi.
Pemilu untuk legislatif kemungkinan akan ditunda hingga September 2022, demikian dilaporkan South China Morning Post. Hong Kong adalah bagian dari China, tetapi pemerintahan di wilayah itu diatur bawah prinsip "satu negara, dua sistem". Artinya, Hong Kong memiliki sistem dan hak-haknya sendiri, di antaranya kebebasan berbicara dan kebebasan pers.
Tetapi banyak orang di Hong Kong dan kelompok hak asasi menuduh China mengikis kebebasan dan otonomi wilayah itu dalam beberapa tahun terakhir. Muncul protes yang diwarnai kekerasan selama berbulan-bulan pada 2019 lalu. Awal bulan lalu, Sekretaris urusan konstitusional dan daratan Hong Kong, Erick Tsang, mengatakan RUU itu untuk "memastikan para patriot yang akan memerintah Hong Kong" akan diajukan pada Maret.
Pengumuman itu muncul setelah seorang pejabat tinggi Beijing memberi isyarat bahwa perubahan akan dilakukan untuk memastikan Hong Kong dijalankan oleh "patriot" - sebuah tanda bahwa China tidak lagi bermaksud untuk mentolerir suara-suara yang berlawanan. Dan minggu lalu, sekitar 47 aktivis - mereka yang terlibat dalam pemilihan pendahuluan tidak resmi Juni lalu untuk memilih kandidat oposisi untuk pemilihan legislatif 2020 - didakwa dengan "subversi".
Kita juga akan melihat bahwa NPC secara resmi menyetujui Rencana Lima Tahun ke-14 yang diumumkan pada akhir tahun lalu. China adalah satu-satunya negara ekonomi besar di dunia yang menerbitkan rencana kebijakan lima tahun, dan telah melakukannya sejak 1953. China juga akan memperjuangkan model "sirkulasi ganda", yakni memacu konsumsi domestik (atau "sirkulasi internal"), sambil melayani pasar ekspor di luar negeri (atau "sirkulasi eksternal").
Benjamin Hillman, profesor di Universitas Nasional Australia, mengatakan kepada BBC bahwa tujuan tersebut sebagian didorong oleh kekhawatiran bahwa AS dapat membatasi akses China ke teknologi canggih, misalnya semikonduktor. Tindakan semacam itu, katanya, "dapat membuat perusahaan seperti Huawei bertekuk lutut, dan membatasi pertumbuhan ekonomi di masa depan serta kekuatan industri China."
NPC juga diharapkan membahas isu lingkungan, termasuk rencana menjadikan China sebagai negara netral karbon pada 2060. Masalah ini sebagian besar sudah terkendali. Bagi mayoritas penduduk, kehidupan sudah normal kembali, dan China merupakan satu-satunya ekonomi besar di dunia yang mencatat pertumbuhan pada tahun lalu. Menurut Prof Chong, "keberhasilan China dalam menangani Covid" kemungkinan besar akan ditampilkan dalam NPC tahun ini. "Tahun depan ketika Presiden Xi Jinping seharusnya mencapai batas masa jabatannya, jadi saya pikir dia kemungkinan benar-benar ingin memberikan mandatnya ... Saya pikir banyak yang akan menyoroti keberhasilan di bawah Xi," ujarnya seperti dirilis BBC.
China membatalkan batas masa jabatan presiden pada 2018, yang akan memungkinkan Xi untuk melampaui dua masa jabatannya. Presiden Xi juga kemungkinan besar akan menyoroti pencapaian China dalam "memberantas kemiskinan absolut" - sesuatu yang diumumkan negara itu pekan lalu. "Xi telah berjanji bahwa China akan menjadi 'masyarakat yang cukup makmur" pada", kata Prof Hillman. (*)
