Cipayung Plus dan KNPI Desak DPRD Riau Segera Bentuk Pansus Soal Defisit Anggaran Rp1,76 Triliun

PEKANBARU - Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau dan sejumlah organisasi kemahasiswaan menggelar diskusi terbuka.

"Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) didesak untuk selesaikan soal defisit anggaran Rp1,76 triliun."

"Jika tidak dibentuk pansus dan dibiarkan, hal ini akan menghambat berbagai sektor pembangunan di Riau. Mulai dari jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga sektor ekonomi masyarakat bisa terganggu," kata Cipayung Plus dan KNPI yang mendesak DPRD Riau, Kamis (26/6).

Dalam diskusi itu, mereka (Cipayung Plus dan KNPI ) menyatakan desakan kepada DPRD Provinsi Riau agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit anggaran yang terjadi di Provinsi Riau sebesar Rp1,76 triliun.

Pansus yang dibentuk DPRD Riau bertujuan untuk menelusuri dan menginvestigasi penyebab terjadinya defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 lalu.

Para mahasiswa tersebut menilai ada kejanggalan dan tidak transparannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan mereka menduga kuat indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah.

Mereka juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun pimpinan DPRD Riau saat itu.

Selain itu, dalam laporan BPK RI juga mengungkap adanya temuan-temuan serius seperti penggunaan belanja daerah yang tidak efisien serta adanya tumpang tindih anggaran.

Ketua KNPI Riau Fuad Santoso mengatakan, defisit anggaran Pemprov Riau sebesar Rp1,76 triliun itu bukanlah persoalan kecil.

Defisit dengan nilai yang fantastis itu sangat membebani APBD Riau tahun 2025.

Fuad Santoso menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah bukanlah sekadar angka, akan tetapi menyangkut langsung dengan hajat hidup masyarakat.

Ia meminta agar DPRD sebagai lembaga pengawasan harus bertindak tegas dan tidak pasif.

"Jangan sampai DPRD hanya menjadi lembaga formalitas yang membubuhkan stempel tanpa fungsi kontrol yang nyata," sebutnya.

Cipayung Plus Riau yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan di antaranya KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, dan Himapersis turut menyampaikan sikap keras kepada DPRD.

Mereka menilai DPRD Riau tidak boleh hanya sibuk dengan rapat-rapat rutin dan program pokok pikiran (Pokir), tetapi harus segera membentuk Pansus yang bekerja secara independen dan transparan untuk membongkar penyebab defisit ini.

"Kami ingin akar persoalan ini diungkap secara tuntas, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Jangan ada pembiaran karena menyangkut uang rakyat," ungkap pernyataan sikap mahasiswa bersama Cipayung Plus.

Para mahasiswa juga memberikan ultimatum, jika dalam waktu dekat DPRD Provinsi Riau tidak merespons tuntutan ini secara serius, maka gelombang aksi unjuk rasa akan terus digelar.

Bahkan mereka mengancam akan menurunkan massa dalam jumlah besar untuk memenuhi jalan-jalan utama Kota Pekanbaru.

Mereka menyebut, gerakan moral ini bukan sekadar bentuk kritik, tetapi juga bentuk tanggung jawab mahasiswa dan pemuda terhadap arah pembangunan dan keuangan daerah.

"Kalau DPRD diam, kami akan turun lebih banyak lagi," tutup Fuad.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto angkat bicara terkait hiruk pikuk informasi simpang siur soal defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat menarik perhatian.

Menurutnya, informasi yang berkembang kurang tepat dan perlu diluruskan agar tidak menjadi informasi yang tidak benar untuk masyarakat.

“Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin kesini simpang siur informasinya makin meluas. Sampai-sampai dibawa ke APH. Seperti soal defisit anggaran yang katanya itu Rp2,2 Triliun itu data dari mana. Itu sangat tidak benar datanya. makanya saya perlu luruskan, karena yang benar itu defisir hanya Rp132 miliar, saya punya datanya,” papar SF Hariyanto.

Menurutnya, dengan diluruskan informasi soal defisit yang berkembang itu jangan menjadi bola liar ke depan yang dapat menyesatkan.

Poin pertama yang harus diketahui adalah angka defisit anggaran adalah kondisi anggaram dimana jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.

Poin pertama adalah target pendapatan senilai Rp11 Triliun, namun hanya terealisasi pendapatan Rp9,4 Triliun. Artinya hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya.

Faktor lainnya adalah angka PI tahun 2024 yang dimasukkan Rp1,6 Triliun yang terbagi 50 persen untuk kabupaten/kota dan 50 persen lagi untuk provinsi atau mencapai Rp736 miliar.

Namun realisasinya hanya Rp200 miliar sangat jauh dari target yang dirancang.

Kondisi tersebut dikarenakan PHR yang ditargetkan pencapaian produksi minyak 1 juta barel perhari sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut.

“Untuk salah satu solusi mengenai defisit anggaran kita sudah melakukan efisiensi dari tindaklanjut inpres no 1 tahun 2025. Dimana sudah dilakukan pemotongan anggaran, misalnya perjalan dinas dan anggaran yang tidak efektif, totalnya mencapai Rp386 miliar. Ini kan potensi saving anggaran kita,” terang mantan Pj Gubernur Riau itu.

Hariyanto menambahkan, saving anggaran lainnya adalah dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari bulan Januari-Desember 2025.

Berdasarkan SK Menpan dilakukan pengangkatan CPNS Bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober. Jadi ada tambahan saving anggaran mencapai Rp419 miliar.

“Jika ditotalkan ada hampir Rp800 miliar saving anggaran kita. Ini kan artinya uang kita ada kok,” urainya lagi.

Sedangkan untuk solusi tunda bayar dengan Rp916 miliar sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 pada OPD terkait.

Untuk solusi ini sudah selesai dilakukan pergeserannya dan insyallah clear dan tidak ada masalah lagi. Kemudian untuk tunda salur sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun.

Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke kabupaten/kota dengan nilai Rp550 miliar dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke kabupaten/kota tahun 2025.

Terkait hal tersebut juga tambah Wagubri sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid.

Sebagai tindaklanjutnya akan dilakukan rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk mengclearkan persoalan tersebut.

“Jadi saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data yang valid dan jangan sepotong-sepotong, biar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulak kegaduhan di publik,” pungkas Hariyanto. (*)