Curah Hujan Tinggi, Pemprov Riau Segera Tetapkan Status Siaga Banjir dan Tanah Longsor untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem

PEKANBARU,RIAUPAGI.COM – Memasuki musim penghujan, Indonesia dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem berdasarkan Climate Outlook 2025 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Tingginya curah hujan pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan akan memicu banjir dan longsor di berbagai wilayah, termasuk Provinsi Riau."

“Kesiapan posko dan SDM yang terlatih menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi yang sudah  menggelar rapat bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Riau, Selasa (2/12/2024).

Rapat bersama untuk membahas langkah-langkah antisipasi.

Dalam arahannya, Rahman menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan koordinasi yang matang untuk mengurangi dampak bencana.

Pj Gubernur Riau menyampaikan lima langkah utama, pertama seluruh infrastruktur sumber daya air, jalan, dan jembatan harus diperiksa dan diperbaiki agar dapat berfungsi maksimal.

"Kesiapan ini juga penting untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025," ujar Rahman.

Kedua, petugas lapangan diminta melaporkan kondisi infrastruktur secara berkala. Potensi ancaman bencana harus segera dilaporkan untuk memastikan langkah tanggap darurat dapat dilakukan tepat waktu.

Ketiga, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan alat berat, kendaraan evakuasi, tangki air, mobile toilet, serta material darurat lainnya. Selain itu, anggaran tanggap darurat bencana harus dipastikan mencukupi.

Keempat, masyarakat di daerah rawan bencana perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang langkah-langkah mitigasi. "Penyuluhan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa dan kerugian material," katanya.

Kelima, pemantauan kondisi infrastruktur akan dilakukan secara berkala, disertai evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan untuk perbaikan di masa mendatang.

Rahman Hadi juga menginstruksikan pembentukan posko tanggap darurat dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) di daerah rawan bencana seperti wilayah pesisir dan perbukitan.

Mengingat curah hujan yang tinggi, Pemprov Riau juga segera menetapkan status siaga banjir dan tanah longsor.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung) tahun 2024.

Pasalnya, sebagian wilayah daerah di Riau seperti Kabupaten Rokan Hulu, Kuantan Singingi dan Kampar mulai dilanda banjir akibat tingginya intensitas curah hujan beberapa belakangan ini.

Penjabat Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi mengatakan, jika saat ini di Riau sudah memasuk musim hujan, maka semua pihak harus mewaspadai potensi banjir dan longsor.

"Karena sekarang Riau musim hujan, maka potensi banjir yang harus diwaspadai. Untuk itu, perlu kita lakukan mitigasi banjir, juga tanah longsor dan lainnya," kata Pj Gubri.

Selain itu, banjir di sebagian wilayah Riau juga diakibatkan oleh kiriman dari provinsi tetangga Sumatera Barat yang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

Kemudian wilayah Riau pesisir juga mulai dilanda banjir rob, seperti Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau, M Edy Afrizal mengatakan, pihaknya saat ini tengah membahas proses penetapan status siaga penanggulangan bencana Hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

"Kita saat ini sedang mempersiapkan penetapan status siaga penanggulangan bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung. Kita juga sudah mapping potensi dan nanti kita sampaikan ke Pak Pj Gubernur Riau untuk penetapan status siaga," kata Edy Afrizal, Rabu (4/12/2024).

Rencana penetapan status siaga tersebut, lanjut Edy, menyusul Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang sudah terlebih dahulu telah menetapkan status siaga banjir dan longsor.

"Rohul sudah menetapkan status siaga, suratnya sudah kita terima. Sedangkan kabupaten kota lainnya belum ada meski wilayah sudah ada yang terdampak banjir. Kita juga mendorong daerah yang terdampak segera menetapkan status serupa agar lebih mudah koordinasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana," tutupnya. (*)