Dalam Kampanye Dialogis Paslon Syamsuar-Mawardi Tawarkan Penguatan Toleransi Beragama
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar-Mawardi (SUWAI) menawarkan sejumlah gagasan dan program untuk memperkuat toleransi beragama di 12 kabupaten/kota di Riau.
"Penguatan toleransi beragama ditawarkan paslon SUWAI di Pilgub Riau."
"Kami juga akan menyusun kurikulum khusus pendidikan toleransi di sekolah serta memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kabupaten/kota," kata Ketua Tim Harian Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, Syamsuar-Mawardi (SUWAI), Adam Syafaat AT MA dalam sesi kampanye Paslon SUWAI ke daerah-daerah itu.
Paslon SUWAI juga menyatakan berbagai gagasan itu disampaikan dalam kampanye dialogisnya di Pilgub Riau 2024.
"Paslon nomor urut tiga Syamsuar-Mawardi berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam kebijakan pemerintah yang fokus utamanya meliputi sektor pendidikan, ruang publik, dan pembangunan rumah ibadah," sebut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
"Pasangan tersebut menyampaikan program ini akan diperkuat juga, dengan penegakan hukum untuk melindungi kebebasan beragama, termasuk akses terhadap tempat ibadah dan layanan publik bagi seluruh masyarakat."
Kemudian, paslon SUWAI menganggap pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang dirumuskan para pendiri bangsa Indonesia.
Mereka menawarkan program pendidikan lintas agama (Pelita), yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kerja sama antar-pemeluk agama di Riau.
"Konflik intoleransi, sesungguhnya dipicu oleh kecurigaan masing-masing pihak. Konflik agama dipicu oleh itu. Kalau kami, FKUB akan ditempatkan di tingkat paling dasar terutama keragaman-nya sangat majemuk," jelas Adam Syafaat.
Paslon itu juga mengusulkan penguatan perlindungan hak beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Selain itu, pasangan ini menyoroti pentingnya menciptakan suasana kebersamaan lintas agama sejak dini sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga nilai keberagaman di Riau.
"Hak kebebasan beragama adalah hak paling dasar dan harus dijamin tanpa intervensi," kata Adam Syafaat.
Ia memandang masyarakat Riau sudah hidup dalam toleransi yang baik.
Namun, pasangan ini menilai isu agama sering kali dimanfaatkan dalam ranah politik.
Mereka menegaskan kebijakan terkait keberagaman, harus dipandang sebagai salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama.
“Pemerintah provinsi harus tegas dalam menghadapi potensi intoleransi dengan tetap berpegang pada aturan hukum.”
Ia mengatakan Riau sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar menurutnya, menjadi tanggung jawab besar bagi KPU untuk memastikan pemilih mendapatkan informasi yang cukup dalam menentukan pilihan.
"Kami juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mengajak pemilih di Riau untuk hadir di TPS pada 27 November 2024," ucap dia. (*)
