Dampak Karhutla Kabut Asap jadi Mulai Pekat, Dewan: Udara Kota Pekanbaru Tidak Sehat
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Di Kota Pekanbaru, Riau sendiri sudah diselimuti kabut asap yang cukup pekat sejak pagi hari Minggu 1 Oktober 2023, seperti yang terpantau oleh KLHK melalui Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dengan angka mencapai 156 PM2,5.
Menurut ISPU tersebut, kualitas udara di Kota Pekanbaru saat ini dikategorikan tidak sehat, meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi penduduk.
Pantauan Halloriau.com, kabut asap pekat menyelimuti Kota Pekanbaru sejak pukul 05.30 WIB, khususnya wilayah Kecamatan Tenayan Raya membuat banyak warga merasa khawatir.
Novri, seorang warga di Jalan Singgalang, Tangkerang Timur, Tenayan Raya merasa kesulitan bernafas dan harus menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
"Sudah beberapa hari ini kabut asap terasa pekat. Pagi ini lebih parah, bikin nafas sesak," ucap Novri.
Hal serupa diungkapkan Syamsiar, seorang warga berusia 68 tahun di Jalan Harapan Raya. Dia mengaku takut untuk keluar rumah karena khawatir kabut asap akan berdampak negatif pada kesehatannya.
"Sekarang kalau ke masjid, pakai masker lagi. Sesak nafas kalau tak pakai masker. Apalagi pagi ini kabut asapnya lebih pekat dari biasanya," ungkapnya.
Tingginya tingkat pencemaran udara ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia, tetapi juga dapat merugikan hewan dan tumbuhan.
Sementara Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau ingatkan daerah untuk siap siaga dan mewaspadai akibat dampak buruk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Kabut asap akibat Karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, termasuk beberapa kabupaten dan kota di Riau dikhawatirkan berdampak bagi kesehatan. Baik jangka pendek mau pun jangka panjang.
"Kami ingatkan kepada Pemerintah kabupaten Kota melalui dinas terkait, agar mewaspadai dampak asap dari Karhutla," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin, Selasa (3/9).
Bentuk ajakan kesiapsiagaan dan mewaspadai dampak asap ditumbulkan Karhutla tersebut Diskes se Provinsi Riau pun sudah disurati.
Ada pun langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang harus dilakukan Diskes se Riau diminta melakukan rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait kesiapsiagaan penanggulangan dampak buruk Karhutla.
Kemudian mensosialisasikan dampak buruk dari Karhutla akibat musim kemarau terhadap kesehatan. Terutama gangguan pada sistem pernapasan, sistem pencernaan, iritasi kulit dan iritasi mata pada masyarakat terutama di sekolah-sekolah.
Selain itu, dinas terkait juga aktif mensosialisasikan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Selain itu mempersiapkan kebutuhan masker dan mendistribusikan masjer kepada masyarakat. Kemudian menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan (Poskesdes, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit) dan petugas untuk antisipasi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Jika terjadi peningkatan kasus ISPA, pneumonia, asthma, iritasi mata dan iritasi kulit untuk dilakukan surveilans kesehatan di daerah tersebut dan melakukan kewaspadaan deteksi dini pada aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).
Terakhir meningkatkan surveilans penyakit yang berhubungan lingkungan dan musim di tingkat Puskesmas dan rumah sakit serta penyediaan logistic yang cukup untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
Diskes Riau sendiri menurut Zainal besok akan mulai membagi-bagikan ribuan masker ke masyarakat di Pekanbaru. Zainal juga menyatakan bagi masyarakat yang membutuhkan masker dapat mengajukan permohonan melalui Puskesmas di masing-masing kecamatan.
"Besok kita mulai membagi-bagikan masker. Jumlahnya sekitar lima ribu maskerlah," ujar Zainal.
Mardianto Manan, Anggota DPRD Riau menyebut bahwa pemerintah daerah tak perlu meliburkan sekolah akibat kabut asap. Mengingat kabut asap di Pekanbaru belum terlalu pekat.
Kebijakan tegas yang harusnya diambil pemerintah yakni membasmi pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kata dia, sudah ada beberapa titik terjadi kebakaran seperti di Kuantan Singingi (Kuansing) dan Pekanbaru.
"Mungkin (kabut asap) tidak terlalu besar dan ini bisa diantisipasi mungkin bagi-bagi orang kaya, orang berada, pejabat mungkin enak aja di ruang ber AC dia tidak masalah. Tapi yang kurang mampu? Rumah dan sekolahkan sama-sama menggunakan ventilasi terbuka dan tidak ada bedanya jika diliburkan," kata dia, Rabu (10/10).
Maka itu, Mardianto melanjutkan, perlu ketegasan pemerintah dan penegak hukum. Ia pun mendukung ketegasan pemerintah untuk mencopot aparat yang berwenang apabila kebakaran kembali terjadi di wilayahnya.
"Makanya biar nanti para penegak peraturan daerah ini supaya lebih tegas (mencegah dan mengatasi karhutla)," ujarnya. (*)
