Dana Sarpas Masih Minim Diterima Petani Sawit Rakyat, 'Sejak Digelontorkannya Program BPDPKS ke Riau'
PEKANBARU- Program Sarana dan Prasarana (Sarpras) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) masih terealisasi sangat minim.
"Sejak diluncurkan mulai 2021 lalu, dana Sarpas masih minim diterima petani sawit."
"Salah satu yang sudah menerima, sudah cair dananya itu di Jambi. Ada beberapa kelompok tani di sana. Kalau di Riau belum ada cair," diakui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Riau, T Ridwan Putra Yuda kepada wartawan, Kamis (6/10).
Sejak digelontorkannya program BPDPKS ke Riau dari beberapa usulan yang diajukan petani belum ada yang jebol.
Ridwan mengungkapkan, bahwa di tahun 2021 lalu, ada 3 kelompok tani dari tiga kabupaten di Riau yang sudah mengusulkan bantuan itu, tetapi sampai saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Tiga daerah yang sudah mengajukan itu yakni, Siak dan Rokan Hulu untuk bantuan jalan kebun dan juga Pelalawan untuk bantuan paket intensifikasi.
"Untuk Rohul dan Siak sudah kita keluarkan rekomtek-nya, dan masih di verifikasi oleh Ditjenbun," kata dia.
" Pada bulan Juli lalu, tim Ditjenbun juga sudah turun ke Siak untuk verifikasi langsung. Rohul masih belum kita keluarkan rekomtek-nya karena masih ada yang harus dilengkapi lagi," sebutnya.
Dia menyebutkan bahwa pihaknya saat ini tengah menggesa progres usulan di Kabupaten Siak, "ini yang diharapkan dapat segera cair tahun ini lantaran Riau yang merupakan daerah dengan perkebunan sawit terluas belum merasakan dana Sarpras tersebut."
"Riau yang paling disoroti ini, karena lahannya paling luas, paling banyak menyumbang dana di BPDPKS. Makanya kita genjot ini supaya segera terealisasi. Mudah-mudahan yang Siak bisa cair tahun ini," ujarnya.
Dia juga mengimbau kepada para petani untuk memanfaatkan program bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah melalui BPDPKS ini.
"Itu hak petani. Dananya juga dari hasil kebun petani. Apalagi kita yang paling luas, paling banyak menyumbang dana ke situ. Makanya kita minta petani segera mengusulkan ke kabupaten masing-masing," jelasnya. (*)
