Danantara Suntik Rp101 T untuk BUMN Tekstil, 'yang Sudah Dikhawatirkan akan Terjadi Caplok Mencaplok di Pasar yang Sedang Lesu'

'Pemerintah khawatir bakal ada caplok mencaplok pangsa pasar tekstil yang kini sedang kembang kempis di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan tekanan barang-barang impor'

encana Danantara membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil memicu kritik dan penolakan dari pelaku usaha konveksi.

Danantara Suntik Rp101 T untuk BUMN Tekstil karena Serangan Cina dan AS, 'UMKM Sudah Was-Was, Anak-Anak mereka Terancam Kelaparan'

Pembentukan BUMN tekstil pertama kali digaungkan Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia berkata, keputusan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, yang ingin menghidupkan kembali perusahaan negara di sektor padat karya, tekstil.

Sebagai awalan, perusahaan itu akan diberikan suntikan modal dari Danantara Indonesia senilai US$ 6 miliar atau setara Rp101 triliun.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali. Sehingga pendanaan US$ 6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ucap Airlangga Hartarto, Rabu (14/01).

Airlangga kemudian menjabarkan, alasan lain di balik rencana ini adalah supaya meningkatkan ketahanan domestik terhadap tarif resiprokal dari Amerika Serikat.

Ia juga mengklaim pemerintah sudah membuat roadmap terkait peningkatan ekspor tekstil, dengan target ekspor tekstil meningkat dari US$ 4 miliar menjadi US$ 40 miliar dalam 10 tahun.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya menyiapkan beberapa opsi pembentukan BUMN sektor tekstil.

Pilihan itu di antaranya pendirian entitas baru, penguatan perusahaan yang sudah ada, hingga kerja sama dengan investor strategis.

Seluruh skema itu, klaimnya, masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara final.

"Seperti yang kita lakukan misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya, yang memang perlu mendapatkan penyehatan secara keseluruhan. Tidak hanya dari permodalan saja, tapi juga marketnya, dari offtakernya dan lain-lain. Jadi kita terbuka untuk itu," ujar Rosan Roeslani, Jumat (16/01).

Ia menambahkan, rencana pembentukan BUMN tekstil ini juga bagian dari strategi pemerintah memperkuat industri padat karya sekaligus menangani perusahaan tekstil yang masuk kategori aset bermasalah.

Namun, ia menekankan, setiap keputusan yang dilakukan pemerintah melalui Danantara telah melewati uji kelayakan dan penilaian yang menyeluruh, baik dari sisi bisnis, pasar, maupun dampak sosial ekonomi.

Meskipun diakuinya, investasi ini tingkat pengembaliannya bakal lebih rendah.

"Kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah daripada parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi," imbuhnya.

"Mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi pencapaian lapangan pekerjaan itu sangat besar," tambahnya.

Asosiasi dukung pembentukan BUMN tekstil

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartika Sastraatmaja, mendukung rencana pendirian BUMN tekstil selama tujuannya untuk penyerapan tenaga kerja.

Ia juga mengklaim tidak khawatir kalau perusahaan milik negara ini bakal menyaingi pengusaha konveksi yang sudah terjun terlebih dahulu. Sebab, pasar di Indonesia sangat besar.

"Penduduk di Indonesia kan 280 juta, kalau barang-barang impor ini bisa disuplai oleh industri dalam negeri, saya pikir sesuatu hal yang bagus," kata Jemmy kepada BBC News Indonesia, Jumat (16/01).

Kendati begitu, dia mengaku belum mengetahui pangsa pasar mana yang bakal disasar oleh BUMN tersebut, apakah di dalam negeri atau luar negeri.

Tapi lebih dari itu, Jemmy mengingatkan pemerintah untuk membenahi regulasi dan pengawasannya jika perusahaan milik negara ini ingin sukses.

Pengamatannya, pada kuartal keempat tahun 2025 pasar tekstil di Indonesia lebih baik daripada kuartal pertama, kedua, dan ketiga setelah adanya penegakan hukum yang lebih ketat di pintu-pintu pelabuhan dalam rangka menindak masuknya barang-barang bekas nan ilegal dari luar negeri.

Hal lain yang jadi perhatiannya, jika BUMN tekstil ini berdiri, pemerintah harus menjaga keberlangsungan industri-industri kecil dan menengah tekstil yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Karena, industri kecil dan menengah (IKM) ini lah yang memasok barang-barang tekstil di dalam negeri. Untuk satu IKM, kata dia, biasanya memiliki puluhan penjahit.

"Jadi banyak pabrik relokasi ke Jawa Tengah, karena Upah Minimum Regionalnya lebih murah. Nah mereka yang punya keahlian menjahit membuat kluster-kluster kecil, mungkin 50 penjahit sampai 100 penjahit."

"IKM ini yang menggerakkan ekonomi lokal dan mereka harus dilindungi, kalau enggak mereka yang langsung terkena dampaknya."

"Nah, barang-barang dari IKM itu yang biasa dijual di lokapasar, dijual di pasar Tanah Abang, menyasar masyarakat kelas bawah. Ini yang harus dijaga, karena jumlahnya cukup banyak."

Pengusaha konveksi UMKM tak setuju pendirian BUMN tekstil

Salah satu pengusaha konveksi skala kecil di Jawa Tengah, Bilal Aziz Nugraha, berkata keputusan pendirian BUMN tekstil ini mengagetkan.

Sebagai pengusaha muda yang baru merintis enam tahun lalu, ia menilai pemerintah seharusnya memikirkan para pengusaha sepertinya yang siap membuka lapangan pekerjaan, bukan malah mendirikan perusahaan raksasa yang bakal menjadi lawan mereka.

Apalagi, sejak tahun 2025, omsetnya mengalami penurunan hampir 30% gara-gara keputusan efisiensi anggaran.

"Pemerintah jangan membuat yang sudah ada, tapi potensikan yang sudah ada," kata Bilal Aziz Nugraha.

Ia bercerita, usahanya ini memang belum begitu besar alias masih skala UMKM. Untuk memproduksi pakaian jadi seperti seragam komunitas, sekolah hingga kedinasan, dia dibantu lima orang pekerja.

Itu mengapa, usahanya sangat bergantung pada daya beli masyarakat, utamanya kelas bawah dan anggaran pemerintah daerah.

Tapi tak cuma daya beli masyarakat yang masih lesu, Bilal juga mesti bertarung dengan produk-produk impor dari China yang harganya jauh dari harga pasaran.

"Produk dari China itu cepat habis karena harganya murah, sehingga sangat berdampak kepada kami."

Atas dasar itulah, ia tidak setuju dengan pendirian BUMN tekstil. Ia cemas, perusahaan milik negara itu bakal mengganggu pasar UMKM.

Sebab pemerintah, menurutnya, bisa melakukan segala cara untuk mengambil pasar pakaian jadi dari berbagai kelas masyarakat.

"Pasti pemerintah akan menyasar semua masyarakat, ibaratnya semua golongan," ujar Bilal.

"Daripada membuat BUMN tekstil, pemerintah mending mendorong dan membuat pelatihan kepada masyarakat, seperti pengusaha UMKM," tambahnya.

Pengusaha konveksi lainnya, Rahmad Abidin, juga tak setuju dengan pembentukan BUMN tekstil. Ia merasa rencana itu seakan membunuh usahanya pelan-pelan.

"Secara otomatis nanti ya akan membunuh UMKM. Secara real, pasti akan membunuh," tukasnya.

"Jika bisa menggandeng UMKM ya mungkin akan membantu, tapi kan kita tahu pemerintah haru ini agak membingungkan," sambungnya.

Pria 40 tahun ini sudah berbinis konveksi sejak 2007. Ia biasa melayani berbagai pesanan kaos, jersey, baju, celana, sampai seragam sekolah.

Namun, sejak 2007, usaha terasa kian berat sejak November 2025 bahkan terpaksa 'mengistirahatkan' sementara pekerjanya karena tidak ada pemasukan atau pesanan sama sekali.

"Dua minggu enggak ada pesanan, ya terpaksa lima pekerja saya liburkan. Ada pergerakan, tapi sangat sedikit. Apalagi saya pasarnya di lokal aja."

Ia hanya berharap pemerintah bisa memanfaatkan anggaran ratusan triliun itu untuk membantu memasarkan produk UMKM demi menghidupkan kembali pasar-pasar tradisional.

Pemilik pabrik tekstil di Kawasan Malajaya, Bandung, Jawa Barat, Aep Hendar juga mengharapkan hal serupa.

Menurutnya, dana Rp101 triliun itu sebaiknya dipakai untuk bantuan modal produksi, peremajaan mesin, atau kredit industri padat karya agar bisa tetap bertahan di tengah gempuran banjirnya produk-produk impor dari China dan masih beredarnya pakaian bekas.

"Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang membantu membantu pemasaran, subsidi bunga untuk permodalan, pengendalian pasokan dan harga bahan baku, serta memperketat izin impor dan barang ilegal. Kalau semua itu bisa dikendalikan, Insyaallah IKM tekstil produk tekstil akan aman lagi."

'Justru BUMN tekstil berpotensi caplok pasar pengusaha kecil'

Sejumlah pengamat menilai industri tekstil dan alas kaki di Indonesia tengah mengalami kemunduran. Gejolak ekonomi global dan banjirnya produk impor telah mengancam keberlanjutan industri ini.

Sederhananya, Indonesia berada dalam fase deindustrialisasi.

Menengok ke belakang, pada tahun 2000, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki menyumbang 3,27% pada PDB nasional. Tapi, merosot hingga hanya tersisa 1,45% pada tahun 2022 lalu.

Jika dihitung terhadap PDB total manufaktur, kontribusinya turun dari 11,78% menjadi 7,10% pada periode yang sama.

Hingga saat ini, pasar tekstil dan produk tekstil juga masih "berdarah-darah" akibat ketidakpastian ekonomi global, perang tarif, hingga pelemahan daya beli masyarakat.

Atas dasar itulah, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengaku tidak mengerti mengapa Danantara tetap bersikeras untuk berinvestasi di sektor ini.

Terlebih, menurutnya, sudah banyak "pemain" yang berkecimpung di dalamnya.

"Pemerintah itu semestinya hadir untuk mengadakan public goods yang memang tidak ada swasta yang ingin bermain di sana. Tapi kalau sudah ada swasta, ketika ada pemerintah yang masuk, justru pemain tekstil yang lain akan tersingkirkan," beber Muhammad Andri Perdana, Jumat (16/01).

Andri tak menampik bahwa industri tekstil di era presiden Soeharto "merajai" di Asia Tenggara. Sebab, pada masa itu, Indonesia mengalami liberalisasi ekonomi yang terbilang cepat. Upah buruh pun masih sangat murah dibandingkan negara-negara lain.

Dugaannya, Presiden Prabowo Subianto ingin mengulang kejayaan itu sehingga mengarahkan Danantara berinvestasi di sektor tekstil.

Masalahnya, kondisi saat ini berbeda.

Dari segi upah, Indonesia kalah dari Vietnam dan Bangladesh. Selain itu, bahan baku tekstil maupun barang-barang jadi mayoritas mengimpor dari China.

Kalau Danantara tetap ingin berinvestasi dengan situasi sekarang, kata Andri, secara hitung-hitungan ekonomi tidak masuk akal.

Tingkat pengembalian atau return yang diperoleh sudah pasti rendah lantaran tidak ada pangsa pasar baru. Kecuali, mencaplok 'lapak' pengusaha lain.

Dan, seumpama Danantara mau menggantikan China sebagai penyedia substitusi dari produk-produk bahan baku tekstil, juga berat, karena Indonesia tidak memiliki keunggulan.

"Jadi, sama sekali tidak membantu industri tekstil apalagi ketika nanti yang dicaplok pasarnya sama dengan yang sudah eksis," cetus Andri.

"Saat ini, industri TPT kita ditekan oleh proteksionisme AS dan gelombang tarif. Di dalam negeri tertekan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Jadi itulah mengapa industri TPT kita lihat sekarang sulit."

"Tidak ada titik terangnya bagi industri tekstil untuk jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi," jelasnya.

Pemerintah, menurut Andri, bisa mengupayakan cara lain seandainya ingin membangkitkan industri tekstil. Yakni, memulihkan daya beli masyarakat. Dengan begitu, pasar di dalam negeri bisa hidup lagi.

"Pasar dalam negeri ini andaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangganya sudah menunjukkan perbaikan, pasti akan sangat berdampak positif terhadap industri tekstil," katanya.

"Maka, yang pemerintah perlu lakukan sebenarnya mengupayakannya. Itu jauh lebih baik tidak hanya untuk industri TPT saja, tapi keseluruhan industri yang melayani pasar domestik."

Pembentukan BUMN tekstil bernuansa politis

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, sependapat.

Ia bahkan mencurigai Danantara bakal merestrukturisasi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang sudah pailit.

Musababnya di masa-masa awal pemerintahan Presiden Prabowo, dia pernah menjanjikan untuk menghidupkan kembali Sritex Grup dan mempekerjakan lagi lebih dari 10.000 karyawannya.

Masalahnya, menurut Bhima, kalau pemerintah mengambil alih Sritex yang sudah pailit, bakal menjadi beban BUMN lainnya yang berada di bawah Danantara.

"Jadi [investasi Danantara] ini bukan hitung-hitungan secara ekonomi, tapi lebih ke arah politis. Nah ini kita wajib mempertanyakan bagaimana feasibility-nya ketika Danantara masuk ke industri yang sedang sunset," ujar Bhima Yudhistira, Jumat (16/01).

Terlepas dari itu, Bhima menilai pemerintah sebaiknya menjadi offtaker dari produk-produk tekstil dan produk tekstil ketimbang masuk dalam industri tekstil yang sudah banyak pemainnya.

"Misalnya produk yang sudah ada dijual kepada BUMN-BUMN dan dipasarkan untuk ekspor," cetus Bhima Yudhistira.

"Jadi fungsi BUMN itu sebagai agregator pemain tekstilnya, mulai dari pelaku usaha UMKM, itu yang harusnya direvitalisasi. Bukan membuat BUMN baru."

"Kalau membuat BUMN baru, risiko gagalnya relatif cukup besar," tukasnya.

Cara lain, bisa dengan memberikan bunga kredit rendah kepada pelaku usaha UMKM, menekan ongkos logistik yang mahal gara-gara infrastruktur yang belum memadai, birokrasi serta regulasi yang rumit, hingga pungutan tidak resmi.

Hal itu, menurutnya, lebih rasional menghidupkan industri tekstil dalam negeri.

Sama seperti Andri, Bhima juga khawatir kehadiran BUMN tekstil ke depannya justru menjadi kompetitor baru yang berpotensi mencaplok 'lapak' pengusaha lain dan bisa mematikan pelaku usaha kecil-menengah.

Sebab, BUMN tekstil sudah barang tentu punya peluang lebih besar untuk masuk ke rantai pasok pengadaan pakaian ASN.

Sepanjang pengamatannya, Indonesia pernah punya BUMN tekstil yang cukup terkenal yaitu PT Primissima.

Namun, perusahaan milik negara tersebut mengalami krisis keuangan parah sejak 2020 akibat kenaikan harga kapas dan modal—yang berujung pada penghentian operasi pada Juni 2024.

Bhima bilang salah tata kelola tersebut, bisa saja terulang pada BUMN baru yang akan dibentuk. Apalagi kalau diisi oleh orang-orang tidak profesional.

"Ya, itu akan memperbesar peluang untuk gagal. Kemudian korupsi masih terjadi di dalam BUMN."

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengakui pembentukan BUMN baru di sektor tekstil ditujuan untuk mengembalikan kejayaan industri pakaian seperti PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

BUMN baru tersebut, klaimnya, akan fokus menangani masalah garmen dan tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimana pun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan," ucap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Senin (19/01) seperti dikutip dari Antara.

Prasetyo menjelaskan kegiatan operasional dan ekonomi Sritex harus tetap berjalan, meskipun perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Pasalnya, produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara itu mempekerjakan 10.000 karyawan dan diklaim berpotensi menghasilkan kegiatan ekonomi yang besar dari produk-produk pakaian dan seragam baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Produk China membanjiri Indonesia

Industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi "gawat darurat" menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 13.000 pekerja karena imbas pasar global lesu dan produk impor dari China membanjir, kata pengamat industri pertekstilan. Adakah solusi untuk persoalan ini?

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, mengatakan penurunan daya beli global dan konflik geopolitik yang diperparah dengan membanjirnya produk China di dalam negeri.

Sayangnya, menurut pengamat industri pertekstilan, Rizal Tanzil Rahman, pemerintah Indonesia justru membuka keran impor tanpa mempertimbangan kondisi industri tekstil nasional yang sudah darurat.

Adapun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan menetapkan tarif bea masuk sebesar 200% terhadap produk impor dari China, sebagai "jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk" ke Indonesia.

"Dalam satu hari dua hari ini, mudah-mudahan selesai permendag-nya (peraturan menteri perdagangan)," ujar Zulkifli di Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip Antara, Sabtu (29/06). 

Namun, apakah penerapan bea masuk 200% terhadap produk China yang disebut sebagai "jalan keluar" ini akan jadi solusi yang efektif bagi industri tekstil?
'Gaji belum dibayar, apalagi pesangon'

Ratusan buruh di pabrik PT Dupantex mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal setelah perusahaan tekstil raksasa di Pekalongan, Jawa Tengah, tersebut dinyatakan tutup per 6 Juni 2024 lalu.

Salah satu yang kena dampak adalah Bunayah.

Ibu tiga anak ini, mengaku mengalami ujian yang sangat berat setelah kena PHK oleh perusahaan yang sudah 25 tahun ia jadikan sandaran untuk bertahan hidup bersama keluarganya.

Meski telah kena PHK, dia belum mendapatkan gajinya dari tiga bulan yang lalu sementara status PHK sudah diterima.

"Iya saya pegawai tetap, sudah tiga bulan belum dibayar. Sebelum PHK ini, memang sempat terjadi gaji tertunda sekitar 3-4 bulan dan ini sudah diPHK gaji belum dibayarkan," ucapnya.

Bahkan tunjangan hari raya (THR) yang seharusnya ia terima sebelum Idulfitri 9 April lalu, baru diberikan 50% dari nominal THR yang harusnya diberikan.

"Gaji aja belum sama sekali [telat 3 bulan], apalagi pesangon," ucapnya.

Sebelumnya upah yang diterima Bunayah setara upah minimum kabupaten/kota (UMK), yakni Rp 2,3 Juta.

Jika nominal ini dikali tiga bulan berarti, perusahaan berutang kepada perempuan paruh baya ini sebesar Rp6,6 juta. Itu belum mencakup utang THR dan pesangon.

Bunayah menyebut dia bersama para buruh lainnya terus memperjuangkan hak mereka dengan berjaga di lokasi pabrik PT Dupantex - mencegah perusahaan menjual aset.

"Saya sementara memperjuangkan ini dulu, nanti kalau semuanya sudah selesai saya baru akan mencari pekerjaan," katanya.

Kini dia berharap mendapat bantuan pemerintah setempat atau pemerintah pusat supaya persoalan ini segera terselesaikan.

Kuasa hukum PT Dupantex, Hanungka Jinawi, menyebut pihaknya akan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk para karyawan maupun perusahaan. Hanungka juga membenarkan kondisi perusahaan tidak baik sehingga terpaksa melakukan PHK pada karyawannya.

"Perusahaan memang dalam kondisi keuangan yang tidak baik, kondisinya terus menerus menurun. Sehingga kami akan terus upayakan untuk memenuhi hak para karyawan," ujar Hanungka sebagaimana dikutip detikcom.

Sementara itu, Dewi yang merupakan mantan buruh PT SAI Apparel di Semarang, Jawa Tengah, juga memutuskan untuk berhenti ketimbang menerima tawaran perusahaan agar pindah ke pabrik baru mereka di Grobogan dengan status kontrak.

Ibu dua anak ini bilang jarak tempuh dari tempat tinggalnya ke pabrik baru itu terbilang jauh, sekitar 30 kilometer. Dia mengeklaim upah yang akan diterima lebih kecil.

Baginya hal itu tak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan.

"Beda wilayah kan, UMK di Grobogan lebih kecil, bisa beda Rp1 jutaan dari UMK di Semarang yang lebih tinggi."

Kini Dewi memilih berkutat dengan celemek, pisau daging, dan ayam potong yang dijual di pasar.

"Ya modal kecil-kecilan jadi belum kelihatan hasilnya karena baru merintis, susah payah dulu tapi kan semua harus diusahakan."

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan industri tekstil nasional sedang "tidak baik-baik saja" saat ini.

Merujuk ke belakang, kondisi tersebut dimulai ketika pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan inflasi di seluruh dunia yang kemudian membuat daya beli atau permintaan global menurun.

Bersamaan dengan itu, orang-orang memprioritaskan makanan ketimbang produk pakaian sebagai kebutuhan utama, kata Jemmy.

"Jadi berimbas ke daya beli pakaian di Amerika, Uni Eropa, bahkan Jepang," ujar Jemmy.

Penyebab lain, menurut Jemmy, adalah konflik geopolitik seperti terjadi di Ukraina dan Rusia turut memengaruhi mandeknya pasar tekstil dunia.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tambah Jemmy, turut berperan membuat ongkos belanja bahan baku menjadi lebih mahal lantaran sebagian besar masih impor.

Namun, kata Jemmy, penyebab terbesarnya ketika Kementerian Perdagangan merombak Permendag nomor 36 tahun 2023 yang terkait dengan aturan pertimbangan teknis (pertek).

Akibat Permendag itu, Jemmy menilai aturan mengenai impor direlaksasi.

Sederhananya, tidak ada lagi tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai syarat memperoleh Persetujuan Impor (PI) bagi pengimpor umum untuk komoditas pakaian jadi, alas kaki, besi, baja, obat tradisional, kosmetik, dan elektronik.

Padahal Pertek itu, klaimnya, merupakan bentuk proteksi atau perlindungan bagi industri dalam negeri agar tetap bertahan di pasar domestik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih merevisi Permendag nomor 36 tahun 2023 menjadi Permendag nomor 8 tahun 2024 karena adanya penumpukan kontainer barang impor di sejumlah pelabuhan.

Jemmy menyebut penumpukan kontainer itu ada yang berisi pakaian jadi dari China. Pasalnya, industri tekstil China sudah kembali berjalan begitu pandemi Covid-19 melandai.

"China itu negara produsen tekstil terbesar, mereka menjadi kelebihan kapasitas. Nah kelebihan produksi itu berimbas ke mana? Ke negara yang lemah dalam penerapan trade barrier [hambatan perdagangan] yaitu Indonesia," sambungnya.

Membanjirnya produk impor China, membuat produk industri tekstil nasional "tak kebagian kue," di pasar dalam negeri, sebut Jemmy, lantaran harganya jauh lebih murah.

"Ujung-ujungnya berimbas pada utilitas industri tekstil menurun yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja," ujar Jemmy kepada BBC News Indonesia.

Jemmy menyebut ada puluhan pabrik tekstil yang gulung tikar dan setidaknya lebih dari 13.800 pekerja diberhentikan.

Situasi itu, klaimnya, mulai terjadi pada akhir tahun 2022 dan puncaknya di tahun ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristandi, bilang terdapat 10 perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Enam di antaranya karena penutupan pabrik, sedangkan empat sisanya karena efisiensi jumlah pegawai.

Data itu, sebutnya, mungkin lebih sedikit daripada kondisi di lapangan mengingat tak semua perusahaan mau terbuka atas PHK massal ini.

"Yang terdata dan kami sudah minta izin untuk boleh ekspos itu yang tutup sejak Januari sampai awal Juni 2024 ada enam perusahaan yang tutup. Nah yang PHK karena efisiensi, yang mau diekspos ada empat perusahaan. Total pekerja yang diPHK sekitar 13.800," ujar Ristandi seperti dilansir detikcom.

Pabrik tekstil yang tutup alias gulung tikar dan melakukan PHK massal:

• PT Dupantex, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 karyawan.
• PT Alenatex, Jawa Barat, PHK sekitar 700 karyawan
• PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 500 orang
• PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 orang
• PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 400 orang
• PT Sai Apparel, Jawa Tengah, PHK sekitar 8.000 orang

Pabrik tekstil yang melakukan PHK massal karena efisiensi:

• PT Sinar Pantja Djaja, Semarang, sekitar 2.000 karyawan
• PT Bitratex, Semarang, sekitar 400 karyawan
• PT Djohartex, Magelang, sekitar 300 karyawan
• PT Pulomas, Bandung sekitar 100 karyawan

Pengamat industri pertekstilan, Rizal Tanzil Rahman, menyebut dirinya sudah lama mewanti-wanti pemerintah soal industri tekstil nasional yang membutuhkan "perlakuan khusus" di saat pandemi Covid-19 dan sesudahnya.

Pasca-Covid19, kata Rizal, industri tekstil di dalam negeri sebetulnya belum sepenuhnya pulih gara-gara pasar global yang menurun.

Situasi serupa tersebut, klaimnya, sudah disadari oleh beberapa negara seperti India dan Turki.

Kedua negara itu, sebutnya, memberlakukan kebijakan proteksi dalam negeri.

"Karena mereka tahu kondisi dalam negeri harus diselamatkan," ucap Rizal.

"Soalnya China duluan recovery, artinya industrinya akan melakukan upaya normalisasi produksi. Tapi dunia belum siap, sementara [China] punya stok."

Sayangnya, menurut Rizal, pemerintah Indonesia justru membuka keran impor tanpa mempertimbangan kondisi industri tekstil nasional yang sudah darurat -dengan merevisi Permendag nomor 36 tahun 2023.

Dan kini akibatnya, puluhan pabrik tutup dan belasan ribu buruh diPHK.

"Sekarang [situasi industri tekstil] sudah seperti di ICU, bukan perawatan biasa. Sekali lagi kena hantaman, selesai. Ibarat mau tenggelam, sudah sampai ke hidung."

"Sebab sudah jumlah [barang impor] China banyak, tak terkontrol, harganya lebih murah. Itu yang saya sebut kita enggak bisa head to head dengan China tanpa adanya perlindungan dari pemerintah."

"Dicek aja grosir tekstil Indonesia kayak Tanah Abang, isinya produk China, Taiwan, Vietnam. Industri kita mau jualan di mana?"

"Sementara secara umum, warga beli barang karena murah, bagus, variasinya banyak."

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, berharap apa pun kebijakan pemerintah bisa segera dikeluarkan dalam minggu-minggu ini demi menyelamatkan industri tekstil.

"Saya harap kali ini pemerintah benar-benat mendengar aspirasi kami. Salah satu [solusi] adalah memberlakukan BMTP dan BMAD, tapi kita tahu perlu proses dan memakan waktu."

Sementara itu, pengamat industri pertekstilan, Rizal Tanzil Rahman, menilai solusi cepat yang harus segara dilakukan pemerintah adalah mengembalikan Permendag nomor 36 tahun 2023.

Sebab jika memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), klaimnya, membutuhkan waktu yang cukup lama antara enam bulan sampai setahun.

"BMAD dan BMTP tidak secepat besok keluar. Karena prosesnya harus melewati World Trade Organization, ada tanggapan lalu hearing dari negara lain."

"Harusnya simple saja kembalikan Pertek di Permendag 36, itu yang dibutuhkan teman-teman industri."

Langkah cepat itu, sebut Rizal, diperlukan karena bagaimana pun industri tekstil menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Hitungannya tenaga kerja langsung yang terserap industri tekstil mencapai 4 juta orang. Di sektor ini pula, katanya, semua lapisan masyarakat bahkan dengan level pendidikan paling rendah bisa diterima.

"Lulusan SMP bisa kerja di pabrik tekstil. Sekarang kalau tutup, berapa banyak yang terdampak? Kalau ada 4 juta yang diPHK, hitung juga keluarga yang bergantung pada mereka."

"Jadi yang kita butuhkan sekarang proteksi pasar dalam negeri agar ceruk itu diisi oleh produk nasional. Sehingga industri dalam negeri enggak kebingungan, ekspor susah, di dalam negeri ke-isi produk China". (*)