Dari 1.253 Guru Honorer 500 Lebih Siluman, Dewan: Usut Tuntas Tenaga Pendidik Fiktif yang akan Diangkat jadi PPPK

Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau akan segera mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PEKANBARU - Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan menyatakan sebanyak 1.253 orang guru honorer di lingkungan Pemprov Riau bakal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Dibalik ingin mengangkat 1.253 guru honorer menjadi PPPK tetapi dikabarkan ada 500 lebih yang siluman."

"1.253 guru itu sudah mengikuti seleksi, itu yang terfadtar di Kemendibud tahun 2021 lalu dan lulus pasing grade," kata Ikhwan didepan media, Senin (4/7/2022) kemarin.

Seribuan guru honorer itu yang sudah lama mengabdi dan namanya sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang merupakan sistem pendataan skala nasional terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional.

Meski sudah ditetapkan lulus pasing grade, lanjut Ikhwan, namun hingga saat ini mereka belum resmi diangkat menjadi PPPK. Sebab SK PPPK hingga saat ini belum diterbitkan Kemenpan-RB dan BKN. "Kalau tidak akhir tahun ini (SK PPPK) ya awal tahun depan," sebutnya.

Menyoal total jumlah guru honorer se-Riau yang diangkat menjadi PPPK, Ikhwan mengungkapkan, data tersebut ada di kabupaten/kota masing-masing.

"Itu datanya ada di kabupaten/kota, kalau yang ada di kita khusus untuk di lingkungan Pemprov saja," pungkasnya.

Sementara beredar kabar terdapat 500 lebih pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya terdaftar namun orangnya tidak ada alias 'siluman' di lingkungan Pemprov Riau.

Kabar itu mencuat dalam rapat pendataan pegawai non ASN yang digelar di ruang rapat Melati, kantor Gubernur Riau, Senin 4 Juni 2022 kemarin.

Sekdaprov Riau, SF Hariyanto mengaku belum bisa mengeluarkan pernyataan benar atau tidaknya kabar tersebut karena saat ini pendataan seluruh pegawai honorer masih dilakukan.

"Itu belum tahu. Saya belum berani ngomong. Justru itulah tadi kita bentuk tim yang diketuai Pak Asisten III dan Sekretaris BKD. Jadi nanti mereka, tim inilah yang akan mengalokasikan seluruhnya (data honorer)," kata dia, Senin (4/6).

SF Hariyanto mengatakan, jika pendataan sudah selesai dilakukan, Pemprov Riau akan transparan. "Kita tunggu dulu nanti ya. Tunggu dulu. Nanti (kalau pendataan sudah selesai) baru saya undang lagi media," ujarnya.

Untuk diketahui, menurut Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan pendataan sementara jumlah total pegawai honorer di Pemprov Riau adalah 19.640 orang yang tersebar di 30 OPD.

Jumlah honorer paling banyak, lanjutnya, ada di Disdik Riau yakni 13.284 orang. Disdik sendiri memilki UPT yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian RSDAA 820 orang, Dinas PUPR 681 orang dan Bapenda 683 orang. 

Sementara Anggota Komisi V DPRD Riau Marwan Yohanis menanggapi soal kabar adanya 500 lebih pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif atau yang namanya terdaftar namun orangnya tidak ada di lingkungan Pemprov Riau.

Marwan mengatakan pihaknya telah mengetahui indikasi 500 honorer fiktif tersebut. Untuk itu, dia meminta Pemprov Riau melakukan pendataan untuk mengusut tuntas masalah ini. Sebab, keberadaan honorer fiktif merugikan keuangan negara.

"Ini harus diproses agar tidak jadi preseden buruk ke depannya," kata Marwan, Rabu (6/7).

Dia mendukung Pemprov Riau mengungkap persoalan ini seterang-terangnya. Serta, memberikan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang terlibat jika terbukti melanggar peraturan yang berlaku.

Politisi Gerindra ini mengatakan, saat ini untuk guru honorer sudah ada mekanisme pengangkatan menjadi ASN melalui tes berdasarkan batas nilai minimal atau passing grade. Dengan begitu, mereka yang mencapai passing grade berpotensi lulus PPPK.

Menurut Marwan, sudah semestinya pemerintah memberikan kemudahan bagi guru honorer yang punya pengalaman kerja tahunan bahkan sudah ada yang mendekati pensiun.

"Kalau yang P3K tidak bisa langsung diangkat karena dia melalui tahapan lagi. Memang harapan guru honor ini jangan lagi disamakan dengan yang baru masuk, karena mereka punya jam terbang,” kata dia.

Kalau keuangan daerah memungkinkan, Marwan mendorong pemerintah mengangkat semua guru honorer yang memenuhi persyaratan menjadi PPPK.

"Ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Ketemu pun nanti solusinya, tapi bisa mengakibatkan muncul masalah baru. Bagaimana caranya agar guru honorer yang betul-betul sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat PPPK," sebut Marwan.

Sebelumnya, beredar kabar terdapat 500 lebih pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya terdaftar namun orangnya tidak ada alias 'siluman' di lingkungan Pemprov Riau.

Kabar itu mencuat dalam rapat pendataan pegawai non ASN yang digelar di ruang rapat Melati, kantor Gubernur Riau, Senin 4 Juni 2022. Sekdaprov Riau, SF Hariyanto mengaku belum bisa mengeluarkan pernyataan benar atau tidaknya kabar tersebut karena saat ini pendataan seluruh pegawai honorer masih dilakukan.

"Itu belum tahu. Saya belum berani ngomong. Justru itulah tadi kita bentuk tim yang diketuai Pak Asisten III dan Sekretaris BKD. Jadi nanti mereka, tim inilah yang akan mengalokasikan seluruhnya (data honorer)," kata dia.

SF Hariyanto mengatakan, jika pendataan sudah selesai dilakukan, Pemprov Riau akan transparan. "Kita tunggu dulu nanti ya. Tunggu dulu. Nanti (kalau pendataan sudah selesai) baru saya undang lagi media," ujarnya. (*)