Dari Dua Paslon GubKepri Tak Satupun Singung Program 'Ngopeni Nelayan', LP3 Anak Negeri: 'Masih Banyak Masalah dan Tak Kunjung Sejahtera'

KEPRI - Dari dua pasangan calon (Paslon) Gubernur Kepulauan Riau (GubKepri) Anshar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura dan Muhammad Rudi-Aunur Rafiq, tak satupun terlihat memiliki program 'Ngopeni Nelayan', padahal masalah nelayan terus terjadi.

"Masih banyak masalah nelayan dan mereka tak kunjung sejahtera."

"Jadi sejumlah masalah yang dialami nelayan terus ada. Program dari tangkap menjadi budidaya diharapkan mampu mendorong kesejahteraan para nelayan di Kepri," kata Wawan Sudarwanto dari Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan (LP3) Anak Negeri dikontak ponselnya malam tadi ini, Kamis (17/10).

Dia mengakui selama ini ada sejumlah masalah yang kerap dihadapi oleh para nelayan seperti zona tangkap hingga anjloknya harga ikan.

"Nelayan banyak ya permasalahnnya mulai dari zona tangkap ikan, harga ikan, dan solar subsidi. Kemudian mengemuka adalah dibukanya tambang pasir laut membuat ikan semakin sulit didapat," jelasnya.

Menurutnya, hal itu bisa diatasi kalau pemerintah pusat dan daerah terintegrasi. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan bisa tepat sasaran dalam mengatasi masalah nelayan.

"Ini terkait dengan kewenangan yang terkait dengan pusat, kewenangan terkait provinsi, ada kewenangan terkait bupati dan Walikota. Artinya ini harus bersinergi agar nelayan kita tidak memiliki efek (negatif) terhadap peraturan itu sendiri. Program yang harus dijalankan mendorong nelayan makmur (seperti) kemudahan solar, menata kembali zona tangkap dan lain sebagainya," sebut Wawan.

Nasib nelayan menjadi salah satu permasalahan serius di Tanah Air. Mengingat, masih banyak nelayan di Kepri belum merasakan kesejahteraan. 

Bahkan, 70 persen kemiskinan ekstrem tercatat di kawasan pesisir pantai. Angka tersebut cukup menggambarkan kondisi kehidupan nelayan di Kepri. Mengingat, mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir memiliki profesi nelayan.

Banyak permasalahan juga masih harus dihadapi para nelayan. Mulai dari kesulitan mendapatkan bantuan kapal, bahan bakar solar, mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), mendapatkan akses permodalan, hingga keterbatasan informasi cuaca, kebutuhan ikan di pasar dan stabilitas harga ikan.

LP3 Anak Negeri prihatin melihat kondisi kesejahteraan nelayan di Kepri.

Ia menilai ketidaksejahteraan yang dialami para nelayan ironi lantaran Kepri memiliki slogan daerah maritim dan kepulauan terbesar.

"Memang ini kan sebuah ironi. Dari daerah kepulauan yang luas tetapi mengapa nelayan yang menjadi aktor penting di dalamnya justru mereka menjadi miskin? Bahkan, dalam kajian tertentu nelayan itu the poorest of the poor. Orang yang paling miskin di antara yang miskin di Indonesia," ujarnya. 

Wawan menilai pemerintah harus serius menyelesaikan permasalahan nelayan di Kepri. Terutama dalam mengimplementasikan kebijakan untuk kesejahteraan nelayan.

"Saya kira enggak ada cara yang instan. Tetapi yang ingin saya katakan sebagai daerah kepulauan (maritim), iktikad baik pemerintah, political will pemerintah itu menjadi kunci. Karena amanat undang-undangnya sudah mengatakan kita harus membangun sektor maritim ini secara lebih baik ke depan. Itu menjadi satu masa depan bagi pembangunan di daerah kita, bagi peningkatan kesejahteraan nelayan kita," sambungnya.

"Itu yang harus diperkuat lewat kebijakan-kebijakan pemerintah baik melalui Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudaya Ikan dan Tambak. Nah sekarang adalah waktunya bagaimana mengimplementasikan Undang Undang itu?" papar Wawan.

Jadi LP3 Anak Negeri prihatin juga melihat kondisi kesejahteraan nelayan di Kepri. Ia pun mengungkapkan beberapa problem yang dialami nelayan hingga saat ini. Baik problem nelayan secara struktural maupun kultural. (*)