Debat Cawapres Segera akan Berlangsung, 'yang Diharapkan Tidak Sekadar Umbar Jargon'

JAKARTA - Para calon wakil presiden [Cawapres] Muhaimin, Gibran, Mahfud MD, akan melakukan debat yang diharapkan tidak sekadar umbar jargon.

Debat cawapres 2024, apa saja yang perlu diketahui?

Debat calon wakil presiden (cawapres) yang berlangsung pada Jumat (22/12) nanti diharapkan tidak sekadar mengumbar jargon, tapi membeberkan langkah nyata yang akan dilakukan terkait visi dan misi di bidang ekonomi.

Dengan begitu, menurut pengamat ekonomi kerakyatan dari UGM, Hempri Suyatna, masyarakat bisa menilai bahwa mereka betul-betul menguasai masalah dan tahu bagaimana cara mengatasinya.

Sebab bicara isu ekonomi "gampang diucapkan namun susah untuk dilakukan," ucapnya.

Lantas apakah debat cawapres ini bisa mendongkrak elektabilitas? Apa saja kelemahan dan kelebihan masing-masing cawapres?

Tema debat cawapres apa saja?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Centre (JCC) pada Jumat (22/12) malam. 

Debat cawapres akan mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Tapi saat debat cawapres berlangsung, para capres dari masing-masing paslon akan hadir, tetapi porsi bicara hanya untuk cawapres.

Tema debat kali ini adalah soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, inventasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Format debat cawapres, seperti apa?

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari memastikan debat cawapres tidak akan berubah dari format debat calon presiden pekan lalu. Alasannya karena dari segi waktu disebut paling sesuai dengan kesepakatan awal semua pihak.

Meskipun dia mengakui ada catatan bahwa debat perdana pekan lalu kurang mendalam lantaran singkatnya waktu.

"Tetapi semua punya kesempatan untuk menjawab yang diajukan panelis maupun masing-masing capres-cawapres sehingga kesempatan lebih banyak. Walau kurang mendalam karena cakupan tema banyak," kata Hasyim Asy'ari usai rapat di Gedung KPU. 

Seperti debat sebelumnya, akan dibagi menjadi enam segmen.

Segmen pertama penyampaian visi dan misi program kerja oleh tiap-tiap cawapres.

Segmen kedua dan ketiga penyampaian pertanyaan yang disusun oleh panelis dan diajukan oleh moderator.

Segmen keempat dan lima cawapres memiliki kesempatan untuk bertanya ke masing-masing cawapres dan saling menanggapi.

Segmen terakhir adalah pernyataan penutup atau kesimpulan kandidat.

Kendati demikian akan ada yang berbeda dalam debat cawapres mendatang. KPU akan menyediakan podium sebagai bahan evaluasi.

Pasalnya dalam debat pekan lalu penampilan capres menjadi sorotan lantaran mereka hanya berdiri saat memaparkan visi-misi sampai tanya jawab berlangsung.

Siapa saja panelis debat cawapres?

Ada 11 panelis pada debat kedua Pilpres. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan kesebelas panelis akan dikarantina mulai 20 Desember 2023.

Mereka di antaranya adalah Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman RI Periode 2018-2020), Adhitya Wardhono (Ekonom dan Pengajar FEB Universitas Jember), Agustinus Prasetyantoko (Ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2015-2023), dan Fauzan Ali Rasyid (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung). 

Kemudian ada Hendri Saparini (Pendiri dan Ekonom CORE Indonesia), Hyronimus Rowa (Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi IPDN), Poppy Ismalina (Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM), Retno Agustina Ekaputri (Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025).

Selanjutnya ada Suharnomo (Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro), Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif INDEF dan Dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta), dan Yose Rizal Damuri (Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS).

Apa saja janji masing-masing cawapres dalam isu ekonomi?

Capres dan cawapres nomor urut 1 mengusung ide "pemerataan ekonomi" dalam visi dan misinya.

Untuk mencapai itu beberapa langkah yang ditempuh yakni mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Kemudian melakukan reformasi kebijakan untuk memungkinkan para pekerja informal mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan. 

Selain itu juga memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Namun begitu, salah satu janji yang diumbar cawapres Muhaimin Iskandar jika menang nanti adalah "memberikan akses permodalan sebesar Rp10 juta kepada anak muda yang ingin usaha."

Modal itu diberikan tanpa agunan dan tanpa bunga.

Koordinator penyusunan visi-misi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin berkata, syarat untuk mendapat pinjaman ini adalah wirausahawan muda tersebut harus masuk ke dalam kelompok usaha tertentu.

Tujuannya agar anggota kelompok lain akan memastikan si penerima pinjaman bakal mengembalikan dana pinjaman.

Dia juga menambahkan, permodalan ini akan disalurkan oleh bank. Sedangkan bunga pinjaman disubsidi oleh pemerintah yang diambil dari APBN. 

Capres dan cawapres nomor urut 2 fokus pada mendorong generasi muda masuk ke dunia kewirausahaan.

Di sisi lain mendorong industri kreatif dengan meluncurkan Kartu Usaha Startup untuk pengembagan bisnis baru berbasis teknologi dan inovasi.

Lalu mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

Tapi salah satu janji yang akan diwujudkan kalau menang di Pilres adalah "membuat program kredit start-up milenial."

Gibran Rakabuming mengatakan, kredit start-up milenial diperuntukkan generasi muda yang membuka usaha di bidang teknologi dan inovasi.

Kredit start-up ini juga disebut melengkapi sejumlah program yang saat ini sudah dijalankan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit mekar, wakaf mikro, dan kredit ekstra mikro. 

Capres dan cawapres nomor urut 3 menyodorkan ide "ekonomi unggul berdaya saing."

Tercantum di visi-misinya paslon ini menjanjikan 17 juta lapangan kerja baru, menciptakan lingkungan usaa yang mendukung pertumbuhan usaha ultra miko dan UMKM.

Kemudian komitmen memudahkan para pelaku UMKM berdagang di ruang publik.

Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menjelaskan pasangan calon ini akan mengalokasikan 40% tempat usaha di ruang publik bagi pelaku UMKM.

Seperti di bandara, stasiun kereta, dan terminal bus.

Selain juga akan mengalokasikan 50% anggaran belanja barang maupun jasa pemerintah, BUMN, BUMD untuk koperasi dan UMKM.

Apakah janji-janji itu realistis?

Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, mengatakan berbicara soal isu ekonomi kerakyatan maka tak mungkin lepas dari bagaimana melindungi pelaku usaha UMKM dari serbuan produk impor nan murah dan menguatkan koperasi.

Pasalnya UMKM sangat berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian dengan jumlahnya yang mencapai 99,8% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia.

"Koperasi juga penting kira-kira bagaimana komitmen mereka pada koperasi? Karena misalnya di Selandia Baru koperasi menjadi motor penggerak ekonomi."

"Di Selandia Baru, 30% ekspor susu dikelola oleh koperasi, di Singapura 62% ritel dikuasai koperasi. Di Indonesia bagaimana?"

Kalau melihat janji capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tentang akses permodalan sebesar Rp10 juta kepada anak muda, Hempri Suyatna menyebutnya bukan gagasan baru.

Sebab ide tersebut mirip seperti program Kartu Prakerja. Hanya saja yang jadi persoalan laten tidak ada pendampingan dari pemerintah ketika membangun usaha.

"Yang penting tidak cuma modal, tapi pendampingan. Dikasih modal tapi enggak ada pendampingan ya akan gagal.."

Adapun janji capres-cawapres Prabowo-Gibran soal kredit start-up milenial, menurut Hempri juga tergantung pada pendampingan.

Pengamatannya selama ini dari ribuan calon start-up bermunculan, yang berhasil di bawah 10%.

Sementara janji capres-cawapres Ganjar-Mahfud yang akan mengalokasikan 40% tempat usaha di ruang publik bagi pelaku UMKM diperkarakan bakal sulit terwujud selama tidak ada aturan yang mengikat.

Pasalnya kebijakan itu sebetulnya sudah di UU Cipta Kerja, hanya saja kata dia, "kurang kuat menjamin kuota 40% itu terlaksana di lapangan."

Ketika debat berlangsung, Hempri berharap masyarakat tidak terperdaya oleh jargon-jargon yang dilontarkan para cawapres.

Publik, sambungnya, harus mengamati bagaimana masing-masing cawapres mengelaborasi jawabannya dalam bentuk tindakan konkret.

Apakah debat cawapres penting dan berpengaruh pada elektabilitas?

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan debat cawapres sama pentingnya dengan debat capres.

Sebab debat ini bagian dari evaluasi publik terhadap kapasitas dan kapabilitas cawapres.

Dengan menyaksikan debat, pemilih akan berusaha memverifikasi secara langsung apakah gambaran yang ditampilkan di lembaga survey benar-benar nyata atau tidak.

"Yang akan menentukan apakah kira-kira cawapres bisa menerjemahkan hal-hal yang sulit dan kompleks dengan bahasa yang mudah," ujar Wasisto.

"Kedua yang akan dilihat bagaimana cawapres ini punya pemikiran yang genuine, karena selama ini cawapres dianggap sebagai ban serep."

"Karena itu kalau jawabannya hanya mengiyakan, setuju saja ya itu bisa jadi sinyal bahwa kualitasnya segitu aja..."

Tapi lebih dari itu, Wasisto menilai ketiga cawapres memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Untuk Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD diperkirakan akan lebih lugas menjawab pertanyaan dari panelis lantaran punya pengalaman atau jam terbang tinggi di pemerintahan dan parlemen.

"Dengan pengalaman itu jadi keuntungan tersendiri dari cawapres meramu pertanyaan. Kebalikannya di sini yang jam terbangnya belum seberapa pasti agak kurang". (*)