Defisit Anggaran Masih Bayangi Pemko Pekanbaru, DPRD: 'Sebaiknya Buka-bukaan Sajalah Soal Dampak yang Ditimbulkan'
PEKANBARU - Defisit anggaran yang masih membayangi Pemko Pekanbaru di akhir tahun 2024 mendapat perhatian serius dari DPRD Pekanbaru.
Para legislator mendesak Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia guna menyelesaikan pembayaran kegiatan yang telah selesai, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Jika terjadi tunda bayar, hal ini dapat memicu persoalan baru yang lebih kompleks," ujar Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar SE MH, Senin (16/12).
Robin menyoroti kurangnya transparansi Pemko Pekanbaru terkait kondisi keuangan saat ini. DPRD Pekanbaru kerap tidak mendapatkan informasi mendalam mengenai pengelolaan anggaran maupun penyebab defisit yang terjadi.
"Defisit atau kondisi keuangan yang tidak stabil selama ini dihitung dan dilaksanakan Pemko sendiri. DPRD tidak pernah diinformasikan secara rinci mengenai kegiatan apa saja atau anggaran mana yang tersedia," tegas Robin.
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD mendorong Pemko Pekanbaru untuk lebih terbuka dan segera mencari solusi konkrit.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memangkas kegiatan yang tidak bersifat prioritas atau tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
"Maksimalkan anggaran yang ada dan minimalisir tunda bayar. Beberapa tahun terakhir ini, tunda bayar selalu menjadi masalah. Ke mana sebenarnya anggaran tersebut dialokasikan?" tambah Robin.
Menanggapi desakan DPRD, Pj Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, belum memberikan kepastian terkait pembayaran proyek fisik pada tahun ini.
Meski begitu, ia memastikan, kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan menjadi prioritas utama.
"Apabila ada kelebihan anggaran, tentu akan digunakan untuk membayar. Namun jumlahnya belum dapat kami pastikan," ujar Roni.
Ia menjelaskan, Pemko masih menunggu hasil penghitungan anggaran yang tersedia. Dalam proses pembayaran, prioritas pertama adalah Surat Perintah Membayar (SPM) yang masuk dari Juni hingga September.
Sementara itu, SPM dari Oktober hingga Desember akan dibayarkan jika masih terdapat anggaran tersisa.
"Kami akan menyelesaikan SPM dari Juni hingga September terlebih dahulu. Jika ada sisa, baru kami alokasikan untuk SPM Oktober hingga Desember. Waktu pencairan masih memungkinkan," terang Roni.
DPRD Pekanbaru berharap Pemko dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi defisit anggaran ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
"Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan dan keuangan dikelola dengan bijak," pungkas Robin.
