Defisit Anggaran Sudah Seperti 'Teka-Teki' yang tak Berujung, DPRD Riau: 'Sebaiknya Akhiri Polemik dan Usung Program Populis'

PEKANBARU - Untuk pertama kalinya sejak 2024, APBD Riau mencatatkan defisit, membuat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terlihat berpolemik.

Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, meminta agar polemik itu segera diakhiri. DPRD Riau minta Gubernur dan Wagub akhiri polemik defisit anggaran dan minta Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk mengakhiri polemik terkait defisit anggaran yang dinilai semakin memperkeruh suasana.

"Perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah defisit anggaran, terutama terkait besaran angka yang berbeda, antara kedua pimpinan daerah tersebut dinilai semakin meruncing," kata Budiman Lubis.

Polemik devisit anggaran bermula ketika Wakil Gubernur Riau menyebutkan bahwa defisit anggaran hanya mencapai Rp130 miliar.

Pernyataan ini berbeda dengan yang disampaikan Gubernur Riau sebelumnya yang mengakumulasi total defisit anggaran hingga mencapai Rp3,5 triliun.

Tetapi menanggapi pernyataan Wakil Gubernur, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufik OH, juga memberikan penjelasan yang mendukung angka defisit yang disampaikan oleh Gubernur.

Situasi ini kemudian memicu perdebatan di media antara kubu Wakil Gubernur dan Gubernur mengenai besaran defisit anggaran, yang dinilai memperburuk situasi di tengah banyaknya tunda bayar dan penundaan pembayaran lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Budiman Lubis, meminta agar polemik ini segera diakhiri.

"Soal efisiensi sudah dilakukan pemetaan di TAPD, jadi yang sudah terjadi mau bagaimana lagi, cukup ke depannya saja kita perbaiki," ujar Budiman Lubis pada Selasa (25/3) kemarin.

Budiman juga menekankan pentingnya melakukan upaya antisipasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Sehingga bisa kita bangun jalan, dan infrastruktur yang selama ini bermasalah," katanya.

Menurut Budiman, informasi yang didapat dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau menunjukkan angka defisit sebesar Rp2,2 triliun berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan.

"Memang kami minta inventarisasi masing-masing OPD," ujarnya.

Budiman meminta agar pemerintah fokus pada penyelesaian tunda bayar yang masih banyak belum terbayarkan.

"Yang jelas kita berharap tunda bayar itu segera diselesaikan. Kasihan kita kontraktor pegawai dan dana BOS, serta lainnya, semoga badai ini cepat berlalu," pungkas Budiman.

Sebelumnya, Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) mengajak kedua belah pihak (Gubernur dan Wakil Gubernur Riau) itu untuk duduk bersama dan melakukan tabbayun, guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Defisit anggaran Riau sudah seperti 'Teka-Teki' yang berujung dua pimpinan jadi polemik."

"Sebelumnya, laporan pemprov riau soal lonjakan defisit APBD sejak 2024 hingga mencapai Rp 2,2 triliun."

"Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2024 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa," kata Larshen Yunus Ketua Umum (Ketum) Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) yang juga selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau melalui rilisnya, Senin (24/3) kemarin.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat Jakarta ini menilai pemerintah harus segera menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan.

"Belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan harus dievaluasi. Program-program populis dengan anggaran besar seperti makan siang gratis perlu dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal," ucapnya.

Tetapi dia mengaku akibat defisit sempat timbul kekisruhan di Pemprov Riau telah memicu perdebatan hangat antara Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau.

"Informasinya, perbedaan pendapat antara keduanya disebabkan oleh adanya perbedaan angka dalam menanggapi persoalan defisit anggaran sebesar Rp.1,3 Triliun."

"Pentingnya sinergi dan persatuan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Riau saat ini," saranya.

Sebelumnya, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa defisit anggaran sebesar Rp.1,3 Triliun tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kenaikan belanja daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa defisit anggaran tersebut harus segera diselesaikan dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Larshen menilai kekisruahn terjadi di internal Pemprov Riau.

Menurutnya, perbedaan pendapat antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau menambah kekisruhan di internal Pemprov Riau, terutama ketika pelaksanaan Rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD pada 12 Maret 2025 silam.

Menurut Gubernur Abdul Wahid menyebutkan bahwa tunda bayar Pemprov Riau mencapai angka Rp.2,2 Triliun.

Berakhir akan mengambil langkah kontroversial seperti memotong tunjangan TPP ASN.

Namun, pernyataan itu kemudian dibantah oleh Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Mengenai defisit Rp.2,2 triliun tidak benar dan sangat keliru.

Malah Wagubri menyebut defisit anggaran yang sesungguhnya hanya sebesar Rp.132 miliar.

Menurut Wagubri defisit yang dimaksud terjadi karena realisasi pendapatan tahun sebelumnya hanya mencapai Rp.9,4 triliun dari target Rp.11 triliun. Faktor lain yang turut memperburuk kondisi adalah kegagalan mencapai target participating interest (PI) dari sektor Migas yang hanya terealisasi sekitar Rp.200 miliar dari target Rp.736 miliar.

Wagubri mengaku sudah melakukan efisiensi besar-besaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan berhasil menghemat hampir Rp.800 Miliar.

Tetapi Larshen menilai kisruh soal devisit pihaknya menganjurkan untuk mengambil jalan tengah. Pihaknya siap menengahi konflik berkepanjangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ini.

"Cukup duduk satu meja. Kami siap fasilitasi keduabelah pihak untuk ngopi bersama. Setidaknya dalam rangka buka puasa bersama di bulan suci ramadhan ini toh?," pesannya.

Sebab, kata dia bila tidak ada langkah antisipatif pemerintah, defisit bisa melambung hingga lebih besar lagi. Menurutnya, jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan, kita berisiko masuk dalam lingkaran defisit yang terus melebar, beban utang bisa jadi meningkat, dan terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat," ucapnya.

Ia pun merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, audit independen terhadap sistem Coretax untuk mengatasi hambatan teknis dan memastikan penerimaan pajak kembali normal.

Kedua, peninjauan ulang belanja pemerintah dengan fokus pada program yang berdampak langsung pada rakyat miskin dan pemulihan ekonomi. Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi dividen BUMD dan efisiensi aset pemerintah.

Jadi menurut Larshen, Riau saat ini membutuhkan langkah nyata dalam menata fiskal daerah. Tetapi bukan sekadar optimisme atau penundaan kebijakan, melainkan perlu reformasi fiskal yang terukur dan dapat dilaksanakan. (*)