Larshen Yunus, Ketua Umum (Ketum) DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN).
PEKANBARU - Pemprov Riau terpaksa lakukan penghematan anggaran dan optimalkan pendapatan daerah untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah kondisi fiskal yang berat.
"Defisit APBD 2026 kembali menghantui Riau."
"Defisit APBD Riau tidak dalam kondisi mengkhawatirkan, meski ditargetkan meningkat pada tahun depan," kata Larshen Yunus, Ketua Umum (Ketum) DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN), Kamis (8/1).
Menurutnya, banyak provinsi lain masih merasa kesulitan untuk menekan defisit ke level 5-8 persen dan memiliki rasio utang lebih dari 100 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga kekhawatiran ini mengenai kenaikan defisit 2,8 persen merupakan suatu keberuntungan.
Tetapi sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto juga menyatakan hal sama, masyarakat tak perlu khawatir soal kembali devisit di 2026.
"Riau masih harus menanggung beban fiskal setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2026 masih defisit hingga lebih dari Rp1 triliun lebih."
“Kita tak perlu ribut-ribut seperti sebelumnya,” katanya usai menjamu para mantan Gubernur Riau dan tokoh masyarakat di rumah dinas Wakil Gubernur di Jalan Sisingamangaraja, pada Senin, 5 januari 2026.
Pemerintah Provinsi Riau mencatat proyeksi realisasi pendapatan hingga akhir tahun sebesar Rp8,21 triliun atau 86,77% dari total pagu anggaran perubahan APBD mencapai Rp 9,47 triliun.
Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau hingga 31 Desember 2025 diproyeksikan mencapai Rp4,19 triliun atau 80,59%.
Sementara pendapatan transfer diproyeksikan terealisasi sebesar Rp4,02 triliun atau 94,36%. Ada juga realisasi pendapatan lain-lain yang sah, yang mana angkanya diproyeksikan mencapai Rp6,22 triliun atau 67,26%.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan Pemprov Riau sudah punya strategi untuk mengatasi tekanan fiskal tersebut.
Adapun salah satu langkah yang akan diambil, yakni dengan menyeimbangkan antara kondisi keuangan daerah lewat penghematan anggaran pada sejumlah pos belanja. Menurutnya, langkah ini harus dilakukan.
Dalam tahun berjalan (2026) Pemprov secara bertahap akan melakukan menyesuaikan terhadap belanja modal sesuai prioritas yang dibutuhkan, seperti mengkaji ulang terhadap berbagai bentuk pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.
Selain itu, Pemprov Riau juga akan menekan berbagai bentuk pengeluaran yang dinilai tidak produktif, termasuk kegiatan seremonial dan konsumsi, dan setiap OPD diminta lebih selektif dalam merencanakan program kerja.
"SF Hariyanto telah memerintahkan Sekdaprov Riau untuk menyisir kembali seluruh pos anggaran dan memastikan penggunaan APBD 2026 benar-benar efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Insya Allah saya akan bertanggung jawab dengan kondisi saat ini,” kata Plt Gubri.
Tidak hanya fokus pada penghematan, Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah.
Saat ini, masih banyak potensi pemasukan yang dapat digali jika seluruh sektor pemerintah bergerak secara sinergis.
“Masih banyak potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan. Kalau semua tim bergerak bersama, kita yakin kondisi ini bisa kita hadapi,” ujarnya.
Ia mengakui kondisi keuangan Riau saat ini tergolong cukup berat, namun pemerintah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan maksimal dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama
Kembali disebutkan Larshen Yunus yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Pusat Jakarta ini , “dari sudut pandang nasional, utang atau defisit Riau tidaklah tinggi menurut standar apa pun,” kata dia.
Untuk diketahui, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan defisit fiskal pada 2025 berada di level 2,80 persen.
Sementara Kementerian Keuangan, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), mematok kisaran defisit di rentang 2,45-2,82 persen.
"Target keduanya melebar dari target defisit tahun ini, yakni 2,29 persen."
Salah satu isu yang kerap diduga menjadi faktor pemicu melebarnya defisit fiskal mendatang adalah program makan siang dan susu gratis yang diusulkan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Namun, Larshen berpendapat, selama program dijalankan dengan tepat sasaran justru akan menciptakan basis konsumsi yang berkelanjutan.
“Bukan menciptakan jalur fiskal tidak berkelanjutan yang membuat investor obligasi khawatir,” tambah dia.
Dia mengamini defisit yang lebih rendah merupakan kondisi yang lebih ideal, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan banyak lelang utang dan mengejar investor asing.
"Tetapi pemerintah tetap dan sedang mengupayakan diversifikasi penerimaan negara untuk menyeimbangkan serapan pajak yang sedang berada pada posisi lemah."
"Kalaupun defisit fiskal meningkat hingga mendekati level 3 persen terhadap PDB, kondisi itu terbilang masih relatif aman," sebutnya.
Lantas Larshen Yunus menilai, ada banyak negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju, yang memiliki kekhawatiran fiskal jauh lebih besar dibandingkan apa yang dikhawatirkan di negara ini.
