Demi Pemulihan Ekonomi Pemprov Riau Bantu Modal Kerja UMKM, Bagaimana Caranya Agar Tidak jadi 'Bancakan'?

"Bantuan modal kerja UMKM akan disalurkan, tetapi efektif kah saat daya beli rendah dan bagaimana caranya agar tidak jadi 'bancakan'?"

alam waktu dekat Pemerintah Provinsi [Pemprov] Riau akan mulai menyalurkan bantuan modal kerja kepada 20.833 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman gulung tikar di tengah pandemi Covid-19.

Pemprov Riau akan menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten dan kota se-Provinsi Riau demi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Untuk pemulihan ekonomi, saat ini  Disperindagkop-UKM Riau sudah melakukan sosialisasi ke kabupaten dan kota untuk penyaluran bantuan keuangan bagi UMKM," kata Syahrial Abdi, Asisten III Setdaprov Riau sekaligus Ketua Tim Asistensi Percepatan Realisasi APBD Riau pada media, Sabtu (28/8).

Ia menjelaskan bahwa total bantuan BPUM adalah sebesar Rp1,2 miliar untuk disalurkan kepada 20.833 UMKM se-Provinsi Riau. Sementara itu, Kepala Disperindagkop-UKM Riau, Asrizal mengatakan bahwa penyaluran BPUM ditargetkan dilakukan pada akhir bulan Agustus ini. "Insya Allah akhir bulan ini BPUM untuk UMKM sudah mulai kita salurkan. Nanti penyalurannya kita lakukan lewat Bank Riau Kepri," katanya yang besaran bantuan senilai Rp1,2 juta untuk masing-masing pelaku UMKM. 

Apa yang disebutkan Kuardi, seorang pedagang sembilan bahan pokok di Pasar pagi Arengka misalnya, Ia bercerita sejak pandemi Covid-19 melanda Kota Pekanbaru pendapatannya menurun drastis.

Jika sebelumnya ia bisa mengantongi Rp500 ribu sampai Rp1 juta setiap hari sekarang tidak pernah lebih dari Rp100.000. Agar usahanya tetap bertahan, lelaki 40 tahun ini mengurangi porsi jualan. "Masih bisa muter ya, meskipun berat dan pusing. Yang penting dicukup-cukupin saja. Kalau dulu beli ikan sampai tiga kilogram, sekarang cuma satu kilogram. Yang penting bisa muter," imbuhnya, Minggu (29/08).

Sejak pendapatannya anjlok, ia pun harus memangkas beberapa kebutuhan sehari-hari, termasuk mengurangi jatah bulanan sekolah anaknya. "Pengeluaran perbulan sekarang Rp4 juta sampai Rp5 juta, itu sudah diirit-irit banget. Kalau nggak begitu ya bisa sampai Rp8 juta. Yang biasa buat anak sekolah Rp2 juta sekarang cuma Rp1 juta karena harus dibagi-bagi di sini juga," sambungnya.

"Pokoknya pas-pasanbanget, bener-bener pas-pasan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau bisa kembali kayak dulu."

Selama pandemi, Kuardi juga mengaku tak pernah mendapat bantuan usaha dari Dinas Koperasi UMKM Pekanbaru ataupun dari pemerintah Riau. Dia bahkan tidak tahu ada program teranyar pemerintah tentang bantuan modal kerja. "Belum tahu dan baru dengar. Saya warga Pekanbaru tapi belum pernah dapat bantuan."

Siapa yang berhak mendapat bantuan modal kerja?

Seperti disebutkan Syahrial Abdi, Asisten III Setdaprov Riau sekaligus Ketua Tim Asistensi Percepatan Realisasi APBD Riau, mengatakan bantuan modal kerja akan diberikan kepada 20.833 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kriteria penerima yang paling utama, katanya, tidak sedang memiliki pinjaman di perbankan (unbankable). "Kriterianya punya kegiatan usaha, skala mikro, dan dia tidak sedang memiliki pinjaman di bank karena kalau perbankan sudah banyak skemanya," imbuh Syahrial Abdi.

"Kemudian syarat lainnya bukan ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD."

Besaran modal kerja yang dibagikan sebesar bantuan senilai Rp1,2 juta untuk masing-masing pelaku UMKM dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Pemerintah berharap program ini bisa menyelamatkan pelaku usaha dari ancaman gulung tikar di masa pandemi dan memulihkan ekonomi untuk jangka panjang.

Tapi seperti disebutkan Badan Pekerja Nasional [Bakernas] Indonesian Corruption Investigation Darmawi Werdana Zalik Aris menilai anggaran sebesar Rp1,2 miliar tersebut tidak menyelesaikan persoalan utama para pelaku usaha yakni hilangnya pasar akibat lemahnya daya beli masyarakat. Dia menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar masalah para pelaku usaha kecil dan menengah.

Kata dia, persoalan utama yang dihadapi mereka bukanlah modal usaha tapi kesulitan mendapatkan pasar lantaran turunnya daya beli masyarakat. "Kebutuhan mereka bukan sekadar menambah nafas tapi yang dibutuhkan pelaku usaha bangkit dan survive."

"Harapannya bisa melanjutkan usahanya, itu yang harus dipahami. Kalau hanya modal mungkin efektif dalam jangka pendek tapi tidak optimal karena tidak memulihkan usaha-usaha UMKM."

Karena itu, Darmawi menyarankan pemerintah agar tidak sekadar mengguyur uang tapi juga memberikan panduan. "Misalnya yang bergerak di usaha garmen bisa diarahkan untuk shifting ke produk-produk yang banyak dikonsumsi konsumen."

Ia juga berkata, dari total 20.833 pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Riau, 50% di antaranya masih unbankable atau tidak mendapat bantuan pinjaman dari bank. Sehingga menurutnya, jumlah pelaku UMKM yang disasar pemerintah masih terlampau kecil. Jika demikian, bagi Darmawi, validasi penerima bantuan akan lebih kompleks. "Itu proses verifikasinya bagaimana? Pasti lebih rumit dari penerima kartu prakerja."

Lebih dari itu, lanjutnya, pemerintah harus memiki tolok ukur yang jelas ketika memberikan bantuan tunai kepada pelaku usaha. Jangan sampai uang miliaran rupiah terbuang cuma-cuma. "Jadi antara target dengan outcome harus terukur. Kalau ini sepertinya nggak jelas, pokoknya pemerintah menyalurkan. Kalau begitu program ini akan menjadi statistik doang, tidak ada indikator untuk mengukur. Setiap satu sen uang negara harus jelas outcome-nya apa, karena itu uang rakyat."

Lalu bantuan modal kerja sebesar Rp1,2 juta itu yang akan diberikan untuk masing-masing UMKM bagaimana data penerima bantuan tersebut apakah diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghindari salah sasaran. Apakah proses validasi data juga akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ia berpesan dan mewanti-wanti agar program ini tidak menjadi "bancakan" saat penyaluran. "Jangan sampai salah (sasaran) dan juga penyaluran cepat. Jangan sampai bancakan bagi oknum-oknum nantinya. "Ini lumayan besar jumlahnya," tukasnya. (rp.sdp/*)