Dewan Minta Pemko Genjot Potensi PAD di Tengah PPKM Level 2

PEKANBARU - Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga berharap Pemerintah Kota Pekanbaru mulai melakukan pemetaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor yang saat ini mulai bangkit dan menggeliat, karena ada kelonggaran sektor pelaku usaha saat penerapan PPK level 2 yang saat ini berlangsung di kota bertuah.

"Degan menggeliatnya ekonomi, maka Pemko melalui OPD terkait, sudah bisa memetakan lagi pendapatan asli daerah (PAD), yang akan diraih. Terutama PAD dari 11 sektor pajak yang selama ini menjadi tumpuan, dalam mengisi pundi-pundi kas daerah," ungkap Dapot, Kamis (30/9)

Dengan adanya kelonggaran dalam PPKM level 2 ini, politisi PDIP ini menilai sangat disambut baik oleh berbagai pihak karena sudah bisa berusaha kembali. "Makanya Bapenda selaku OPD yang bertanggung tentang PAD dari wajib pajak, bisa memetakan lagi pendapatannya," ujar Dapot.

Diketahui, di antara 11 pajak andalan tersebut bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, pajak restoran, pajak Penerangan Jalan, pajak hotel, reklame, pajak tempat hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, serta pajak sarang walet.

Pemko Pekanbaru sendiri menargetkan, dua pekan ke depan, atau pada 4 Oktober mendatang, Kota Pekanbaru sudah bisa turun level PPKM lagi. Tentunya geliat ekonomi dan perputaran uang di Kota Pekanbaru makin tinggi lagi

Dari laporan yang diterima DPRD Pekanbaru hingga September ini, PAD yang diraih Pemko Pekanbaru belum maksimal, dari target Rp800 miliar lebih. "Makanya kami minta, tidak hanya Bapenda, tapi semua OPD yang menghasilkan PAD, menggali semua potensi yang ada. Jika PAD banyak didapatkan, maka pembangunan dan kegiatan untuk masyarakat makin banyak pula," sebutnya. (rp.sul/*)