Dewan dan Pemprov Riau Dorong Terwujudnya Daerah Istimewa Riau

SENI BUDAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau siap mendorong terwujudnya daerah istimewa Riau karena memang keinginan dan hak masyarakat Riau.

"DPRD Riau mendukung penuh terwujudnya Daerah Istimewa Riau (DIR)."

''Ini kesempatan, Riau diusulkan menjadi daerah istimewa. Kito dikasi. Jadi, usah lengah lagi,'' kata ketua DPRD Riau Kaderismanto.

Kaderismanto, menyatakan kesiapannya untuk mendorong terwujudnya DIR, sejalan dengan usulan pemerintah pusat agar Riau menjadi daerah istimewa.

Kaderismanto, menekankan pentingnya kesempatan ini dan meminta agar tidak disia-siakan. Diakuinya, dukungan juga datang dari berbagai komponen masyarakat, termasuk MUI dan FPK. 

Menurutnya, secara historis, Riau memiliki sejarah panjang yang kaya akan peradaban Melayu, yang menjadi dasar mengapa Riau layak menjadi daerah istimewa. 

"Usulan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk DPRD Riau, yang melihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan potensi daerah dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Riau," sebutnya. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung terwujudnya Daerah Istimewa Riau (DIR), asalkan pelaksanaannya sesuai dengan konstitusi dan menjunjung tinggi adat Melayu.

Dukungan ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk DPRD Riau, masyarakat, dan organisasi seperti Wong Riau serta Paguyuban Jawa di Riau. 

Gubernur Riau, Abdul Wahid, kata Kaderismanto juga mendukung penuh dan meminta Badan Pekerja Perjuangan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) untuk tidak segan menyampaikan kendala dalam proses tersebut. 

Pernyataan dukungan ini muncul setelah adanya usulan dari pemerintah pusat agar Riau menjadi daerah istimewa. 

Gubernur Riau bahkan telah menugaskan Asisten untuk menjembatani dukungan Pemprov Riau dengan BPP DIR. 

Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat, perjuangan untuk mewujudkan Daerah Istimewa Riau diharapkan dapat berjalan lancar.

Setelah mendengar semua harapan dari BPP DIR dan elemen masyarakat itu, Kaderismanto langsung mengatakan, kalau tak kita yang memperjuangkan daerah istimewa ini siapa lagi.

''DIR memang hak kita, hal ini akan saya komunikasikan dengan kawan-kawan di DPRD baik di komisi maupun di fraksi,'' katanya. 

Pertemuan petang ini, jelas Kaderismanto, menjadi penting dan ketika LAMR menjadi motor perjuangan ini maka bisa menghimpun semua elemen masyarakat yang ada di Riau ini.

''Kita siap membantu apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan daerah istimewa Riau ini, dan kita semua harus kompak,' kata Kaderismanto. 

Daerah Istimewa Riau kali ini, jelas Kaderismanto kita diusulkan oleh pusat dan ini adalah kesempatan yang harus ditangkap, jangan sampai lepas.

''Kita juga harus melakukan langkah politik, dengan menyurati ketua DPR RI, Komisi II DPR RI, dan DPD RI, mana tau nanti ada hambatan,'' ucap Kaderismanto. 

Dia bersama Komisi III DPRD Riau, segera memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu perjuangan ini.

"Jangan sampai duit pribadi Datuk-datuk kita keluar untuk usaha ini," timpal anggota DPRD Riau, Misliadi. 

Kaderismanto juga sepakat masalah DIR ini nantinya, berkaitan dengan hari jadi Riau pada tanggal 9 Agustus, diangkat lebih luas lagi.

''Kita sangat mendukung DIR karena hanya ada satu kepentingan yakni, kepentingan masyarakat, ucap Kaderismanto lagi.

Pemprov Riau melalui Asisten I Sekretariat Daerah menyatakan dukungannya dengan catatan bahwa pelaksanaan pembentukan DIR harus sesuai dengan konstitusi dan menjunjung tinggi adat Melayu yang bermartabat.

"Berbagai dukungan datang dari berbagai elemen masyarakat. Wong Riau yang menaungi puluhan Paguyuban Jawa di Riau, juga menyatakan dukungan penuh terhadap DIR. Mereka menegaskan bahwa semangat persatuan ini adalah kekuatan yang perlu dijaga dalam mewujudkan DIR untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang," sebut Kaderismanto.

Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) juga terus bergerak, menyusun naskah akademis dan menggalang dukungan dari berbagai pihak.

Mereka menargetkan naskah akademis tersebut rampung sebelum Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau pada 9 Agustus 2025.

Secara keseluruhan, wacana pembentukan DIR mendapat dukungan luas di Riau, dan Pemprov Riau serta berbagai pihak berkomitmen untuk mewujudkannya dengan tetap berpegang pada koridor konstitusi dan adat Melayu. 

Pemerintah daerah juga telah menyatakan dukungannya, dan meminta BPP DIR untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait kendala yang mungkin timbul. 

Sebelumnya, Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), bertemu dengan Ketua DPRD Riau, Jumat petang 23 Mei 2025.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua BPP DIR yang juga Ketum DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Sekretaris BPP DIR Datuk Afrizal Alang, Wakil Sekretaris DPP DIR Datuk Toni. Kemudian hadir pula sejumlah elemen masyarakat seperti FKPMR, DMDI, MUI Riau, FPK Riau, FKUB Riau, MDI Riau, Ijtihad Muballighin Riau, Muslimat NU Riau. Sementara itu Ketua DPRD Riau Kaderismanto didampingi anggota DPRD Riau dari PKB, Misliadi. 

Pada kesempatan itu Datuk Seri Taufik menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan berkaitan dengan daerah istimewa Riau, mulai dari sembang-sembang daerah istimewa Riau, pembentukan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau dan terakhir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) digelar pula Maklumat Daerah Istimewa Riau, Terima Kasih Indonesia. Semua kegiatan ini berlangsung di balai adat LAMR. 

Kisah keinginan daerah istimewa Riau ini, ucap Datuk Seri Taufik, sudah sejak lama diinginkan leluhur masyarakat Riau, belakangan ini pada saat dengar pendapat dengan Komisi II DP RI, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Akmal Malik, mengungkap 6 provinsi diusulkan dengan status istimewa. '

'Jauh sebelumnya, pada tahun 2024 Tempo menulis hanya menyebutkan daerah istimewa yang diusulkan hanya Riau,'' ujar Datuk Seri Taufik. 

''Ini kesempatan, Riau diusulkan menjadi daerah istimewa. Kito dikasi. Jadi, usah lengah lagi,'' kata ketua DPRD Riau yang biasa disapa Bang Kade, menyela dengan logat Melayu Bengkalis.

Datuk Seri Taufik juga sempat mengatakan, secara historis patut dipertimbangkan daerah istimewa Riau bahwa saat Indonesia merdeka, masih berdiri dengan kokoh sejumlah kerajaan Melayu yakni Siak, Indragiri, Pelalawan, Gunung Sahilan, Lima Luhak Rohul, dan pemerintahan adat Andiko 44.

Kerajaan-kerajaan dan sistem adat itu semua, menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, sekaligus menyerahkan kedaulatan dan harta tak sedikit, termasuk harta milik pribadi. 

''Secara historis, budaya dan SDA Riau sangat potensi menjadi daerah istimewa. Sekarang, BPP DIR sedang menjemput dukungan dari ratusan ormas yang ada di Riau. Dukungan ini nantinya akan diarak dan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Melayu sejak zaman kerajaan dulu,'' kata Datuk Seri Taufik. 

Selain menyampaikan hal itu, Datuk Seri Taufik juga mengabarkan bahwa naskah akademis tentang daerah istimewa Riau yang sedang disusun tim BPP DIR, Insya Allah dalam waktu sebulan sudah siap.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Riau (FKUB) Tuan K.H Abdurrahman Qoharuddin pada kesempatan itu menyebutkan, bahwa secara historis sejak zaman kolonial lagi keiginan daerah istimewa ini sudah diminta. Apalagi sekarang ini, Riau adalah rumah besar rumpun melayu.

"Jadi, Daerah istimewa ini adalah hak Riau, karena ini hak maka harus kita perjuangkan dan merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Riau. Bukan berlebihan, dalam Islam ini namanya jihad dalam arti kata bersunguhan,'' ucap Tuan K.H Abdurrahman.

Dari Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Auni M. Noor, juga menyatakan bahwa wajar jika Riau meminta daerah istimewa bila melihat sejarah perjuangan masyarakat Riau terhadap kemerdekaan RI.

''DIR ini semua diuntungkan, tidak hanya masyarakat tapi pemerintah provinsi dan pusat juga diuntungkan,'' kata Auni. 

''Daerah istimewa, tentunya kita diistimewakan terutama mendapat porsi anggaran yang sesuai dengan status istimewa yang berkeadilan yang seharusnya diterima Provinsi Riau,'' kata Masrul Kasmy dari Dunia Melayu Dunia Islam. 

Karenenanya, Abdul Razak dari MDI menyebut, perlu target karena hal ini berkaitan dengan pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah pusat, dan langkah nyatanya tergantung pada narasi yang dibuat di dalam naskah akademis. 

Sebelumnya, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau sampaikan maklumat perjuangan 'Daerah Istimewa' Riau bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada Selasa 20 Mei 2025.

"Perjuangan pembentukan Daerah Istimewa Riau untuk menunjang program Indonesia emas."

Datuk Seri Drs. H. Raja Marjohan Yusuf Ketua Umum (Ketum) Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR mengatakan rasa syukur nya atas pertemuan di Gedung LAMR.

“Kita bersyukur, Alhamdulillah pertemuan kita lancar di Gedung LAMR. Dan telah mendengar pendapat dan usulan dari masing-masing Badan Pekerja Tuntutan Riau Istimewa,” kata Ketum MKA LAMR, Datuk Seri Drs. H. Raja Marjohan Yusuf.

Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (DPP DIR) telah menyampaikan maklumat atau mendeklarasikan Daerah Istimewa Riau (DIR) di halaman Balai Adat LAMR Provinsi Riau kemarin.

Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf menyampaikan tujuan daripada Daerah Istimewa Riau dalam rangka mensejahterakan masyarakat Riau dan menunjang program Indonesia Emas.

"Kemarin para pemuka masyarakat Riau sudah mengadakan pertemuan di gedung LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) di Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Sabtu 17 Mei 2025," sebutnya.

Pertemuan ini bertujuan untuk Daerah Istimewa Riau, dalam rangka menuju Indonesia Emas.

Menurutnya, dengan menjadi istimewa nya daerah Riau yang memang memiliki potensi baik alam atau budaya yang luar biasa, sehingga masyarakat Riau akan lebih makmur dan tentu akan menunjang Indonesia Emas kedepan nya.

Datuk Seri H.Raja Marjohan Yusuf juga mengatakan rasa terimakasihnya kepada pemerintah pusat.

“Kami mengucapkan rasa terimakasih kepada Pemerintah Pusat atas kesempatan untuk Riau agar menjadi Daerah Istimewa, dan terimakasih juga kepada Pemerintah Riau yang telah siap mendukung atas tuntutan daerah Riau,” ucapnya.

Datuk Seri H.Raja Marjohan Yusuf juga meminta masyarakat untuk saling dukung dan bahu-membahu.

“Kita meminta masyarakat agar saling mendukung dan saling bahu-membahu,” harapnya.

"Kita menuntut Daerah Istimewa Riau tidak akan meminta hadiah. Riau Istimewa bukanlah suatu keniscayaan, ini sudah lama sebenar nya diharapkan. Kalau kita berkaca pada para pendahulu-pendahulu kita yang cukup banyak memberikan sumbangsih baik berupa bahasa, adat dan sebagai nya," terangnya.

"Ini bukan bentuk perlawanan, ini hanya mengambil kesempatan dan peluang yang di berikan pemerintah."

“Kita tidak meminta atau melawan pemerintah, ini adalah bagian dari menjawab apa yang di berikan Pemerintah Pusat, Pemerintah memberikan kesempatan untuk daerah agar menjadi Daerah Istimewa, maka Riau wajib hukum nya mengambil kesempatan tersebut demi memperjuangkan masyarakat.

Dengan istimewa nya Riau ini adalah apresiasi dari Pemerintah Pusat terhadap masyarakat Riau, maka kita harus berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk Riau menjadi istimewa.

Rasa syukur itu harus kita wujudkan dalam bentuk bersatu padu untuk menyatukan langkah dan pemikiran menunjukan bahwa kita siap, "tak ada namanya istilah menolak rezeki, kita Riau tak perlu lagi mempertanyakan banyak hal," ucapnya.

“Kita Riau siap mengambil peluang apa yang di berikan Pemerintah,” sambungnya.

Dengan Istimewah nya Riau, sudah mendukung Program Pemerintah Indonesia Emas.

“Indonesia Emas itu adalah dengan sejahtera nya masyarakat Indonesia,” sebutnya.

Rakyat Indonesia sejahtera kalau setiap provinsi sejahtera, maka dengan istimewa akan mempercepat sejahtera masyarakat Riau.

"Kalau Riau sudah sejahtera akan mempercepat mendukung Indonesia Emas. Ini adalah bentuk yang di inginkan Presiden kita, dengan memberikan peluang Istimewah kepada daerah sehingga daerah mampu mengelola secara optimal potensi yang dimiliki," ujarnya.

Menurut Marjohan Yusuf, Daerah Istimewa Riau adalah sebuah momentum, karena kita kuat secara adat istiadat.

Tujuan utama Daerah Istimewa Riau, khususnya yang didorong oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai budaya dan adat Melayu Riau, serta memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa tujuan lebih spesifik:

• Melindungi dan Memperkuat Hak-Hak Adat: LAMR ingin memastikan bahwa hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu Riau tetap terjaga dan dilindungi. 
• Memajukan Budaya Melayu Riau: LAMR berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu Riau, termasuk bahasa, pakaian, seni, makanan, dan adab Melayu Riau. 
• Mewujudkan Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera: LAMR ingin menciptakan masyarakat adat yang maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani. 
• Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan menjaga dan memajukan budaya Melayu Riau, LAMR berharap dapat meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau. 
• Penggunaan Budaya Melayu Riau di Ruang Publik: LAMR mendorong penggunaan bahasa Melayu Riau, pakaian Melayu Riau, serta seni dan makanan khas Melayu Riau di berbagai kegiatan publik. 
• Menjadi Daerah Istimewa: LAMR juga aktif berjuang untuk mewujudkan status Daerah Istimewa Riau agar dapat memiliki lebih banyak kewenangan dan sumber daya untuk mendukung pembangunan dan pemajuan budaya Melayu Riau. 

Muhammad Mardiansyah, Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau berpendapat, Daerah Istimewa Riau bukan hanya tentang kewenangan politik, tetapi juga tentang perlindungan dan pemajuan budaya, adat, serta kesejahteraan masyarakat Melayu Riau. 

"Daerah Istimewa Riau itu adalah hak bagi Riau."

“Daerah Istimewa adalah hak bagi Riau. Karena kita memiliki kekayaan alam dan budaya adat, contoh nya kekayaan alam mulai dari minyak bumi, Kelapa sawi, yang dahulu hutan yang lebat tanah subur, batu bara dan lain sebagai nya. Tentang Istimewah budaya adat, kita punya banyak hal, salah satu nya adalah Gurindam 12,” sebutnya.

Muhammad Mardiansyah juga menghimbau masyarakat agar tidak terpecah belah.

“Saya menghimbau kepada masyarakat Riau agar jangan terprovokasi dan terpecah-pecah. Karena di Riau ini kita banyak terdiri dari berbagai element, jadi kita harus bersatu untuk mencapai Daerah Riau Istimewa,” ucapnya.

Ade Rizwan Firmansyah dari BEM UNRI mengatakan dukunganya terhadap Daerah Istimewa Riau dan telah melakukan kajian-kajian.

"Kami dari mahasiswa UNRI mendukung penuh, Kami juga telah menyiapkan kajian-kajian, dan tentu saja kami sangat membutuhkan dukungan dari universitas lain nya,” tutur Ade Rizwan Firmansyah.

Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (DPP DIR) akan menyampaikan maklumat atau mendeklarasikan Daerah Istimewa Riau (DIR) di halaman Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau.

"Daerah Istimewa Riau bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada Selasa 20 Mei 2025."

"Keputusan ini sudah bulat untuk menggelar maklumat DIR ini diambil dalam rapat DPP DIR yang berlangsung di Balai Adat pada Senin 19 Mei 2025," kata Sekretaris DPP DIR, Afrizal Alang.

"Nampaknya sudah bulat kita menggelar maklumat, semoga nantinya berjalan lancar sesuai apa yang diinginkan," ucap Afrizal Alang.

Meskipun seluruh peserta rapat telah sepakat untuk menggelar maklumat DIR, mereka diingatkan untuk tidak mengucapkan atau meneriakkan kata-kata di luar semangat perwujudan Daerah Istimewa Riau.

"Ingat, dalam menggelar maklumat nanti tidak boleh mengucapkan Riau Merdeka! Riau Berdaulat! dan Riau Federal!," tegas Alang.

Ketua DPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menjelaskan beberapa rangkaian acara dalam perhelatan maklumat DIR yang akan bersamaan dengan Harkitnas.

Rangkaian tersebut meliputi pemasangan panji dari setiap kabupaten/kota di Riau di halaman Balai Adat, dilanjutkan dengan tepung tawar pada baliho DPP DIR, dan orasi mengenai DIR.

"Setidaknya ada 200 peserta yang ikut dalam perhelatan maklumat Daerah Istimewa Riau, dan aksi ini harus dikontrol agar tidak sampai muncul hal-hal lainnya yang dapat mencederai maklumat DIR," ujar Datuk Seri Taufik.

Sesuai rencana, lanjut Datuk Seri Taufik, inti dari maklumat ini akan disampaikan sebelum matahari terbenam.

"Ini sesuai dengan tunjuk ajar kita sebagai orang Melayu, aksi dilakukan sebelum matahari condong ke Barat. Biasanya pagi pukul 09.00 WIB sudah dimulai," jelas Datuk Seri Taufik.

Keputusan rapat DPP DIR juga menetapkan bahwa kegiatan ini akan mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Riau, Gubernur Riau, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.

Dukungan terhadap ide ini juga datang dari berbagai pihak. "Ide ini sangat menarik, kami dari Kesultanan Siak ikut berpartisipasi," kata Tengku Said Amin dalam rapat tersebut.

Masrul Kasmy menambahkan bahwa momen ini akan menjadi catatan penting bagi sejarah Riau.

"Terutama bagi anak cucu kita, sejauh apa perjuangan kita ini dalam mewujudkan Daerah Istimewa Riau," katanya.

Tetapi kembali disebutkan Ketua Umum MKA LAMR, Datuk Seri Marjohan Yusuf, menyampaikan terima kasih kepada 11 elemen masyarakat yang aktif terlibat dalam perjuangan ini, termasuk berbagai organisasi masyarakat (ormas) Melayu.

"Ada catatan kecil dari saya, saat ini begitu ramai masyarakat yang mengontak saya ingin bergabung dengan kita, mohon ini diakomodir," ucap Datuk Seri Marjohan Yusuf.

Datuk Seri Marjohan Yusuf juga kembali mengingatkan agar dalam perhelatan maklumat nantinya tidak muncul hal-hal di luar agenda yang dapat mencederai perjuangan Daerah Istimewa Riau.

"Saya mengingatkan kembali, jangan sampai ada kalimat Riau Merdeka," tegasnya.

Dukungan terhadap Riau sebagai daerah istimewa semakin menguat. Berbagai elemen masyarakat menyatakan sepakat untuk memperjuangkan status tersebut, dengan meminta LAMR menjadi garda terdepan dalam memimpin langkah strategis ke arah itu.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari forum diskusi bertajuk Sembang-sembang Daerah Istimewa yang diselenggarakan LAMR Provinsi Riau pada Jumat 9 Mei 2025 kemarin di Balai Adat LAMR, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah organisasi dan lembaga, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Ittihadul Muballighin, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Muslimat NU dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa.

Diskusi yang berlangsung selama lima jam itu menghasilkan sejumlah poin penting. Salah satunya adalah permintaan agar LAMR membentuk tim khusus perjuangan dan tim penyusun naskah akademik sebagai dasar usulan Riau menjadi daerah istimewa.

“Perjuangan menjadikan Riau sebagai daerah istimewa merupakan upaya kolektif seluruh elemen masyarakat. Kami sepakat untuk menggaungkan semangat ini melalui berbagai media,” ujar Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Afrizal Alang, yang memandu jalannya diskusi.

Sedangkan Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, dalam paparannya menyampaikan bahwa usulan Riau sebagai daerah istimewa telah muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, Fraksi PKS di DPR RI menjadi pihak yang paling responsif dengan menjadikan isu ini sebagai agenda fraksi.

LAMR menilai, secara historis dan kontribusi sumber daya, Riau memiliki dasar kuat untuk menyandang status tersebut, kata Ketua Umum MKA LAMR, Datuk Seri Marjohan, dalam sambutan penutupnya.

Salah satu argumennya adalah peran kerajaan-kerajaan Melayu di Riau yang dengan sukarela bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menyumbangkan kekayaan mereka, termasuk wilayah-wilayah penghasil minyak.

“Riau telah banyak memberi, tetapi belum banyak menerima. Kini saatnya perjuangan ini kita mulai, dengan semangat dan kesatuan yang kuat,” ujar.

Ia menegaskan, LAMR siap mengambil peran dalam mengawal proses ini hingga ke tingkat nasional. “Kita tidak ingin Riau terus menjadi objek eksploitasi, melainkan menjadi subjek pembangunan berbasis kearifan lokal,” katanya.

Gagasan Daerah Istimewa Riau (DIR), Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) menerima dukungan dari Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia (FP2STI) yang berpusat di Jakarta.

Dalam surat pernyataan dukung bernomor Nomor: 009/FP2STI/Eksternal/VII/2025, FP2STI menyatakan mendukung terwujudnya Daerah Istimewa Riau. “Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” kata Ketua Umum FP2STI, Ir. Taufan Prasetya, MM.

Surat resmi dari FP2STI itu juga ditanda tangani Sekretaris Umum Maulana Dwi Saputra. Surat dukungan DIR tertanggal 7 Juli 2025 itu ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR Republik Indonesia, DPR RI, DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR RI, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri, Gubernur Riau, LAMR Provinsi Riau, dan BPP DIR.

Sekretaris BPP DIR, Toni Wadiansyah, S.Si, mengatakan, bahwa dukungan dari FP2STI ini sangat berarti dan menjadi semangat bagi BPP DIR untuk berbuat yang terbaik. Apalagi dukungan ini datangnya dari luar Riau.

Toni menyebutkan, bahwa dalam dua pekan belakangan ini kabar tentang DIR memang agak sepi lantaran begitu banyaknya kegiatan di LAMR, sementara LAMR sendiri diamanahkan sebagai penggerak gagasan ini sehingga terbentuknya BPP DIR.

Kendati demikian berbagai program yang dibuat BPP DIR jalan terus, penyusunan naskah akademis, misalnya.

“Setakat ini sudah lebih 100 dukungan untuk DIR dari dalam maupun luar daerah. Beberapa daerah lain lagi sudah didaftar untuk mendukung DIR,” kata Toni, Selasa (15/7).

Khusus dukungan dari Jakarta, kata Toni, sebelum FP2STI, masyarakat Betawi, melalui Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982 sudah menyatakan mendukung perwujudan DIR yang dapat memajukan Melayu di Tanah Air.

Saat itu Sekretaris Jenderal Bamus Suku Betawi 1982, Muhamad Ihsan mengatakan dia percaya jika DIR terwujud maka Riau dapat memajukan Melayu dan ini jelas berdampak positif kepada masyarakat Melayu Betawi dan bangsa Indonesia umumnya. (*)