Dewan Desak Pemko Buka-bukaan Soal Defisit Anggaran 2024, 'Bila Perlu Ekspos Secara Terbuka'
PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) untuk secara terbuka memaparkan kondisi defisit anggaran yang hingga saat ini masih terjadi.
"Bila perlu Pemko buka-bukaan soal defisit anggaran 2024 dan di ekspos secara terbuka."
“Apalagi ini menyangkut penyelesaian utang tunda bayar serta pelaksanaan program-program pemerintah kota untuk masyarakat,” kata Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Davit Silaban Marihot, Senin (7/4).
Ekspos secara menyeluruh dinilai penting agar seluruh pihak dapat mengetahui kondisi riil keuangan daerah dan bersama-sama mencari solusi konkret.
Davit Silaban Marihot, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi mengenai defisit anggaran sangat diperlukan guna menghindari simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, saat ini sudah memasuki bulan April dan seharusnya sudah ada kejelasan mengenai perkembangan defisit anggaran yang dimaksud.
Ia menyebutkan bahwa utang tunda bayar Pemko Pekanbaru mencapai sekitar Rp480 miliar, dan sebagian kabarnya sudah mulai dibayarkan.
“Harus dijelaskan mana saja yang sudah dibayar dan mana yang belum. Masyarakat berhak tahu,” tegasnya.
Davit juga menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2025, yang menurutnya telah mengalami peningkatan.
Dalam nota kesepahaman antara Pemko dan DPRD, APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp3,020 triliun. Angka ini kemudian bertambah sekitar Rp190 miliar, sehingga total APBD mencapai Rp3,211 triliun.
“Dengan angka sebesar itu, pertanyaannya, kenapa masih ada defisit? Karena itu kami minta agar kondisi ini diekspos secara jelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda,” ungkapnya.
Selain defisit, DPRD juga meminta agar Pemko memaparkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah diterima dan target yang akan dicapai sepanjang tahun ini.
Menurutnya, hal tersebut akan memberikan gambaran utuh tentang kemampuan fiskal daerah.
“Dari situ bisa diketahui berapa besar utang tunda bayar yang bisa dilunasi tahun ini dan berapa sisanya. Ini semua harus jelas dan transparan,” tambah Davit.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah melakukan pemetaan efisiensi anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, langkah-langkah perbaikan ke depan tetap harus dilakukan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi, terutama dalam penyusunan APBD Perubahan.
“Namun untuk persoalan tunda bayar, kami minta pemerintah benar-benar fokus menuntaskan hal ini. Kasihan rekan-rekan kontraktor yang terkena dampaknya,” sebutnya.
Defisit anggaran yang masih membayangi Pemko Pekanbaru di akhir tahun 2024 mendapat perhatian serius dari DPRD Pekanbaru.
Para legislator mendesak Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia guna menyelesaikan pembayaran kegiatan yang telah selesai, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Jika terjadi tunda bayar, hal ini dapat memicu persoalan baru yang lebih kompleks," ujar Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar SE MH, Senin (16/12).
Robin menyoroti kurangnya transparansi Pemko Pekanbaru terkait kondisi keuangan saat ini.
DPRD Pekanbaru kerap tidak mendapatkan informasi mendalam mengenai pengelolaan anggaran maupun penyebab defisit yang terjadi.
"Defisit atau kondisi keuangan yang tidak stabil selama ini dihitung dan dilaksanakan Pemko sendiri. DPRD tidak pernah diinformasikan secara rinci mengenai kegiatan apa saja atau anggaran mana yang tersedia," tegas Robin.
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD mendorong Pemko Pekanbaru untuk lebih terbuka dan segera mencari solusi konkrit.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memangkas kegiatan yang tidak bersifat prioritas atau tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
"Maksimalkan anggaran yang ada dan minimalisir tunda bayar. Beberapa tahun terakhir ini, tunda bayar selalu menjadi masalah. Ke mana sebenarnya anggaran tersebut dialokasikan?" tambah Robin.
Menanggapi desakan DPRD, Pj Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, belum memberikan kepastian terkait pembayaran proyek fisik pada tahun ini.
Meski begitu, ia memastikan, kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan menjadi prioritas utama.
"Apabila ada kelebihan anggaran, tentu akan digunakan untuk membayar. Namun jumlahnya belum dapat kami pastikan," ujar Roni.
Ia menjelaskan, Pemko masih menunggu hasil penghitungan anggaran yang tersedia.
Dalam proses pembayaran, prioritas pertama adalah Surat Perintah Membayar (SPM) yang masuk dari Juni hingga September.
Sementara itu, SPM dari Oktober hingga Desember akan dibayarkan jika masih terdapat anggaran tersisa.
"Kami akan menyelesaikan SPM dari Juni hingga September terlebih dahulu. Jika ada sisa, baru kami alokasikan untuk SPM Oktober hingga Desember. Waktu pencairan masih memungkinkan," terang Roni.
DPRD Pekanbaru berharap Pemko dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi defisit anggaran ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
"Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan dan keuangan dikelola dengan bijak," pungkas Robin. (rp.ind/*)
