Dewan Desak PUPR Segera Licinkan Jalan Rusak yang Sudah Melanda Kota dan Daerah di Riau
PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau desak Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) untuk segera memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
"Sejumlah jalan rusak dialami Kota dan Daerah di Riau."
"Saya mendengar ada rencana pergeseran anggaran di lingkungan Dinas PUPR. Itu sah-sah saja selama masih dalam lingkup satu instansi. Namun, jangan dijadikan alasan untuk menunda perbaikan. Langkah perbaikan harus segera dilakukan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu, JUmat (9/5).
Tetapi Manahara Napitupulu kembali mendesak Dinas PUPR-PKPP itu untuk segera memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan tak seharusnya menunggu proses pergeseran anggaran karena bisa berdampak pada semakin parahnya kondisi jalan.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, Komisi IV akan melakukan inspeksi langsung ke berbagai titik jalan rusak di beberapa kabupaten, termasuk Kuansing dan Inhu.
"Kami sudah meninjau jalan di Rokan Hilir dan Dumai. Sekarang kami agendakan untuk turun ke Inhu dan Kuansing. Di Inhu, kondisi beberapa ruas jalan provinsi cukup memprihatinkan," tuturnya.
"Jika dibiarkan semua itu, kerusakannya bisa makin parah dan membahayakan pengguna jalan," sambungnya.
Ia juga mengingatkan bahwa faktor cuaca, terutama intensitas hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah Riau, bisa menjadi hambatan besar jika perbaikan terus ditunda.
"Cuaca yang tidak menentu bisa menghambat pekerjaan. Maka dari itu, jangan tunda-tunda pengerjaan lapangan. Dinas PUPR harus segera bertindak agar pembangunan infrastruktur tidak molor,” tegasnya.
Manahara berharap pemerintah provinsi lebih responsif terhadap kondisi jalan yang rusak, karena hal ini sangat berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi di daerah.
“Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian. Ketika akses jalan terganggu, otomatis aktivitas masyarakat juga ikut terganggu. Jangan sampai menunggu keluhan publik memuncak baru diperbaiki,” pungkasnya. (*)
