Dewan Gerah Hampir Separuh Jalan Provinsi Rusak, Diminta 'Pemprov Segera Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur'

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau kini sudah gerah melihat hampir separuh jalan provinsi rusak berat menahun kondisinya berlobang dan bergelombang siap mengundang maut"

ondisi terkini badan jalan di wilayah Provinsi Riau sudah sungguh memprihatinkan, badan jalan kondisinya terkoyak berlobang, bergelombang dan siap mengundang maut. Ini sudah berlangsung lama bahkan menahun. 

Seperti disbutkan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menyoroti banyaknya jalan provinsi yang rusak di Riau.

"Bahkan hanya 63 persen atau 1.474,68 kilometer (Km), dari total panjang jalan 2.797,81 Km, dengan kondisi bagus".

"Kami minta dalam anggaran 2023 Riau itu tentu dapat segera diselesaikan. Jalan yang rusak tadi menjadi prioritas. Tentu ini menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum," kata Agung, Kamis (20/10).

Dia meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau segera memperbaiki jalan rusak, "ini kan jalan sangat vital untuk menunjang aktivitas masyarakat terutama akses perekonomian," sebut Agung.

Agung juga menyoroti persoalan banjir di Kota Pekanbaru. Banjir terjadi lantaran banyak drainase yang tidak mampu menampung debit air hujan.

"Khususnya Kota Pekanbaru ini, terkait banjir, mana yang menjadi kewenangan provinsi untuk membuat drainase baru, sehingga tidak banyak lagi banjir di Kota Pekanbaru," ujar legislator dari Dapil Pekanbaru ini. 

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau mencatat, jalan provinsi dalam kondisi baik hanya 63 persen atau 1.474,68 kilometer (Km), dari total panjang jalan 2.797,81 Km.

Sisanya, dengan kondisi sedang 290,40 Km, rusak 589,67 Km dan 443,06 Km rusak berat. Kerusakan jalan disebabkan maraknya kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL).

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau

"Saat ini jalan provinsi dalam kondisi baik 63 persen, dan sisanya kondisi sedang, rusak dan rusak berat," kata Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Arief Setiawan.

'Badan jalan terkoyak menahun'

Ironis dan menyedihkan, sejumlah ruas jalan di wilayah provinsi Riau banyak yang rusak.

Seperti terjadi di Kabupaten Indragrii Hulu (Inhu), Riau badan jalan provinsi dibiarkan rusak parah.

"Jalan provinsi rusak sudah menahun bahkan sejak era Gubernur Riau Syamsuar sudah rusak."

"Akibat jalan rusak itu menyebabkan acapkali ada kecelakaan karena jalan berlubang dan bergelombang bahkan ada yang terbang," kata Epriyal (50), warga Kuala Cinaku menyikapi jalan dilingkungannya yang kian hari semakin rusak parah.

Bahkan belum lama ini, cerita dia ada pesepeda motor jatuh akibat melintasi jalan rusak berlubang khususnya di wilayah Kecamatan Peranap dan Kecamatan Kuala Cinaku Kabupaten Inhu ini. 

DPRD Kabupaten Inhu juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera melakukan perbaikan total jalan provinsi di dua wilayah kecamatan ini.

Kondisi jalan dilingkungan itu sudah rusak parah.

Wakil Ketua DPRD Inhu, Suwardi Ritonga menanggapi banyaknya jalan Provinsi di wilayah Inhu mengalami kerusakan mengatakan kondisi tersebut diakibatkan dari banyaknya kendaraan yang melebihi tonase melintasi jalan.

Terutama kendaraan operasional perusahaan. 

"Saya minta perusahaan untuk mengambil solusi mempersiapkan jalan operasional sendiri," kata politisi dari fraksi Gerindra ini mengusulkan.

"Perusahaan diharapkan dapat menjaga lingkungan. Dengan memiliki jalan operasional sendiri sebagai jalan alternatif sehingga tidak merusak badan jalan kabupaten maupun nasional," sebutnya.

Menurutnya, selama ini kemacetan atau lakalantas kerap terjadi akibat rusaknya badan jalan. Banyak kendaraan operasional perusahaan dengan kelebihan muatan hingga mengakibatkan badan jalan rusak, dan mengganggu akivitas masyarakat.

"Misalnya, tabrakan, mobil terbalik dan bahkan kebisingan. Harus ada solusinya, termasuk dari perusahaan," kata Suwardi dalam pembicaraannya dikontak melalui ponselnya, Selasa (12/10) kemarin.

Suwardi juga minta instansi terkait, menggelar razia, membuat imbauan dan menyurati sejumlah perusahaan yang ada di sejumlah kecamatan di Indragiri Hulu.

Badan jalan provinsi ditemukan banyak titik kerusakan  

"Dengan menegakkan aturan, diyakini pemilik perusahaan akan taat aturan dan berusaha membuat jalan alternatif sendiri," katanya.

Suwardi juga menyebutkan, hal itu tidak terlalu sulit untuk mengecek dan mengontrol semua kendaraan operasional perusahaan, namun perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak ada ruang bagi perusahaan yang membandel.

"Jika semua perusahaan memiliki jalan sendiri, justru menguntungkan banyak pihak, baik perusahaan maupun daerah dan masyarakat."

"Dinas Perhubungan Inhu harus bekerja maksimal, tegas dan menggelar razia. Tanpa itu semua, pihak perusahaan tetap saja membandel, mesti diberikan sanksi tegas. Kalau perusahaan memiliki jalur tersendiri, jusrtru lebih menguntungkan," ujarnya.

Jadi kata Suwardi, selama melakukan reses dan turun ke sejumlah tempat, dewan sendiiri banyak menemukan kendaraan yang bertonase tinggi melalui jalan kabupaten.

Tetapi lain lagi disebutkan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Mastur alias Asun yang menanggapi jalan provinsi bayak yang rusak ini.

"Masyarakat Inhu sudah lelah dan bosan dengan kondisi jalan provinsi yang rusak parah. Padahal jalan yang melintasi wilayah kecamatan tersebut merupakan akses vital."

"Mulai dari yang mengirim hasil panen, akses menuju rumah sakit, pendidikan, hingga akses wisata semuanya melalui jalan provinsi. Jadi dengan kondisi jalan yang rusak, menghambat semuanya," kata dia dalam bincang bincangnya dengan Wartawan di Pematangreba, Kamis (15/9).

Dia juga meminta Pemprov segera menganggarkan pembangunan jalan supaya mulus.

Tetapi Mastur juga memperkirakan untuk  mengurangi kemacetan lalu lintas dan kerusakan badan jalan provinsi di wilayah Kecamatan Peranap – Kecamatan Kuala Cinaku Kabupaten Inhu penyebabnya karena kendaraan truk Odol (Over Dimension Over Loading).

"Truk Odol merupakan kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih."

"Truk-truk pengangkut batubara, truck tengki CPO dan sejenis truck besar lainnya masih menggunakan jalan provinsi yang ada di wilayah Inhu," kata Mastur.

"Dampaknya, badan jalan di Kecamatan Peranap dan Kuala Cenaku selalu rusak. Solusinya agar dilakukan pengalihan jalur baik angkutan batubara, CPO dan lainnya melalui jalan lintas selatan," urainya.

Dia juga mengakui sudah menyampaikan aspirasi ini pada pemkab Inhu pada acara pelantikan pengurus DPK Apindo Inhu di ruang auditorium lantai IV Kantor Bupati Inhu Rabu tanggal 14 September 2022 yang lalu.

Hadir pada saat itu asisten perekonomian dan pembangunan Setda Pemerintah Inhu, Paino dan Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD Inhu dalam hal wacana jalur angkutan truk odol dialihkan.

Menurutnya, pengalihan jalan alternatif bisa melalui jalan lintas selatan dari Simpang Peranap arah jalur Lubuk hingga Anak Talang, Batu Papan Kilan, Simpang SMP Seberida ke Simpang PT KAT Duta Palma sampai ke Palabuhan dengan jarak sekitar 110 kilometer.

Jika dialihkan jalur mobil truck akan menambah pemasukan perekonomian masyarakat di sepanjang jalan alternatif lintas selatan juga mengurangi kemacetan dan kerusakan badan jalan.

Mastur memprediksi tahun 2023 mobil truck angkutan batubara bukan semakin berkurang, malah akan semakin bertambah.

Sementara jalur angkutan mulai dari Simpang Lima Rengat hingga Pulau Jumat sudah tidak layak jalur mobil truck karena sempit hanya lebar 5 meter. Seharus jalan dilalui kendaraan truck anggkutan 7 meter.

“Kalau jalur angkutan batubara menggunakan kendaraan truck dengan lebar jalan 5 meter tidak bisa, ini akan meresahkan masyarakat tapi angkutan batubara yang menggunakan mobil could diasel boleh lah,” kata Mastur menilainya.

Persoalannya angkutan batubara sering dibicarakan masyarakat, selain menimbulkan macet dan kerusakan jalan, juga mengancam kasus lakalantas.

"Makanya, Pemkab Inhu dan Pemprov dapat menyikapi ini dan memikirkan bagaimana caranya mencari solusi terkait truk angkutan agar investor nyaman terutama masyarakat juga tidak terganggu,” katanya.

Mastur mengaku para investor pemilik IUP tambang batubara di Inhu ikut membahas bersama Apindo tentang jalur angkutan batubara, "saya sudah menyampaikan solusinya yakni pengalihan jalur angkutan ke jalan lintas selatan," ungkapnya.

Tetapi kembali seperti disebutkan Suwardi, Pemprov juga tidak sekedar menambal jalan yang berlubang, sebab kerusakan sudah parah.

"Jangan hanya ditambal, perbaiki total. Bangun lagi jalannya sampai mulus. Itu yang diinginkan masyarakat. Kalau hanya ditambal, paling bertahan berapa lama," ucapnya.

Dia juga berharap para pejabat Pemprov Riau untuk melalui jalan menuju lintas selatan itu, supaya merasakan rusaknya jalan tersebut.

"Kalau sudah merasakan akan tahu bagaimana sulitnya masyarakat beraktivitas. Supaya bisa segera melakukan perbaikan. Bukan hanya menambal," pungkasnya.

Jalan provinsi rusak parah

Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi mengaku sudah beberapa kali bersurat ke Pemerintah Provinsi Riau terkait rusaknya jalan menuju wilayah lintas selatan ini.

Menurutnya surat ajuan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi sudah dilakukan, mulai melalui Dinas PUPR, Bappeda, hingga langsung oleh Pemkab Inhu.

"Sudah beberapa kali kita bersurat, mengajukan agar jalan provinsi ke Inhu diperbaiki. Namun belum ada kabar lebih lanjut," ungkap Rezita Meylani pada wartawan belum lama ini.

Menurutnya saat ini Pemkab sudah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, jika tidak ditunjang dengan perbaikan jalan provinsi, maka tujuan pembangunan jalan untuk menunjang akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akan sulit terwujud.

Rezita berharap pemerintah provinsi segera melakukan perbaikan total untuk akses menuju selatan. "Kami berharap segera jalan provinsi ini diperbaiki," pungkasnya.

Kapolsek Pasir Penyu Kompol Lassorus Sinaga SH juga mengatakan setiap harinya truck odol yang melintas jalan provinsi di Kecamatan Peranap dan Kecamatan Pasir Penyu berkisar 1000 unit hllir mudik.

"Ada juga truck Odol angkutan batubara biasanya melewati jalan Elak Batu Gajah, karena jalan Elak rusak terpaksa truk-truk itu melewati jalan Jendral Sudirman atau kota Air Molek. Ini merupakan pekerjaan rumah untuk ditanggulangi bersama," kata Lassorus Sinaga saat menghadiri rapat koordinasi inventarisasi potensi konflik di Kecamatan Pasir Penyu.  

Badan jalan yang berlobang bisa mengundang maut

Pihak Kesbangpol Inhu, juga sudah merespon beberapa masukan dari masyarakat agar truck angkutan odol dialihkan melalui jalan lintas selatan.

“Mari kita bersama sama mendukung program Ibu Bupati dan berdoa agar gubernur mengabulkan usulan dari Pemkab ini," harap M Amin, Staf Kesbangpol Inhu saat acara Rapat Koordinasi Inventarisasi Potensi Konflik di Kecamatan Pasir Penyu.

Jadi masyarakat Inhu dalam menghadapi persoalan yang menahun ini juga sudah menyampaikan pada Yulisman SSi, Ketua DPRD Riau yang juga putera Inhu kelahiran Air Molek agar secepatnya mendapat jalan keluar dan penyelesaiannya. (*)