Dewan Kembali Minta Kejelasan Pembangunan Kawasan Industri Tenayan
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru kunjungan lapangan.
PEKANBARU - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru berencana akan memanggil pihak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk minta penjelasan progres pembangunan kawasan industri tenayan (KIT).
"Kita akan pertanyakan sejauh mana progres percepatan pembangunan kawasan industri tenayan (KIT) ini," kata Ruslan Tarigan, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru pada wartawan, Rabu (16/6).
Menurutnya, ada banyak peluang dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat jika KIT segera rampung, di antaranya untuk kesejahteraan masyarakat Pekanbaru, khususnya untuk lapangan pekerjaan, dan juga bisnis. Guna mengawal progres percepatan pembangunannya, kata Ruslan, komisi akan menggelar rapat internal dan segera akan menjadwalkan pemanggilan pihak Pemko untuk menjelaskan mengenai pembangunan itu. "Kami akan rapatkan internal dulu, baru nanti kami panggil pihak Pemko, mempertanyakan keseriusan Pemko yang katanya siap membangun KIT, tak ada kabar berita," ujarnya.
Pemanggilan terdapa pihak Pemko berkaitan dengan pembangunan kawasan. "Ini kewenangan Komisi IV, soal pembangunan, soalnya yang mendatangkan investor luar negeri, itu hanya bualan, padahal tidak perlu jauh-jauh, karena di Indonesia ada banyak," sebutnya.
Kawasan Industri Tenayan masuk sebagai salah satu kawasan Industri strategis nasional untuk wilayah Sumatera. Namun action plan belum nampak. "Baru cakap-cakap aja, sementara waktu walikota dah mau habis ini kan, maka kita sayangkan juga kenapa belum ada progres jelas dari Pemko, tak bisa Covid-19 jadi alasan progres ini molor, " katanya.
Soal pembangunan infrastruktur dan lainnya seharusnya sudah nampak hasil. "Sekarang masih berkutat dengan masalah ganti rugi, investor pun tak jelas mana yang akan masuk, bagus lobi investor Medan lagi, " katanya.
Pemko diminta tegas terhadap pihak ketiga yang dipercaya namun tidak ada progres kerja tentu harus diambil sikap tegas. Jangan seperti pasar induk, banyak masalah namun tetap dibiarkan juga, akhirnya nama baik dan ketenaran Walikota dan Wakil Walikota yang rusak gara-gara membela yang tidak jelas untungnya dengan Pekanbaru. "Kemarin kan jelas itu siapa pihak yang diminta untuk percepatan pembangunan, Perda nya pun sudah ada, gimana koordinasi internal Pemko dan pihak ketiga? Mengingat masa jabatan pak Firdaus sudah hampir habis, harus jelaskan apa kendala," tanya dia. (rp.sul/*)
