Dewan Menilai PPKM Rugikan Masyarakat, Sekda Muhammad Jamil: Pemko Belum Bisa Ambil Keputusan 

PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fathullah mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat dimana telah banyak menimbulkan kerugian akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Fatullah mengaku kerap mendapatkan laporan dari masyarakat, pedagang dan para pelaku UMKM terdampak PPKM, sementara perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan tidak ada sama sekali, hal tersebut dengan alasan keterbatasan anggaran. "Dari awal kita tidak setuju pemberlakuan PPKM ini karena merugikan masyarakat, pedagang juga mengeluh ketika tidak bisa berjualan lagi. Tidak hanya itu, penyekatan beberapa jalan juga menyusahkan masyarakat, jika alasan untuk menekan penyebaran Covid-19 cara ini kita nilai tidak efektif," kata Fathullah pada wartawan, Senin (9/8)

PPKM level IV yang berakhir 9 Agustus 2021 kemarin menurutnya tak perlu diperpanjang, malah kebijakan itu akan menambah panjang beban masyarakat, apalagi jika tidak diimplementasikan dan dilakukan pengawasan dengan baik. "Untuk mengantisipasi Covid-19 itu menindak orang-orang yang berkerumun, tidak memakai masker itu yang perlu didisiplinkan, dan saya kira lebih akurat lagi," kata Fathullah.

Sementara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum menentukan sikap terkait apakah akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV yang berakhir 9 Agustus 2021. Pemko Pekanbaru berencana melakukan evaluasi terlebih dahulu tentang pelaksanaan PPKM level IV tahap II yang berakhir hari ini Senin (9/8/2021). Pemko akan menentukan sikap ke depannya. Saat ini Pemko juga menanti arahan dari Presiden Joko Widodo terkait kebijakan PPKM level IV. 

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih menanti kepastian dari pemerintah pusat terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV tahap II yang berakhir 9 Agustus 2021. Hingga, Senin 9 Agustus 2021 siang belum ada kepastian dari Pemko Pekanbaru apakah PPKM level IV ini bakal diperpanjang atau dihentikan. "Kita masih nunggu arahan pusat. Sama seperti (PPKM) yang kemarin juga," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil.

Ia menyebut, kebijakan PPKM untuk Kota Pekanbaru tergantung pemerintah pusat. Namun, ia mengaku belum ada kepastian yang diterima pihaknya terkait hal itu Menurutnya, semua tergantung kebijakan pemerintah pusat apakah dilanjutkan atau dihentikan PPKM level IV ini. Karena pemerintah pusat memiliki penilaian sendiri terkait penanganan pandemi di wilayah yang memiliki sebaran Covid-19 tinggi.

Jamil berharap agar jumlah sebaran kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru dapat menurun sehingga PPKM level IV ini tidak lagi diperpanjang. Ia tidak menampik, PPKM level IV ini berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Ada penurunan ekonomi akibat pembatasan kegiatan masyarakat selama PPKM. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kebijakan PPKM yang memaksa mereka untuk membatasi ruang gerak. "Harapan kita agar kasus segera turun, dan membaik. Sehingga PPKM ini tidak lagi diperpanjang," ungkapnya. (rp.sul/*)