Dewan Minta Pemprov Riau Serius Mengawasi Distribusi Minyak Goreng 

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau serius mengawasi distribusi minyak goreng (Migor).

"Dinas terkait diminta sering melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) lapangan menelusuri penyebab pendistribusian yang tidak merata itu."

"Kalau beberapa hari lalu ada yang habis, terus masyarakat panik buying, berarti pengawasan pemerintah kurang terhadap pihak-pihak yang masih mengambil keuntungan pribadi," kata Anggota DPRD Riau Fraksi Gerindra Marwan Yohanis meminta Pemprov Riau serius dalam mengawasi distribusi minyak goreng subsidi Rp14 ribu per liter ini, Kamis (27/1).

Marwan Yohanis menilai kekurangan suplai minyak goreng di Riau tak akan terjadi kalau pendistribusian berjalan dengan baik dan merata. Ditambah lagi, Riau merupakan daerah penghasil sawit.

"Apalagi Riau ini kan notabenenya daerah penghasil sawit, tapi kekurangan minyak goreng. Itu kan tak masuk logika. Negara kita memang agak paradoks," ujarnya.

Menurutnya, dalam segi produksi tak ada masalah melainkan rentan terjadi permainan atau monopoli pada distribusi.

Dia menduga, sulitnya akses minyak goreng murah bagi masyarakat termasuk di Riau karena ada indikasi barang-barang yang ada dijual ke luar negeri.

"Mendingan kalau barang yang ada itu barang jadi, kalau setengah jadi kan rugi. Kalau barang jadi kan harganya bertambah," katanya.

"Masyarakat Riau yang aturannya bekerja di sektor produksi minyak goreng itu jadi tak ada karena kita mengekspor barang mentah," sebutnya. (*)