Dewan Minta Pemprov Riau Tuntaskan Tapal Batas Wilayah, 'yang Bisa Berpotensi Timbulkan Konflik'

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau khawatir masih adanya tapal batas di kabupaten/kota yang belum tuntas.

PEKANBARU - DPRD Riau mendorong PemerintahProvinsi (Pemprov) menyelesaikan persoalan tapal batas antar kabupaten/kota dan provinsi.

"Ada status tapal batas di kabupaten/kota yang berpotensi menimbulkan konflik."

"Kita sudah sampaikan degan Biro Otda dan sudah membahas soal tapal batas baik antar masing-masing kabupaten di dalam wilayah Riau juga termasuk kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, seperti Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat," kata Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan padawartawan, Minggu (31/7) ini.

Sebelumnya,pihaknya telah membahas dalam rapat kerja komisi I dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau.

Tetapi Mardianto Manan kembali mengatakan, ketidakjelasan tapal batas ini menimbulkan sejumlah persoalan seperti dualisme kepemilikan ruang, konflik lahan, hingga persoalan administrasi.

Selama ini, simbol tapal batas hanya berbentuk gapura besar di wilayah perbatasan. Sedangkan batas hingga ke dalam hutan maupun perkebunan sawit sudah tidak jelas.

"Tapal batas di tengah hutan ini yang jadi persoalan karena tidak jelas. Apa dampaknya," tanya dia.

"Terjadi dualisme kepemilikan ruang kalau menguntungkan ke provinsi tetangga akan masuk ke provinsi tetangga, kalau menguntungkan ke Riau, dia akan masuk ke Riau," katanya.

Mantan Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau itu menjelaskan, jika permasalahan tapal batas ini dibiarkan dikhawatirkan akan memicu persoalan yang lebih besar. 

"Kasus ini juga banyak kita temukan saat pansus menyelesaikan konflik lahan. Ada yang HGU-nya masuk wilayah Sumut, tapi lahannya di Riau. Kita minta agar Pemprov menyelesaikan ini, kalau bisa dianggarkan karena akan rawan sekali jika dibiarkan," kata dia.

Persoalan ini berkaitan berdampak saat penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Karenanya, tapal batas harus menjadi atensi serius untuk diselesaikan sebelum kontestasi politik ini digelar dalam waktu tak lama lagi.

"Apalagi dikaitkan dengan pemilu, ini menjadi ketentuan yang mendesak. Kita contohkan saja, masyarakat yang tinggal di Kampar tapi sudah dekat ke Pekanbaru. Secara administrasi mereka diuntungkan untuk mengurus ke Pekanbaru. Nah ini dampak dari pemetaan tapal batas yang tidak jelas," katanya. (*)