Dewan Minta Satgas Bentukan Disdik Tidak Hanya 'Menyasar' pada Angka Putus Sekolah
Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati
Dinas Pendidikan (Disdik) Riau membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Anak Putus Sekolah.
PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau minta Satuan Tugas (Satgas) bentukan Dinas Pendidikan (Disdik) Riau tidak hanya menyasar pada angka putus sekolah.
"Satgas Penanggulangan Anak Putus Sekolah yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau diharap tidak hanya menyasar angka putus sekolah tingkat SMA/SMK, tapi juga SD dan SMP."
"Salah satu tolok ukur indeks pembangunan sumber daya manusia adalah keberhasilan di bidang pendidikan secara keseluruhan," kata Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati.
Ade Hartati berharap Satgas jangan sampai berjalan satu kaki, hanya bicara kewenangan provinsi yakni tingkat SMA/SMK.
"Kalau seperti itu tentu tidak akan menjadi strategi bagi peningkatan indeks pembangunan sumber daya manusia," kata Ade Hartati kepada wartawan, Senin (24/1).
Menurutnya, Pemrov Riau perlu mengintegrasikan capaian target turunnya angka putus sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Hal ini selaras dengan program wajib belajar 12 tahun Pemerintahan Gubernur Riau Syamsuar.
"Program dan strategi yang terintegrasi dari kabupaten/kota hingga provinsi tersebut menjadi sebuah keharusan untuk efektivitas dan efisiensi Satgas."
"Karena ketika angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar tinggi, maka hal ini akan berpengaruh sangat besar bagi program wajib belajar 12 tahun," kata Ade.
Dia berharap Satgas harus mampu memberikan solusi menyeluruh terkait faktor-faktor penyebab anak putus sekolah, baik masalah ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan lain-lain.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dr Kamsol mengatakan, pihaknya akan membentuk Satgas Penaggulangan Anak Putus Sekolah pada tahun 2022 ini.
Satgas ini, kata dia, akan menyelesaikan empat pokok masalah dasar di sektor pendidikan di Riau. Adapun empat hal yang menjadi faktor penghambat tersebut yakni persoalan geografis, sosial, ekonomi dan kesenjangan infrastruktur sekolah. (*)
