Dewan Nilai Jika PI Rp800 Miliar Tak Cair Riau Terancam Defisit Anggaran, 'yang Belum Juga Diberikan Pemerintah Pusat'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - DPRD Riau dan Pemprov Riau telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Riau 2023 sebesar Rp10,810 triliun.
"Kita akui kejelian dan memang keberanian kawan-kawan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) sehingga kenaikan ini sebenarnya dari beberapa sektor, terutama sektor pendapatan pajak bahan bakar minyak," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, Jumat (22/9).
Hardianto mengungkapkan, dari angka Rp10 triliun lebih tersebut, di dalamnya termasuk pendapatan dari Participating Interest (PI) 10 persen sebesar Rp800 miliar yang hingga kini belum diberikan pemerintah pusat.
"Nah itu ada kenaikan sehingga memang terkesan naik. Tapi pada hakikatnya sebetulnya kalau seandainya PI tidak cair maka kita akan dihadapi pada positioning deficit," sambungnya.
Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti. Ia berharap agar PT Riau Petroleum yang diamanahkan untuk mengurus PI 10 persen itu agar segera mengurusnya ke SKK Migas dan Pertamina. Sebab nilai Rp800 miliar tersebut sudah dicatat masuk ke dalam buku APBD.
"Ketika ini tidak bisa diselesaikan oleh direkturnya dan pemerintah provinsi riau, tentu APBD kita tahun 2024 nanti akan defisit. Jadi kita minta keseriusan," ujarnya.
Poti mengatakan, DPRD Riau sudah pernah memanggil pihak PT Riau Petroleum terkait kelanjutan pencairan PI 10 persen itu.
"Tinggal persetujuan (pusat). Pemerintah (Pemprov) optimistis akan diterima," pungkasnya. (*)
