PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menilai pengangguran turun dan kesejahteraan meningkat di Riau, tetapi sisi lainnya masih menerima aduan dan keluhan masyarakat ada perusahaan yang belum pekerjakan anak tempatan.
"Masih ada perusahaan di Riau yang belum mempekerjakan anak tempatan."
"Kita mendorong supaya ada semacam kuota yang disediakan untuk anak-anak tempatan yang ada di sekeliling perusahaan sebagai bagian dari CSR juga. Sehingga anak-anak kita yang ada di lingkungan itu bisa bekerja," kata Anggota DPRD Riau, Markarius Anwar, Senin (14/3/2023).
Dia mengaku banyak menerima aduan masyarakat tentang sulitnya mendapat pekerjaan. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Menurutnya, keberadaan perusahaan-perusahaan besar di Riau tak sebanding dengan jumlah penerimaan anak-anak tempatan (penduduk asli). Karena masih banyak perusahaan yang lebih memilih menarik tenaga kerja dari luar Riau.
Markarius mengaku miris saat mengetahui begitu dekatnya tempat tinggal masyarakat dengan perusahaan, tapi tidak mendapatkan akses kerja.
"Ini ada dinding rumahnya berhadapan langsung dengan pagar perusahaan, tapi mereka tidak bisa akses kerja. Karena masih banyak juga perusahaan yang menerima tenaga kerja dari luar Riau. Maunya dibuka dulu disini," ujarnya.
Markarius menegaskan bahwa perusahaan seharusnya mampu melihat potensi anak-anak Riau, tidak kalah hebat dibandingkan dari luar provinsi.
"Saya rasa tak mungkin tak ada anak muda di Riau ini yang tak mampu. Bahkan mungkin lebih banyak anak Riau yang hebat. Intinya dibukalah akses itu. Tiap reses dimana-mana saya ketemu, ada saja orang tua yang mengadu bahwa anaknya sulit mendapat kerja," tutupnya.
Tetapi sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau mengalami penurunan, dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik.
"Untuk faktor kondisi ketenagakerjaan di provinsi riau terus membaik. TPT tercatat 4,40 persen atau turun 0,5 persen dari tahun sebelumnya," kata anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau, Kelmy Amri.
Angka TPT Riau, sebut Kelmy, juga terpantau lebih rendah dari TPT Sumatera dan Nasional, masing-masing 5,13 persen dan 5,83 persen.
Lalu, dari faktor kondisi kesejahteraan masyarakat Riau, juga menunjukkan trend membaik di tengah pemulihan ekonomi akibat Covid-19.
"Pemprov riau cepat tanggap dengan program stimulus bantuan bagi pengemudi ojek, transportasi umum, nelayan dan pengguna BBM lainnya," ucapnya.
Selain itu, Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan meningkat, seiring membaiknya harga komoditi sawit, sub sektor pembentuk NTP di samping komoditas lainnya.
"NTP sub sektor ini dominan memberi kontribusi sebesar 172,61 atau meningkat sebanyak 8,45 persen dari triwulan sebelumnya," imbuhnya.
Kelmy menuturkan, ada tujuh prioritas pembangunan di Riau tahun anggaran 2023, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dan meningkatnya ketahanan pangan daerah.
:Kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, wisatawan mancanegara, kenyamanan wisatawan mancanegara, meningkatkan kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan," pungkasnya. (*)
Tags : pengangguran, riau, perusahaan belum pekerjakan anak tempatan, perusahaan tidak utamakan tenaga kerja tempatan,