Dewan Sambut Baik Gebrakan Satpol PP Tertibkan PKL di Hangtuah–Diponegoro

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyambut baik langkah tegas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menertibkan dan menata sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disepanjang jalan Hangtuah hingga Diponegoro disambut.

"PKLdi Hangtuah–Diponegoro ditertibkan."

"Saya mendukung langkah penertiban ini. Kita harus jaga keteraturan kota, apalagi ini kawasan strategis di pusat Pekanbaru. Namun, di saat yang sama, para PKL juga perlu kehadiran solusi. Mereka tetap harus punya ruang untuk mencari nafkah," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Rizky Bagus Oka, Kamis (20/11).

Keberadaan sejumlah PKL yang berjualan dibadan jalan tidak dibenarkan dan dampak buruk bagi pengguna jalan terutama kemacetan dan menganggu keselamatan, sebut Rizky Bagus Oka.

Menurutnya, dengan adanya penertiban, jalan yang sebelumnya semrawut itu kini terlihat lebih rapi dan lancar, terutama di kawasan RSUD Arifin Achmad dan Masjid Agung An-Nur.

Rizky Bagus Oka menegaskan bahwa pemerintah kota juga harus menghadirkan kebijakan lanjutan yang memberikan solusi berkelanjutan bagi para PKL yang terdampak.

Rizky Bagus Oka menyebutkan, banyak PKL sebenarnya ingin tertib berjualan, hanya saja belum tersedia lokasi usaha yang layak dan terjangkau.

"Kita minta Pemko tidak hanya menertibkan, tapi juga menata. Artinya, perlu disiapkan tempat relokasi, sentra kuliner, atau zona usaha yang jelas. Jangan sampai penertiban selesai, tapi para pedagang kebingungan," ujarnya.

Ia juga menilai penataan PKL merupakan bagian penting untuk Baguskan Pekanbaru ke depannya. Terutama, dalam menciptakan ruang kota yang rapi namun tetap memberi peluang ekonomi untuk UMKM kecil.

Ia pun mendorong Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UKM), serta Satpol PP untuk duduk bersama dan menyusun peta solusi. Termasuk, pendampingan usaha dan penataan "koridor UMKM" di kawasan tertentu.

"Kita ingin kota jadi tertib, tapi juga ingin ekonomi rakyat tetap hidup. Penertiban harus dibarengi dengan alternatif yang manusiawi," tegasnya. (rp.ind/*)