Dewan Sayangkan Kasus Dugaan Keracunan Program MBG pada Siswa SD di Inhil

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyayangkan kasus dugaan keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 24 anak SD dan TK di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

"Siswa Sekolah Dasar (SD) keracunan program MBG."

"Dengan peristiwa keracunan ini pertama bisa menghantui orang tua, dan bisa mengancam nyawa peserta didik ke depannya," kata Anggota DPRD Riau, Andi Darma Taufik, Minggu (24/8).

Menurutnya, kejadian ini menunjukkan belum maksimalnya implementasi program di lapangan.

Para korban dilarikan ke RSUD Puri Husada Tembilahan untuk mendapatkan perawatan setelah mengonsumsi makanan dari program pemerintah. 

Sebagian besar pasien berasal dari SDN 032 Tembilahan, serta beberapa dari TK Faturrahman dan SDN 08 Tembilahan.

Andi Darma Taufik, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir, menilai insiden ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua.

Menurut Andi Darma Taufik, Badan Gizi Nasional (BGN) harus memberlakukan standarisasi dalam pelaksanaan MBG, terutama dari sisi higienitas. 

Ia mengkritik standar dapur yang dinilai masih seadanya dan tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

"Pertama harus diperhatikan mulai dari persiapan hingga penyajian. Hari ini masih merata standar dapur belum SNI, tidak bisa alakadarnya, sekarang ini kami lihat, yang penting mereka dapat titik bukan mengejar kualitasnya," jelasnya.

Andi, yang juga seorang perawat, menduga keracunan ini disebabkan oleh virus atau bakteri yang masuk ke dalam makanan. 

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian.

"Keracunan anak-anak ini karena ada virus atau bakteri masuk ke makanan, prosesnya mulai dari pemilihan bahan baku, masak memasak, penyajian," ujar Andi.

Ia menambahkan, insiden ini harus menjadi pelajaran. "Untung kejadian di kota kalau desa kemana mereka dilarikan, kalau misalnya di pelosok Inhil sana keracunan, layanan kesehatan tidak ada, makanya harus jelas semuanya kegiatan ini," tegasnya.

Selain itu, Andi Darma Taufik juga menyoroti kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam penentuan titik distribusi. Ia menilai anak-anak di pelosok seharusnya diprioritaskan. 

"Bagaimana dengan yang di pelosok mereka juga punya hak, tapi kan sampai sekarang belum, seharusnya yang didahulukan adalah anak di pelosok," imbuhnya. (*)