Dewan Setuju BUMA Ikut Ambil Alih Blok Rokan, dengan Catatan 'Harus Ada Ahlinya'

PEKANBARU - Ketua Komisi II DPRD Riau bidang perekonomian, Marwan Yohanis mengatakan setuju Badan Usaha Milik Adat (BUMA) ikut dalam pengelolaan Blok Rokan  dengan catatan, tak hanya sekadar mengambil alih. 

"Letakkan sesuatu pada tempatnya. Berikan tugas itu pada ahlinya, insyaAllah. Kalau menyangkut pengelolaan badan usaha milik adat (BUMA) kita berharap, kalau badan ini sudah lama terbentuk dan ada orang ahli, dan memenuhi persyaratan secara hukum, bisnis, teknis tentu kita berharap membawa hasil," kata Marwan Yohanis pada wartawan Senin (15/2).

Marwan Yohanis menambahkan, kalau tidak didukung oleh persyaratan baik teknis maupun hukum, berapa pun yang diberikan kompensasi oleh masyarakat kalau dikelola tidak profesional tentu akan membawa hal yang tidak baik. "Bisa saja kita saling tuding saling tuduh," katanya.

Perjuangan masyarakat untuk mengelola blok rokan, menurutnya hal ini adalah milik masyarakat. "Oleh karena itu siapa pun mengelola harus kita laksanakan sebaiknya. Karena ini adalah milik publik. Sekian tahun kita menunggu," bebernya.

Boleh saja BUMA ikut ambil peran harus disertai dengan kompetensi. "Jangan nanti ketika dikelola pihak lain bisa dapat sekian kontribusi APBD ke kita. Tapi ketika kita kelola, justru malah menurun. Harus bisa menambah, menambah nilai secara ekonomi. Kesempatan ini harus kita manfaatkan. Jangan sampai ini jadi alasan pusat untuk mengambil alih," ujarnya.

"Mari kita bekerja sesuai dengan keahlian. sesuai dengan tupoksi kita. Seperti dokter, mainkan perannya sebagai dokter. Pemain bola, mainkan perannya sebagai pemain bola. Itu saja gambaran dari saya," tukasnya. 

Sebelumnya Lembaga Adat Melayu Riau berniat ikut bermain dalam pengelolaan minyak di Blok Rokan, lewat BUMA. Pihak LAMR berniat mengambil 39 persen saham. Untuk diketahui, kontrak Chevron selaku pengelola Blok Rokan sudah berakhir 2021 ini. Pertamina kemungkinan besar akan mengambil alih dengan 51 persen. Sedangkan BUMD Riau sebesar 10 persen. "39 ini sistemnya Business to Business (B to B) dengan Pertamina," kata Dewan Pengurus Harian (DPH) LAMR, Datuk Sri Syahril Abubakar. (*)