Dewan Soroti Lambannya Kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Bentukan Pemprov Riau

PEKANBARU – Memasuki triwulan pertama 2026, Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau menyoroti lambannya pergerakan tim optimalisasi pendapatan yang dibentuk Pemerintah Provinsi Riau.

Hingga awal Maret, progres kerja dinilai belum tergambar secara konkret.

Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah menegaskan, pihaknya telah lebih dulu bergerak sejak awal tahun untuk membedah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara menyeluruh.

“Terus bergerak, mulai Januari, Februari, sekarang sudah masuk Maret. Kita terus mendalami semua potensi pendapatan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, langkah cepat diperlukan karena pembahasan APBD 2027 akan dimulai pada Oktober mendatang.

Tanpa fondasi yang jelas sejak awal 2026, target peningkatan pendapatan dinilai sulit tercapai.

Abdullah menjelaskan, Pansus telah mengkaji sejumlah sektor strategis, mulai dari pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak (BBM), hingga pajak kendaraan bermotor.

Bahkan, pihaknya telah mengundang PT Pertamina (Persero) untuk membahas potensi pajak dari distribusi bahan bakar di Riau.

Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi pendapatan yang terlewat, sekaligus mencari celah optimalisasi berbasis data riil di lapangan.

Langkah ini, kata Abdullah, merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat struktur fiskal daerah sebelum memasuki tahun anggaran 2027.

Pansus menilai, jika Pemprov Riau menargetkan peningkatan PAD hingga dua digit pada 2027, maka indikator awalnya harus sudah terlihat dalam triwulan pertama 2026.

“Kita berharap tim optimalisasi pendapatan daerah di Pemprov ini juga segera aktif dan bisa bersinergi untuk lebih mendetailkan target kita 2027. Harus ada progresnya di 2026 ini, sampai bulan tiga ini kan belum kelihatan secara jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian peningkatan pendapatan tidak bisa bersifat sporadis atau hanya muncul menjelang pembahasan anggaran.

Pergerakan harus terukur dan dapat dievaluasi setiap bulan.

Pansus mendorong kolaborasi langsung atau head to head antara tim optimalisasi pendapatan Pemprov dan Pansus DPRD Riau.

Sinergi dinilai krusial agar strategi yang disusun selaras dengan arah kebijakan fiskal daerah, termasuk arahan Plt Gubernur terkait peningkatan pendapatan.

Dengan waktu yang tersisa sebelum pembahasan APBD 2027, percepatan kerja tim optimalisasi menjadi kunci.

Tanpa koordinasi intensif, peluang peningkatan PAD dikhawatirkan tidak maksimal.

Pansus pun memastikan akan terus mengawal proses ini agar target peningkatan pendapatan daerah tidak hanya menjadi wacana, tetapi terwujud dalam angka yang terukur pada tahun anggaran mendatang. (*)