Dewan Tekankan Audit Kebijakan Daerah karena Masih Lemahnya Tata Kelola Pembangunan
Ilustrasi
PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau menggelar pertemuan dengan sejumlah para akademisi dari beberapa Universitas mengenai tantangan pembangunan daerah, yang dinilai bermuara pada lemahnya tata kelola, kualitas data dan perencanaan kebijakan.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) dan Universitas Riau (Unri).
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menyoroti sejumlah masalah yang mendasar terkait dengan ekonomi yang kurang maksimal.
"Ekonomi daerah kita kan kurang bagus sekarang. PAD kita tidak maksimal dan APBD menurun, salah satu penyebab nya adalah pengelolaan data yang kurang maksimal," ujarnya Jum'at (28/11).
Menurut Edi, kebijakan pemerintah daerah tidak didasarkan pada data yang kuat, sehingga tidak bekerja secara maksimal.
Selanjutnya, menurut politisi Partai Gerindra itu, sebagai sumber masalah adalah tata kelola khususnya dalam pengelolaan APBD.
"Yang kedua, juga tata kelola, ini menjadi sumber semua masalahnya. Tata kelola kita tidak baik dalam APBD makanya diperlukan efisiensi, sumber daya manusia dibidang perpajakan dan pendapatan sangat lemah sekali, sehingga tidak bekerja secara maksimal," ungkapnya.
Sisi lainnya, Edi Basri juga menyinggung pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu langkah penghematan.
Menurutnya, akademisi pemotongan TPP merupakan konsekuensi logis dari kinerja yang belum optimal dan penerimaan PAD yang berkurang.
"Maka konsekuensinya TPP dipotong, bukti juga bahwa mereka juga harus tanggung jawab terhadap berkurangnya penerimaan PAD kita," lanjut Edi.
Persoalan lain yang juga disorot adalah pentingnya stabilitas politik daerah, terkait dengan kasus hukum yang mengganggu tata kelola. Ia mengusulkan adanya audit spending atau audit kebijakan.
"Selama ini, kita membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang sejak 2020, tapi kita tidak pernah melakukan audit itu. Sehingga nanti kesalahan itu akan berulang," sebutnya.
"Kalau tidak diaudit spending tata kelola kita sebelumnya, dari mana merencanakan, membelanjakan, maka berpotensi kedepan akan terjadi lagi yang disebut dengan kekurangan anggaran atau tunda bayar terhadap proyek kita," pungkasnya. (*)
