
PEKANBARU – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 menuai banyak keluhan dari masyarakat, khususnya para wali murid setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Pekanbaru.
"Masyarakat keluhkan SPMB tahun ajaran 2025-2026."
"Kita sangat kecewa sekali dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah pada saat musim penerimaan murid baru sekarang ini, dari tahun ke tahun selalu begini," kata Anggota DPRD Pekanbaru, Fathullah mengaku geram dengan aturan SPMB yang diterapkan saat ini, Selasa (1/7).
"Kita juga minta kepada pemerintah, janganlah diterapkan peraturan yang bikin rumit seperti ini untuk tahun depan. Kasihan masyarakat," sebut Fathullah.
Ia mengungkapkan banyaknya orang tua yang mengadukan anak-anaknya tidak tertampung di sekolah negeri, bahkan juga di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemko Pekanbaru.
"Saya lihat pada tahun ini sekitar 70% masyarakat sangat kecewa dengan peraturan pemerintah yang dibuat pada saat ini. Yang kita kasihan kan orang-orang ekonomi menengah, bagaimana bisa menyekolahkan anak-anaknya," paparnya.
"Khususnya masuk SMP Negeri. Pada hari Rabu kemarin itu yang mendaftar hampir 10.000 orang lebih. Sedangkan penutupannya hari Kamis itu diperkirakan sekitar 14.000 yang sudah mendaftar, dan yang diterima masuk lebih kurang sekitar 2.000 lebih. Nah, jadi yang sisanya sekian ribu lebih itu kemana mau anak-anak itu sekolah. Mau dimasukin sekolah swasta gratis yang dibiayai pemerintah tapi sudah penuh," jelasnya.
Melihat kondisi ini, politisi senior tersebut meminta Pemko Pekanbaru untuk dapat memberikan solusi jalan keluar bagi anak-anak yang tidak tertampung ke sekolah negeri maupun sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kota, khususnya tingkat SMP.
"Seharusnya pemerintah bisa ngasih solusi untuk anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah. Bukti wajib belajar itu mana kalau sistem aturan yang dibuat begini, sampai-sampai orang tua itu datang ke rumah saya menangis macam mana masukkan anaknya sekolah," cetusnya.
Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Demokrat ini mendesak pemerintah mengevaluasi aturan sistem penerimaan murid baru agar orang tua bisa mudah menyekolahkan anaknya.
"Tolong pemerintah, janganlah dari tahun ke tahun semakin dipersulit aturan untuk masuk anak sekolah. Buatlah sistem itu mudah supaya orang tua tak kesulitan masukkan anak sekolah," tegas Fathullah.
Ia juga menyinggung program wajib belajar 9 tahun. Fathullah mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap program tersebut di tengah banyaknya aduan masyarakat yang anaknya tak tertampung ke sekolah negeri.
"Saya tidak percaya pemerintah bisa menjalankan program wajib belajar (9 tahun) itu kalau peraturannya dibikin rumit seperti ini, banyak orang tua yang kecewa. Memasukkan anak sekolah saja susah apalagi mencari kerja," terang Fathullah. (rp.sul/*)
Editor: Elfi Yandera
Tags : sistem penerimaan siswa baru, spmb, keluhan spmb, dewan terima keluhan pelaksanaan spmb, spmb tahun ajaran 2025-2026,