Dewan Warning BPDPKS yang Tak Beri Manfaat ke Petani Sawit, 'Justru Lebih Dominan ke Pengusaha'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Komisi XI DPR RI warning pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tak beri manfaat ke petani sawit.
"Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) lebih cenderung utamakan pengusaha."
"Kalau program ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, sudah itu dibubarkan saja. Jangan ada potongan lagi. Karena potongan dari ekspor sawit itu kan ke petani dampaknya," kata Anggota Komisi XI DPR RI, Abdul Wahid, saat meninjau ke Riau, Rabu (23/11) kemarin.
Anggota Komisi XI DPR RI, Abdul Wahid warning BPDPKS karena dominan untuk pengusaha, ketimbang petani sawit.
Dia menyayangkan persyaratan yang harus dipenuhi petani untuk mendapat program itu yang cukup memberatkan.
Wahid juga menyayangkan minimnya dana yang terealisasi untuk petani melalui program-program yang ada. Di mana sebagian besar dana BPDPKS justru jatuh ke tangan pengusaha, bukan ke petani.
"Sampai tahun 2021 itu, dana yang tersalurkan sudah Rp71 triliun. Tapi itu hampir semua ke perusahaan, yang ke petani hanya Rp1 triliun saja," kata dia.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyayangkan lantaran tidak adanya program bantuan untuk petani saat tengah mengalami masa sulit, terutama saat pemerintah menghentikan ekspor beberapa bulan lalu.
"Contohnya, saat presiden menyetop ekspor sawit, itu kan harga anjlok, sampai ada petani yang tidak panen gara-gara harga anjlok," sebutnya.
"Nah, selama berbulan-bulan itu BPDPKS ada program enggak untuk petani? Sepeser pun tidak ada. Subsidi pupuk kek, mengadakan pupuk murah, ini tidak ada," sambungnya.
Dia berharap agar keberadaan BPDPKS bisa lebih membawa manfaat bagi petani sawit. Tak hanya bagi segelintir orang saja, tapi juga bagi seluruh petani sawit di Indonesia.
"Sebenarnya, petani itu baru bisa sejahtera kalau harga TBS-nya Rp2.500 sampai Rp3.000. Kita kan semangatnya, ingin mengentaskan kemiskinan dari sektor pertanian kelapa sawit. Kalau pungutannya itu malah jadi beban untuk petani ya ngapain. Hanya untuk mensubsidi pengusaha," kata dia. (*)
