Diberi Rapor Merah Soal Penanganan Riau, LMR: 'Seperti tak Punya Kerjaan Ikut Memikirkan IKN'
PEKANBARU - Lembaga Melayu Riau (LMR) menyoroti Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang mempersembahkan tanah dari masjid-masjid bersejarah serta air dari beberapa sungai besar di Riau, untuk diserahkan kepada Presiden RI Joko Widodo.
"Saya melihat sepertinya macam tak miliki pekerjaan saja Gubernur Riau Syamsuar, sedangkan masyarakat Riau ini banyak yang kebulow (banyak yang makan sehari sekali), apa pengaruhnya dalam acara ritual adat membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu. Saya rasa tak ada bedanya bumi Kalimantan dan Riau," sebut H Darmawi Werdhana Zailk Aris menyikapi acara itu di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 14 Maret 2022.
Sebelumnya, Syamsuar mengaku telah diambil tanah di kawasan masjid-masjid tua dari daerah kabupaten dan kota di Riau, antara lain Masjid Raya Rengat yang dibangun tahun 1786, Masjid Raya Jami' yang dibangun tahun 1901, kemudian Masjid Raudhatul Jannah yang dibangun tahun 1800, bahkan Masjid Raya Pekanbaru yang dibangun tahun 1762 dan masjid-masjid lainnya.
Ia mengungkapkan, tanah-tanah tersebut dibawa menggunakan tepak. Bagi masyarakat Melayu Riau, tepak berfungsi sebagai tempat menyimpan sirih, pinang, tembakau, dan kelengkapan untuk memakan sirih. Dipakainya tepak menjadi wadah 2 kg tanah, karena kait kelindan sirih dan kelengkapannya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di tanah.
Menurut Syamsuar dari 12 kabupaten/kota, diambil tanah masjid peninggalan masa lalu, masjid masa kerajaan lalu sebelum Indonesia merdeka. Ini adalah merupakan kumpulan dari tanah yang disitu semuanya masjid bersejarah.
Untuk air yang dibawa dalam acara adat IKN Nusantara bersumber dari sungai-sungai besar yang mengalir melintasi daerah-daerah di Provinsi Riau. Yaitu Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Rokan, Sungai Indragiri dan Sungai Kuantan.
Air itu diambil dan dimasukkan ke dalam buluh sebagai wadah penyimpanannya. Alasan menggunakan buluh, karena terangnya buluh banyak tumbuh di daerah aliran sungai dan dalam tradisi masyarakat Riau saat mengambil air enau juga digunakan buluh. Kebiasaan itu dipakai pula untuk membawa air-air dari Provinsi Riau ke tempat lain.
"Kemudian yang air itu kita bawa karena Riau itu terkenal dengan beberapa sungai besar yaitu Sungai Kampar, Siak, Rokan, Indragiri dan Kuantan. Ini juga satu kesatuan. Kami tentunya siap, mudah-mudahan IKN ini tetap maju di masa yang akan datang," ucapnya.
Orang nomor satu di Riau ini menuturkan, maka inilah tanah-tanah dan air-air dari Provinsi Riau, diambil sengaja, dibawa sengaja untuk berhimpun dengan tanah-tanah dan air-air dari seluruh penjuru Indonesia.
Tetapi Darmawi justru menilai perbuatan Syamsuar ini dinilai sangat mubajir, "berapa kost yang dikeluarkan dari APBD untuk membawa tanah dan air serta personil yang ikut," tanya Darmawi.
Justru Ia malah memberi nilai rapor merah pada Syamsuar dalam penanganan Riau.
"LMR memberikan energi perhatian waktu untuk ikut memikirkan Riau."
Menurut Darmawi apa yang disampaikan Syamsuar terkait IKN itu merupakan bahan yang sangat tidak bermanfaat.
Dengan begitu Pemprov Riau sebaiknya bisa terus-menerus melakukan perbaikan melakukan koreksi sehingga bisa memastikan Riau bisa lebih maju dan warganya bahagia.
Darmawi berkata: yang perlu sekali dibahas masalah masa depan Riau, tak berduit 'IKN itu jika dipikirkan' berharap apa yang menjadi catatan Syamsuar jika ikut memilirkan IKN begitu juga disampaikan ke seluruh gubernur di Indonesia," sebaiknya tidak usah ikut-ikutan nyeleneh," kata dia.
Saran Darmawi kepada Gubernur Riau (Datuk Syamsuar); tolong buka ruang dialog guna membahas masa depan Riau, karena Riau ini mempunyai potensi yang sangat berarti untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Sesuai dengan biografis provinsi Riau dengan negara-negara tetangga.
"Tetapi sebaliknya jika soal tanah dan air yang diboyong ke IKN tak ada arti/manfaat dari laporannya itu dirasakan oleh semua masyarakat Riau," katanya.
Sebelumnya, LMR menyampaikan 10 catatannya yang dituangkan dalam 'Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Syamsuar di Ibu kota Pekanbaru'.
Berikut 10 catatan LMR soal Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Syamsuar:
Buruknya kualitas udara di ibu kota.
Sulitnya warga mengakses air bersih akibat kultur tanah yang berawa.
Soal penanganan banjir belum mengakar.
Penataan kampung kota yang belum partisipatif.
Ketidakseriusan Pemprov Riau dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.
Sulitnya memiliki tempat tinggal rumah sehat di Riau.
Belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait permasalahan yang menimpa masyarakat perkotaan yakni limbah dan pulau-pulau kecil menyangkut tentang kesehatan dan pendidikan.
Penanganan pandemi yang masih setengah hati.
Terkait penguasaan lahan oleh penduduk tempatan yang masih menghantui warga Riau.
