Dipertemuan G20 Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Berterima Kasih pada Presiden Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Ukraina berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas dukungan dan undangan ke G20.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas dukungan untuk integritas kedaulatan serta undangan menghadiri pertemuan puncak G20.

Dalam cuitannya, Zelensky menulis, "Telah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Jokowi dan mengucapkan terima kasih kepadanya atas dukungan integritas kedaulatan dan teritorial, khususnya dengan posisi yang jelas di PBB."

Masalah ketahanan pangan juga dibahas, kata Zelensky.

Indonesia menjadi salah satu negara pendukung resolusi di Majelis Umum PBB awal Maret lalu yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan ke Ukraina.

Namun awal April lalu, delegasi Indonesia memutuskan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia.

Dalam pembicaraan itu, Zelensky juga menyatakan terima kasih telah diundang untuk menghadiri pertemuan G20 yang direncanakan diselenggarakan di Bali pada Oktober mendatang.

Pekan lalu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan sejumlah pejabat tinggi keuangan dunia melakukan aksi walkout dari rapat G20 di Washington, yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mereka meninggalkan ruangan ketika pejabat Rusia berbicara, sebagai bentuk protes terbaru dari Barat terhadap invasi Moskow ke Ukraina, Rabu (20/04).

Pejabat Inggris dan Kanada juga ikut serta dalam aksi boikot tersebut, lansir kantor berita AFP.

Serangan Rusia ke Ukraina membayang-bayangi pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara paling maju di dunia, yang pertama sejak Presiden Vladimir Putin mengumumkan "operasi militer khusus" pada akhir Februari.

"Beberapa menteri keuangan dan gubernur bank sentral termasuk Menteri Keuangan Ukraina (Sergiy Marchenko) dan Menteri Yellen walk out ketika Rusia mulai berbicara di pertemuan G20," kata seorang sumber kepada AFP.

"Beberapa menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang hadir secara virtual mematikan kamera mereka ketika Rusia berbicara," imbuhnya.

Deputi Perdana Menteri Kanada Chrystia Freeland mengetwit foto para pejabat yang meninggalkan rapat, beserta komentar, "Negara-negara demokrasi dunia tidak akan diam saja di hadapan agresi terus-menerus dan kejahatan perang Rusia."

Lalu Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, mengonfirmasi aksi walkout itu.

"Sebelumnya perwakilan saya, bersama dengan rekan-rekan mitra dari AS dan Kanada meninggalkan pertemuan G20 hari ini di Washington saat pihak Rusia delegasi berbicara," kata Sunak di Twitter.

"Kami bersatu dalam kecaman atas perang Rusia melawan Ukraina dan akan mendorong koordinasi internasional yang lebih kuat untuk menghukum Rusia," lanjutnya, seperti dikutip Reuters.

Belakangan Menkeu AS, Janet Yellen, mengatakan pihaknya akan terus bekerja dengan Indonesia untuk memajukan urusan G20, termasuk mengatasi dampak negatif invasi Rusia ke Ukraina terhadap ekonomi global.

Sebelumnya ia mengatakan Rusia mestinya dikeluarkan dari forum kerja sama G20 dan AS "akan memboikot sejumlah pertemuan G20 di Bali jika pejabat Rusia hadir".

Pertemuan G20, yang dipimpin Indonesia tahun ini, melibatkan negara-negara ekonomi besar seperti Amerika Serikat, China, India, Brasil, Jepang, dan sejumlah negara di Eropa, termasuk Rusia.

Pertemuan di Washington berfokus pada cara membantu pemulihan ekonomi dunia dari syok baru yang disebabkan invasi Rusia, yang telah mendorong kenaikan harga makanan dan bahan bakar. Hal tersebut juga membuat IMF menurunkan prospek pertumbuhan globalnya menjadi 3,6 persen tahun ini.

Negara-negara Barat telah membalas serangan berdarah ke Ukraina dengan sanksi yang dimaksudkan untuk mengancam ekonomi Rusia dan mengubahnya menjadi negara paria.

'Forum yang amat penting'

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, yang memimpin rapat tersebut, mengatakan aksi walkout dilakukan "tanpa mengganggu... diskusi kami" tentang substansi agenda.

"Semua anggota melihat G20 sebagai forum yang amat penting," katanya kepada wartawan. "Jadi saya yakin ini tidak akan mengikis kerja sama serta peran G20."

Sebelum pertemuan, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan negara tersebut, yang memimpin kelompok G7 negara-negara demokrasi liberal, akan mencari titik temu, namun tidak akan menyediakan "panggung bagi Rusia untuk menyebar propaganda dan kebohongan". Ia tidak ikut serta dalam aksi boikot.

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov menghadiri pertemuan secara virtual, dan "meminta para mitra untuk menghindari politisasi dialog dan menekankan bahwa G20 selalu dan tetap utamanya forum ekonomi," kata kementeriannya dalam sebuah pernyataan.

Para pejabat keuangan berkumpul di sela-sela pertemuan musim semi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington.

Meskipun ada gesekan ini, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan kerja sama global "harus dan akan terus berlanjut," seraya menunjuk pada beberapa masalah yang "tidak dapat diselesaikan oleh negara sendiri."

Georgiva, yang memimpin institusi dengan 189 anggota, berkata kepada wartawan, "Saya dapat menjamin bahwa [kerja sama] ini lebih sulit ketika ada ketegangan, tapi bukan berarti tidak mungkin."

Indonesia tahun ini memimpin G20 dan menjadi tuan rumah pertemuan keuangan pada bulan Juli dan pertemuan puncak para pemimpin pada bulan November.

Rusia sudah menyatakan Presiden Vladimir Putin ingin hadir di KTT G20 nanti.

Indonesia diminta lakukan lobi khusus

Pakar hubungan internasional telah menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan lobi politik khusus untuk meyakinkan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, agar menghadiri pertemuan G-20 di tengah seruan kencang memboikot acara itu jika Presiden Rusia, Vladimir Putin, datang.

Seorang pengamat hubungan internasional mengatakan tanpa kehadiran pemimpin negara Barat ataupun Rusia, maka pertemuan tersebut akan sulit menghasilkan solusi menyusul kacaunya perekonomian dunia akibat pandemi dan perang.

Adapun pemerintah Indonesia tetap pada sikapnya untuk tidak memihak dan pertemuan di Bali itu ditujukan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hariyadi Wirawan, menilai Indonesia berada dalam situasi sulit karena berada di antara tarik-menarik kepentingan negara Barat yang menentang kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G-20 serta menyerukan untuk memboikot acara itu jika Putin benar-benar datang.

Namun sebagai tuan rumah acara, kata dia, Indonesia sudah semestinya mengundang semua negara anggota G-20 tanpa terkecuali, terlepas dari perseteruan politik yang terjadi akibat perang di Ukraina.

Itu mengapa sikap pemerintah yang netral dianggap tepat. 

Sebaliknya, jika para pemimpin negara Barat menolak hadir ke KTT, maka hal itu sama saja menghina Indonesia.

"Kita tidak bisa menolak kehadiran Presiden Putin karena itu artinya memihak Barat. Dan karena Indonesia mengundang Putin bukan diartikan kita pro-Rusia.

"Jadi saya harap Indonesia berpegang teguh pada pendiriannya yang bebas aktif dan bahwa pertemuan ini untuk membincangkan masalah-masalah ekonomi dunia," ujar Hariyadi Wirawan seperti dirilis BBC News Indonesia, Minggu (27/3).

"Mereka bertarung silakan, tapi Indonesia membuat jarak yang sama dengan mereka. Karena itu kita tidak akan bisa di bawah tekanan Barat untuk menghalangi kehadiran Putin."

Menurut Hariyadi pemerintah Indonesia harus bisa membujuk negara-negara Barat dan Rusia untuk tetap datang dengan argumentasi bahwa pertemuan ini jauh lebih penting dari apa yang terjadi di Ukraina.

Pasalnya pemulihan ekonomi dunia mustahil terwujud tanpa Rusia.

"Pertemuan ini didesain bukan untuk berkelahi secara politik. Tapi membicarakan ekonomi global."

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyatakan Indonesia sebagai ketua G-20 tahun ini tidak memihak.

"Sebagai presidensi tentunya dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20," kata Staf Khusus Menlu bidang Penguatan Program-program Prioritas Kemenlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani. (*)