Dirjen Cipta Karya Sesalkan SPAM Riau, Karena 'Anggaran Sudah Diserap tapi Tak Difungsikan'

Provinsi Riau mendapat sorotan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) soal pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Dumai Rohil dan Bengkalis (SPAM Durolis).

PEKANBARU - Direktur Jenderal [Dirjen] Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Ir Diana Kusumastuti sesalkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Dumai Rohil dan Bengkalis (SPAM Durolis) karena anggaran APBN dan APBD sudah diserap tapi tak juga difungsikan.

"SPAM Durolis ini saya lihat memiliki kapasitas yang cukup besar 1.500 liter per detik, dibagi empat tahapan. Tahap pertama 400 liter per detik dengan nilai investasi lebih dari Rp500 miliar di Rohil," katanya saat rapat pembahasan SPAM Regional Durolis dan SPAM Regional Pekanbaru-Kampar, di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (30/9).

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan kepala daerah di Riau juga ikut dalam pertemuan dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR ini. Diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, Anggota DPR RI Syahrul Aidi. Kemudian hadiri Walikota Pekabaru Firdaus, dan perwakilan Bupati Rohil, Bupati Bengkalis, Bupati Kampar, dan Walikota Dumai.

Diana menegaskan, SPAM Durolis ini memiliki target 32.000 Sambungan Rumah (SR). Saat ini yang baru terpasang di Rokan Hilir (Rohil) itu ada 4.173 unit. Namun ini belum difungsikan karKalau kita lihat dari target 32.000 sambungan rumah (SR). Saat ini yang baru terpasang di Rokan Hilir itu ada 4.173 unit. Namun ini belum difungsikan karena kelembagaannya belum optimal.

"Kami datang ke sini untuk mengingatkan karena dari rencana awal SPAM Durolis dibangun 1.500 liter per detik, saat ini baru 400 litet per detik yang dibangun, tapi itu pun belum optimal sambungan rumahnya. Ini persoalan ada dimana? Tentu ini harus ada solusinya, karena pembangunan SPAM Durolis ini ada dana APBN, namun belum termanfaatkan oleh masyarakat," sebutnya.

Berdasarkan laporan ia terima, ada beberapa persoalan SPAM Durolis ini belum difungsikan. Pertama karena biaya operasional dan Sumber Daya Manusianya (SDM) belum tersedia. "Kalau itu belum tersedia bagaimana untuk pengelolaannya. Ini meski dilakukan data ulang dan mengklasifikasikan 4.173 SR di Rohil itu. Kemudian harus ada pengadaan SDM untuk pengelolaan SPAM Durolis," ujarnya.

Diana juga mempertanyakan persoalan lain terkait tarif layanan di Rohil ini yang belum ditetapkan oleh Bupati Rohil. "Kenapa belum ditetapkan? Apakah masih ada tarif yang lama. Sebetulnya tarif air curah di Kabupaten Rohil ini sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau sebesar Rp2.483 per meter kubik. Karena itu, saya mohon kepada Pemkab Rohil agar ada percepatan penetapan tarif di Rohil," katanya.

Pihak kementerian PUPR menginstruksikan kepada UPT PAM Provinsi Riau untuk mengoptimalkan 32.000 SR SPAM Durolis sampai akhir tahun ini. Sebab sejauh ini SR SPAM Durolis belum mencapai 50 persen. "Saya juga mengingatkan agar UPT PAM Provinsi Riau mengoptimalkan 32.000 SR itu. Di Riau SPAM Durolis SR-nya belum ada 50 persen. Dari target 32.000 SR itu baru 7 persen. Tentu kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena di sini ada investasi yang cukup banyak," kata Diana.

Sementara Sekdaprov Riau SF Hariyanto usai mengikuti rapat bersama utusan dari kementerian PUPR mengatakan, kedatangan Dirjen Cipta Karya mempertanyakan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar SPAM Durolis agar dioptimalkan dan difungsikan. "Karena aset di SPAM Durolis ini cukup mahal biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Jangan biaya yang besar ini tidak dimaksimalkan. Karena itu tadi Buk Dirjen Cipta Karya minta komitmen kita. Memang dua SPAM ini yang anggarannya cukup besar namun pada saat ini belum maksimal untuk penyaluran kepada masyarakat," katanya usai audiensi, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi.

Menurutnya, pelaksanaan SPAM dengan biaya yang cukup besar ini jangan sampai belum maksimal. Untuk itu, ia mengatakan bahwa pihaknya komitmen untuk melihat kendala di lapangan apakah terkait pipa yang bocor atau lainnya. "Karena salurannya sudah di pasang tapi belum maksimal, airnya masih kecil maka akan dilihat kendala yang terjadi di lapangan," ucapnya.

SF Hariyanto berharap setelah difungsikan SPAM Regional ini bisa maksimal sehingga kedepannya tidak menggunakan sumur bor lagi. "Ini juga merupakan arahan dari Pak Menteri PUPR jangan sampai biaya yang telah banyak dikeluarkan namun tidak di manfaatkan secara maksimal," katanya. (*)