Ditengah Pandemi, Bisnis Sawit Masih Dinilai Miring

KETUA Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Ir Gulat Medali Emas Manurung MP C.APO mengaku luas kebun kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 16,38 juta hektar.  Dari total luasan ini, sekitar 7 juta hektar atau 43%, milik rakyat. 

Meski di tengah pandemi, sawit Indonesia sudah menggelontorkan devisa ekspor senilai $US15 miliar. Alhasil, neraca perdagangan Indonesia pada periode itu surplus. Di sektor sawit, ada sekitar 2,6 juta tenaga kerja langsung dan sekitar 3 juta tenaga kerja tidak langsung. "Dari deretan yang saya bilang tadi, semua cerita tentang sawit menjadi seksi dan oleh luasan segitu, mustahil enggak terjadi persoalan di dalamnya," kata Gulat Medali Emas Manurung. 

Dia menyikapi soal sedikit tudingan tak sehat bisnis sawit ini. Seperti di satu keluarga masalah pasti ada, kata mencontohkan. Tapi ketika ada masalah pada salah satu oknum, jangan masalah itu seolah-olah menjadi masalah semua. "Enggak fair namanya itu," kata kandidat Doktor lingkungan Universitas Riau ini dalam gelaran konfrensi pers di Palu Sulawesi Tengah, kemarin. 

Gulat kemudian menganalogikan dengan berita pelecehan dan pemerkosaan perempuan di perkebunan kelapa sawit dan pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Papua. "Kalau sepintas kita baca, perkebunan kelapa sawit ini seolah-olah penyebab orang melakukan tindakan negatif. Enggak bener itu! Janganlah mengambil segelintir masalah untuk mendiskreditkan semua. Kalau lah upaya diskredit ini sengaja dilakukan, maksudnya apa? Ada apa dan siapa dibalik pendiskreditan ini," tanya dia. 

Andapun kejadian tindakan asusila itu kata Gulat, dimana pun bisa terjadi, itu hanyalah kasuistik dan Gulat yakin aparat penegak hukum di Indonesia akan langsung sigap memproses kasus semacam itu. Begitu juga dengan pemberitaan soal pembakaran lahan di Papua untuk perkebunan kelapa sawit, ini kejadian 7 tahun lalu, "Kok baru sekarang di share-share? Ada apa? Ini macam disain khusus seolah-olah tanaman sawit penyebab lingkungan dan alam rusak. Kalau terjadi pembakaran dengan sengaja, laporkan. Aparat pasti akan segera menindak. Kalau belum ditindak, persoalan itu saja yg disorot, jangan melebar kemana-mana," pintanya. 

Sawit kata Gulat sudah menguasai 70% pasar global, itu menandakan semua orang di dunia ini butuh sawit. "Tanaman ini banyak keunggulannya, ragam peneliti dunia sudah mengakui itu. Kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak senang dengan sawit ini lantaran di Negara nya hanya bisa tumbuh tanaman bunga matahari, kedele, jagung dan rapeseed, jangan sawit yang dijelek-jelekkan. Ingat, Tuhan YME sudah mengatur semua untuk hidup dan kehidupan kita. Mari kita syukuri apa yang ada di Negeri kita masing-masing dan jadikan itu jebatan hubungan baik lintas benua dan Negara," kata Gulat lagi. 

Pada konfrensi pers di Palu Sulawesi Tengah kemarin Ketua Apkasindo Sulawesi Barat, Andikasruddin Rajamuda, juga tak habis pikir dengan selalu berkoar-koarnya oknum LSM menjelek-jelekkan sawit. "Sudah enggak berhasil mendiskreditkan sawit dengan isu ini, besok ganti isu lain dan seterusnya. Tapi yang lebih saya sesali adalah oknum LSM itu anak bangsa pula. Terlalu! Jangan hanya lantaran by project atau order, tega menjual dan menjelekkan negara sendiri," rutuknya. 

Andika pun menyoroti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak gencar memberitakan keberhasilan program tentang sawit yang ada. "Kan banyak itu yang berhasil. Mulai dari upaya mensustainablekan sawit,  lewat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Beasiswa, Sarpras, SDM Petani, dan lain-lain. Kemana disain dan media BPDPKS selama ini," tanya Andi . 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono sepakat dengan apa yang dibilang Gulat tadi.  "Kami memastikan tidak ada eksploitasi pekerja perempuan di industri kelapa sawit Indonesia, khususnya di kebun anggota GAPKI," katanya. 

Jika ada, tindak pidana pelecehan pekerja perempuan, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas sesuai hukum yang berlaku. Sebab itu merusak citra seluruh industri kelapa sawit di mata publik. “Kami memastikan perusahaan sawit anggota GAPKI sudah menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan layak bagi para pekerja di perkebunan sawit,” ujar Joko. 

Anggota GAPKI kata Joko berkomitmen menerapkan prinsip keberlanjutan sesuai standar dan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan akhir tahun ini, semua anggota GAPKI sudah mengantongi sertifikat ISPO. Mendapatkan sertifikat ini kata Joko tidak mudah,  legalitas yang jelas termasuk kesehatan, keselamatan kerja dan hak pekerja menjadi bagian dari persyaratan itu. "Perusahaan harus menunjukkan praktek penggunaan tenaga kerja yang baik dan harus mencapai kepatuhan ISPO," Joko memastikan. 

Lewat kolaborasi multipihak bersama lembaga pemerintah maupun organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan kata Joko, GAPKI melakukan upaya berkelanjutan untuk mempromosikan praktik kerja yang layak (decent work). Ada enam agenda yang menjadi perhatian GAPKI dan mitra kerjanya. Mulai dari status pekerja, dialog sosial, perlindungan anak dan pekerja perempuan, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga mendorong pengawasan oleh pemerintah.

GAPKI juga sudah berkolaborasi dengan  International Labour Organisation (ILO) dan beberapa LSM internasional untuk membangun sistem praktik kerja yang layak di sektor perkebunan kelapa sawit. Oleh sederet apa yang sudah dilakukan tadilah kemudian Joko menilai kalau insiden yang digambarkan dalam artikel AP itu tendensius. "Itu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh anggota GAPKI. Kami percaya jika jurnalis AP mengunjungi kebun perusahaan dari anggota GAPKI, mereka akan menemukan situasi di mana perempuan mendapatkan kesempatan dan peran yang positif,” jelas Joko.

Bagi Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, pola-pola diskredit yang dilakukan oleh orang kepada sawit hanya persaingan bisnis. "Dari 50 tahun lalu pembusukan itu sudah ada dan telah mendarah daging. Tinggal lagi kita sekarang memperbaiki hal-hal yang kurang demi sawit berkelanjutan," sebutnya. (*)