INTERNASIONAL - Beberapa pengacara yang sebelumnya akan membela mantan presiden AS Donald Trump dalam sidang pemakzulannya yang kedua di Senat, memutuskan untuk mundur dari tim. Butch Bowers dan Deborah Barberi, pengacara senior dalam tim pembelaan Trump, disebut mundur setelah mencapai keputusan bersama.
Sidang pemakzulan Trump atas tuduhan menghasut pemberontakan akan dimulai pada 8 Februari. Setelah sidang itu Senator akan memutuskan apakah akan menghukum Trump atas tuduhan menghasut pemberontakan di US Capitol pada 6 Januari, yang menyebabkan lima orang tewas. Greg Harris dan Johnny Gasser, dua mantan jaksa federal dari Carolina Selatan, juga telah meninggalkan tim pengacara Trump, sebagaimana dilaporkan Associated Press.
Mereka dilaporkan tidak mau membela Trump atas dasar dugaan kecurangan pemilu. Josh Howard, seorang pengacara Carolina Utara yang baru-baru ini bergabung, juga mundur dari tim itu. Sekarang belum jelas siapa yang akan mewakili Trump selama persidangan. "Kami telah melakukan banyak pekerjaan, tetapi belum membuat keputusan akhir tentang tim hukum kami, [keputusan] yang akan segera dibuat," kata penasihat Trump Jason Miller di akun Twitternya saat merespons kabar itu dirilis , kata CNN.
Trump adalah presiden pertama dalam sejarah yang dimakzulkan dua kali. Dia dimakzulkan oleh DPR pada 2019 karena hubungannya dengan Ukraina, tetapi dibebaskan oleh Senat. Sebanyak 45 dari 50 anggota Senat dari Partai Republik memberikan suara minggu ini untuk mempertimbangkan penghentian persidangan, bahkan sebelum dimulai dengan alasan bahwa presiden tidak dapat menghadapi persidangan pemakzulan begitu ia meninggalkan jabatannya.
Diperlukan 17 senator Republik yang memberikan suara, di samping 50 anggota Demokrat, untuk menghukum presiden, hukuman yang berpotensi mencegahnya mencalonkan diri untuk jabatan federal lagi. Ada pembicaraan terkait kemungkinan Trump kehilangan tunjangan seperti yang didapat oleh para mantan presiden AS berdasarkan Akta Mantan Presiden tahun 1958. Tunjangan yang diterima termasuk pensiun dan asuransi kesehatan serta jaminan seumur hidup yang dibayarkan dari pajak rakyat.
Namun Trump diperkirakan tetap akan menerima tunjangan ini walaupun ia didakwa setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Sebelumnya, mantan presiden dari Partai Republik ini menolak bertanggung jawab atas kerusuhan itu. DPR, yang kini dikuasai Demokrat, melaksanakan pemungutan suara pada hari Rabu (13/01) menyusul perdebatan sengit yang berlangsung selama beberapa jam. Saat itu, pasukan Garda Nasional bersenjata berjaga-jaga di dalam dan di luar Gedung Capitol.
Dalam sebuah video yang dirilis setelah pemungutan suara di Kongres, Trump meminta para pendukungnya untuk tetap damai tetapi dia tidak merujuk pada fakta bahwa ia telah dimakzulkan. "Kekerasan dan vandalisme tidak memiliki tempat di negara kita... Tidak ada pendukung sejati saya yang akan mendukung kekerasan politik," katanya, dengan nada yang tampak berupaya untuk menjaga perdamaian.
Tuduhan pemakzulan bersifat politis, bukan pidana. Presiden dituduh oleh Kongres menghasut penyerbuan Capitol dengan pidatonya pada 6 Januari di Washington. Trump mendesak para pendukungnya untuk membuat suara mereka didengar "secara damai dan patriotik", tetapi juga untuk "berjuang sekuat tenaga" melawan pemilihan, yang kata Trump telah dicuri dari mereka, sebuah klaim yang tidak berdasar.
Menyusul pernyataan Trump, para pendukungnya menyerbu Capitol, memaksa anggota parlemen untuk menangguhkan pengesahan hasil pemilu. Bangunan itu diisolasi dan lima orang tewas. Pasal pemakzulan menyatakan bahwa Trump "berulang kali mengeluarkan pernyataan tidak benar yang menegaskan bahwa terjadi penipuan dalam hasil pemilihan presiden dan hasilnya tidak boleh diterima".
Dalam pasal pemakzulan itu disebut Trump kemudian mengulangi klaim ini dan "dengan sengaja membuat pernyataan kepada orang banyak, yang mendorong, dan diperkirakan mengakibatkan tindakan-tindakan tidak sesuai hukum, di Capitol", yang berujung pada kekerasan dan hilangnya nyawa. "Presiden Trump sangat membahayakan keamanan Amerika Serikat dan lembaga-lembaga pemerintahannya, mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggu transisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan cabang pemerintahan yang setara."
Sebelumnya, sebanyak 139 anggota Partai Republik menolak menerima hasil pemilu 2020 dan kekalahan Trump.
Pemakzulan: Apa itu?
Apa yang dikatakan anggota Kongres selama debat terkait pemakzulan?
Para anggota Kongres membuat pernyataan-pernyataan mendukung dan menentang pemungutan suara di ruangan yang sama tempat mereka bersembunyi di bawah kursi-kursi dan mengenakan masker gas ketika perusuh mencoba memaksa masuk. Ketua DPR Nancy Pelosi, seorang anggota Demokrat, mengatakan kepada DPR, "Presiden Amerika Serikat menghasut pemberontakan ini, pemberontakan bersenjata melawan negara kita bersama. "Dia harus pergi. Ia adalah bahaya yang nyata dan jelas bagi bangsa yang kita cintai ini," kata Nancy (13/01).
Anggota Kongres Demokrat Julian Castro menyebut Trump sebagai "orang paling berbahaya yang pernah menduduki Ruang Oval". Saat itu, sebagian besar Partai Republik tidak berusaha untuk membela retorika Trump, sebaliknya beralasan bahwa persidangan pemakzulan telah melampaui peradilan biasa dan menyerukan kepada Demokrat untuk membatalkannya demi persatuan nasional. "Memberhentikan presiden dalam jangka waktu sesingkat itu akan menjadi kesalahan," kata Kevin McCarthy, politikus Partai Republik paling senior di DPR. Itu tidak berarti presiden bebas dari kesalahan. Presiden memikul tanggung jawab atas serangan hari Rabu di Kongres oleh massa perusuh."
Jim Jordan, seorang anggota Republik perwakilan Ohio, menuduh Demokrat sembarangan memecah belah negara demi mengejar balas dendam politik."Ini persoalan menarget presiden Amerika Serikat," kata Jordan. "Ini selalu tentang menarget presiden, apa pun yang terjadi. Hal itu sebuah obsesi."
Di antara anggota partai Republik yang mendukung untuk memakzulkan Trump adalah Liz Cheney, anggota peringkat ketiga di Partai Republik.Perwakilan Wyoming itu, yang merupakan putri dari mantan Wakil Presiden Dick Cheney, mengatakan bahwa "tidak pernah ada pengkhianatan yang lebih besar dari seorang presiden". Ia merujuk tentang kerusuhan Capitol.
Donald Trump kembali mencatat sejarah, kali ini sebagai presiden pertama yang dimakzulkan dua kali. Setahun lalu, langkah pemakzulan itu ditentang oleh Partai Republik. Kali ini, segelintir kelompok konservatif mendukung langkah tersebut. Ini mencerminkan tidak hanya pentingnya momen ini, tetapi juga menurunnya pengaruh presiden di hari-hari terakhir pemerintahannya.
Pemakzulan menyiapkan persidangan di Senat bagi Trump, yang sekarang tampaknya ditakdirkan untuk berlanjut hingga hari-hari awal kepresidenan Joe Biden, dan demikian menciptakan tantangan lain bagi presiden yang akan datang. Ini juga akan menambah bahan dalam perdebatan yang sedang berlangsung di antara Partai Republik tentang arah yang diambil partai mereka di hari-hari mendatang.
Partai tersebut berada di jalur yang terbagi dalam dua arah yang sangat berbeda. Di satu sisi adalah kesetiaan yang berkelanjutan pada merek politik milik presiden - yang menciptakan koalisi pemilih baru yang menghasilkan kedudukan di Gedung Putih dan Kongres pada tahun 2016, tetapi kehilangan keduanya pada tahun 2020. Di sisi lain adalah masa depan yang tidak pasti - tetapi yang bebas dari gaya debat dan retorika presiden yang unik - kata-kata kasar tanpa disaring yang bahkan diyakini oleh banyak orang Republik sekarang berkontribusi pada kerusuhan Capitol pekan lalu.
Pemakzulan akan menuju ke Senat, yang akan menjalankan persidangan untuk menentukan kesalahan presiden. Mayoritas suara sebanyak dua pertiga diperlukan untuk menghukum Trump, yang berarti setidaknya 17 anggota Republik harus memihak Demokrat di majelis tinggi yang berisikan 100 kursi-terbagi rata antara kedua partai. Jika Trump dinyatakan bersalah oleh Senat, anggota kongres dapat mengadakan pemungutan suara lagi untuk memblokirnya agar tidak mencalonkan diri lagi. Trump telah mengisyaratkan ia berencana untuk mencalonkan diri lagi pada tahun 2024.
Sebelumnya, Senat memutuskan untuk tak mengadakan sidang sebelum Biden dilantik (20/01). Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Mengingat aturan, prosedur, dan preseden Senat yang mengatur persidangan pemakzulan presiden, tidak ada peluang bahwa persidangan yang adil atau serius dapat diselesaikan sebelum Presiden terpilih Biden dilantik pekan depan. "
Dia mengatakan akan lebih baik melayani kepentingan bangsa jika Kongres berfokus pada transisi kekuasaan yang aman dan tertib untuk pemerintahan Biden yang akan datang. Saat itu, McConnell juga mengatakan dalam sebuah catatan kepada rekan-rekannya bahwa dia belum membuat keputusan akhir tentang pilihannya. Tidak ada presiden AS yang pernah dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan. Trump dimakzulkan oleh DPR pada 2019 tetapi dibebaskan oleh Senat. Begitu pula Bill Clinton pada tahun 1998 dan Andrew Johnson pada tahun 1868. (*)
Tags : Donald Trump, Presiden AS, Dimakzulkan ,