DPR Usulkan Penghentian Sementara MBG Saat Libur Sekolah karena Bisa tak Efektif
JAKARTA - Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah mencuat ke ruang publik.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai kebijakan tersebut tidak efektif dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, sehingga perlu dihentikan sementara selama masa liburan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, pemenuhan gizi anak seharusnya dilakukan secara konsisten, namun tetap membuka ruang evaluasi kebijakan di tingkat pimpinan.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan, secara prinsip lembaganya bertanggung jawab menjaga keberlanjutan asupan gizi anak-anak, termasuk melalui program MBG.
“Badan Gizi Nasional bertanggung jawab terhadap gizi anak-anak dan pemberian gizi itu harus dilakukan secara konsisten,” ujar Nanik.
Meski demikian, Nanik menegaskan dirinya tidak ingin memperpanjang polemik. Keputusan apakah MBG tetap berjalan atau dihentikan sementara saat libur sekolah sepenuhnya berada di tangan Kepala BGN.
“Saya tidak ingin berpolemik. Keputusan ada di Pak Dadan Hindayana. Saya hanya wakil,” katanya.
Terkait ramainya isu pembagian MBG secara rapel selama liburan, Nanik menjelaskan, mekanisme dan menu MBG merupakan hasil kesepakatan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak sekolah, guru, serta orangtua murid.
“Aturannya tergantung kesepakatan dengan guru, orangtua murid, dan murid. Program ini tidak dipaksakan, yang mau mengambil silakan, yang tidak juga tidak apa-apa,” jelasnya.
Sementara itu, Yahya Zaini menegaskan, Komisi IX DPR RI memandang pelaksanaan MBG di masa libur sekolah tidak tepat sasaran.
Menurutnya, ketiadaan aktivitas belajar membuat distribusi makanan sulit menjangkau siswa secara optimal.
“Seharusnya di masa liburan sekolah, MBG juga diliburkan karena tidak efektif untuk menjangkau siswa,” tegas Yahya.
Ia juga mengkritik kualitas menu MBG yang disajikan saat libur sekolah. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi IX di Kota Tangerang, menu yang diberikan dinilai tidak memenuhi standar gizi ideal.
“Menu yang disajikan bukan makanan yang dimasak, melainkan makanan siap saji seperti roti, pisang, dan susu. Ini jelas mengurangi standar gizi,” sebutnya.
Selain persoalan menu, Yahya menyoroti beban tambahan yang harus ditanggung orangtua. Jika siswa diminta mengambil makanan ke sekolah saat libur, orangtua harus menyediakan biaya transportasi tambahan.
“Ini memberatkan orang tua karena harus mengeluarkan uang transport hanya untuk mengambil makanan,” tuturnya.
Opsi pengantaran makanan ke rumah siswa pun dinilai tidak efisien. Menurut Yahya, skema tersebut justru menambah biaya logistik dan berisiko menimbulkan pemborosan anggaran negara.
“Kalau makanan diantar ke rumah, biaya transportasi akan membengkak. Tidak mungkin dibebankan ke SPPG, dan jika ditanggung BGN, itu menjadi pemborosan,” tambahnya.
Atas dasar itu, Komisi IX DPR RI meminta kebijakan MBG saat libur sekolah dievaluasi secara menyeluruh agar tidak membebani orangtua, pelaksana di lapangan, maupun keuangan negara.
Yahya Zaini, juga mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Ia menilai pelaksanaan program tersebut pada periode liburan tidak berjalan efektif karena sulit menjangkau peserta didik.
Menurut Yahya, saat sekolah libur, distribusi MBG tidak optimal dan justru menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Hal itu disampaikannya pada Rabu (24/12).
“Pada masa libur sekolah, seharusnya program MBG juga diliburkan karena pelaksanaannya tidak efektif untuk menjangkau siswa,” ujarnya.
Yahya juga menyoroti kualitas menu MBG yang dibagikan selama libur sekolah. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja ke Kota Tangerang, menu yang disajikan dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang.
“Menu yang diberikan bukan makanan yang dimasak, melainkan makanan siap saji. Saat libur sekolah, SPPG hanya menyediakan roti, pisang, dan susu. Ini jelas menurunkan standar gizi yang seharusnya diterima,” kata Yahya.
Selain kualitas menu, ia menilai mekanisme pengambilan makanan di sekolah justru menambah beban bagi orang tua. Pasalnya, orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi anak hanya untuk mengambil paket MBG.
“Jika siswa sedang libur, tetapi makanan tetap diantar ke sekolah, orang tua harus memberi uang transport. Ini tentu memberatkan,” ujarnya.
Yahya juga mengkritisi wacana distribusi MBG langsung ke rumah siswa. Menurutnya, skema tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional dan memicu pemborosan anggaran karena sebaran rumah siswa yang tidak terpusat.
“Jika makanan diantar ke rumah masing-masing, biaya transportasi akan meningkat dan distribusinya semakin rumit. Pertanyaannya, biaya ini akan dibebankan ke siapa? Tidak mungkin ke SPPG karena jumlahnya besar. Kalau ke BGN, itu justru pemborosan anggaran,” tegasnya.
Ia pun meminta agar kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menjalankan MBG selama libur sekolah dievaluasi secara menyeluruh, karena dinilai membebani orang tua, SPPG, serta BGN sendiri.
Meski demikian, Yahya menegaskan bahwa program MBG tetap perlu dilanjutkan bagi kelompok sasaran tertentu, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program MBG sebaiknya tetap berjalan karena selama ini penyalurannya memang langsung ke rumah masing-masing,” pungkasnya. (*)
