DPRD Desak Pemko Benahi Persoalan Parkir di Pekanbaru yang Kerap Berpolemik
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Aksi keributan oknum juru parkir (Jukir) dengan masyarakat dan jukir dengan ojek online ikut menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.
"Juru parkir di Pekanbaru kerap berpolemik."
"Duduk bersamanya belum tuntas masalah parkir ini. Keinginan masyarakat di bawah yang kita lihat sebelum Pemilu 2024, mereka ingin mengembalikan bentuk tarif parkir ke bentuk semula," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan, Jumat (31/5).
Keributan itu kerap terkait tarif, pelayanan jukir, dan berbagai persoalan pemicu lainnya, sebutnya.
Untuk itu, komisi IV yang bermitra dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru meminta persoalan tersebut jadi catatan penting untuk dicarikan solusi.
Bahkan mengkaji ulang sistem pengelolaan parkir di kota bertuah. Termasuk soal tarif yang dikeluarkan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan petugas parkir di lapangan.
Nurul mendesak Pemko Pekanbaru untuk bergerak menyelesaikan permasalahan parkir di ibu kota Provinsi Riau sebelum kasus keributan kembali terulang dan viral.
"Jadi kita tunggu gerakan dari Pemko atau Pj Wako (Risnandar) yang baru sekarang. Apakah ini bisa kaji ulang mengingat kita lihat juga kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya ini keributan masalah parkir ini tidak selesai," ujarnya.
Nurul juga menyinggung banyaknya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor pungutan pajak parkir.
"Kadang-kadang dengan jumlah setoran tidak cocok, kemudian adanya parkir liar ini tentu mengakibatkan kebocoran juga terhadap PAD Pemko Pekanbaru. Jangan sampai dibiarkan kebocoran-kebocoran ini, kami pengen PAD kita itu diatas Rp1 triliun," katanya.
"Mudah-mudahan Pj Walikota Pekanbaru sekarang ini bisa mencapai diangka maksimum, jangan lagi diangka Rp800an Miliar terus," ungkapnya.
"Retribusi peluang PAD dari Kota Pekanbaru ini sangat besar. Saya lihat dari sektor kuliner dan restoran, masih banyak ketidak jujuran dari para pelaku usaha itu melaporkan nilai sebenarnya jumlah omzet jual beli mereka," terangnya.
Politisi Gerindra ini mengaku baru mendengar kejadian keributan antara jukir liar dengan driver ojol dari media massa. Belum mendengar secara jelas versi dari pelaku dan korban.
Namun begitu, ia menilai perlu adanya kesabaran di lapangan. Baik itu juru parkir maupun pengguna parkir.
"Nah ini kadang kadang perlu kesabaran juga di lapangan. Ya, seandainya kalau ada uang kecil kita kurang, kita mohon maaf saja. Mohon maaf pak uang saya belum cukup, atau kurang pak. Mungkin juru parkir bisa memahaminya juga. Dan sebaliknya, jukir namanya pelayanan harus ramah, kalau pelayanan kita baik, Insya Allah orang tidak akan merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya parkir," tutup Nurul. (rp.ind/*)
