DPRD Minta BPK Lakukan Audit Kondisi Keuangan Pemko, 'yang Sudah Babak Belur'

PEKANBARU,RIAUPAGI.COM - Anggota DPRD kota Pekanbaru H Fatullah SH MH, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), segera audit pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

"DPRD minta BPK melakukan audit kondisi keuangan Pemko."

"Kita dapat informasi banyak yang belum dibayar, mulai dari gaji pegawai, honorer insentif RT-RW dan lainnya, " kata Fatullah, Selasa (22/10).

"Persoalan ini terjadi akibat dari manajemen keuangan yang tidak baik yang dilakukan Pj sebelumnya," ungkapnya.

"Pj yang sekarang ini hanya dapat buruknya [ketimban sial] saja. Pj sekarang tidak bisa berbuat banyak karena memang kondisi keuangan demikian (defisit)," tambahnya.

Permintaan Fatullah tersebut dipicu setelah melihat kondisi keuangan Pekanbaru yang saat ini mengalami defisit. Disebut akibat kurang baiknya manajemen pengelolaan keuangan.

Itu menurutnya, sangat berdampak kepada kebutuhan dasar seperti pembayaran gaji pegawai, honorer dan termasuk pembayaran insentif RT RW dan kebutuhan lainnya.

Menurut Politisi Demokrat ini, dengan dilakukan audit, BPK akan membantu Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengetahui kondisi keuangan derah dan dialirkan ke mana-mana saja.

"Di sini kita menduga ada penyalahgunaan anggaran dan ini harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Contoh kecil saja uang yang seharusnya dipergunakan untuk operasional RT RW setelah diperiksa oleh Pj yang baru ternyata uangnya sudah tidak ada dan sudah habis. Akhirnya tidak bisa membayar untuk RT RW, gaji dan tunjangan pegawai dan lainnya. Laporan yang kita terima juga kegiatan di beberapa dinas juga tidak bisa dilakukan karena kondisi keuangan," tegas Fatullah. (*)