DPRD Minta Pemko Serius Tagih Pajak untuk Optimalisasi PAD
PEKANBARU — DPRD Kota Pekanbaru menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru untuk menopang berbagai program pembangunan kota.
"Pemko diminta serius tagih pajak untuk kerlanjutan pembangunan kota."
“Perlu pendataan ulang terhadap seluruh wajib pajak, terutama yang besar. Pembayaran pajak harus sesuai kondisi riil, tidak melalui calo atau oknum di Bapenda,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru, Robin Eduar SE MH, Minggu (18/5).
Menurutnyta, tahun anggaran 2025, ketergantungan terhadap PAD cukup besar untuk menjalankan sejumlah rencana kerja strategis.
Robin Eduar SE MH, menilai pengumpulan pajak dan retribusi perlu dilakukan secara maksimal, sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Perda dan Perwako Pekanbaru.
Robin menyoroti kepatuhan para wajib pajak yang masih rendah, baik dari sektor restoran, hiburan, hingga tempat usaha yang menjual minuman beralkohol.
Ia mencontohkan pajak restoran sebesar 10 persen dan pajak hiburan yang menjual minuman alkohol di atas 5 persen dikenakan pajak hingga 45 persen, sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.
Namun, berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, banyak pembayaran pajak yang tidak sesuai ketentuan.
“Kami menduga banyak kebocoran. Maka perlu tindakan tegas dari Pemko, termasuk evaluasi Bapenda Pekanbaru secara menyeluruh,” tegas Robin.
Ia juga mendorong Wali Kota Pekanbaru untuk merombak struktur pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna menyegarkan kinerja dan mempercepat pencapaian target PAD.
Menurutnya, potensi PAD masih belum tergarap maksimal, terutama dari sektor restoran besar dan tempat hiburan yang terus tumbuh di kota ini.
“Target PAD tahun ini Rp 1,1 triliun dari total APBD 2025 yang diperkirakan Rp 3,2 triliun. Tapi hingga awal Mei, baru terkumpul sekitar Rp 280 miliar dari sektor pajak,” ujarnya.
Robin menegaskan, tanpa upaya agresif dalam penagihan dan pembenahan internal, akan banyak program yang tertunda karena keterbatasan anggaran. (rp.ind/*)
