Dua Organisasi Soroti Kepemimpinan Gubernur Riau, 'yang Dinilai Sebagai Sosok Inspiratif'
PEKANBARU - Dua pimpinan organisasi di Riau melihat pola atmosfir kepemimpinan dan manajerial Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar M.Si dalam dekade satu priode (2019-2024) ini.
"Mungkin yang lebih pas dinobatkan sebagai bapak pembangunan yang banyak menerima penghargaan dan dinilai sebagai sosok inspiratif di Riau adalah Gubri Syamsuar."
“Ini memberikan implikasi kepada kenaikan indeks pemuda, makanya tahun ini harus digiatkan lagi," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Larshen Yunus, S.Sos, Sc, SE, M.Si, C.L.A, C.Me mengapresiasi Gubri yang telah banyak berdedikasi terhadap pembangunan kepemudaan di Riau, tadi ini dalam bincang-bincangnya disalah satu Cafe Afgan, Jumat (12/8/2022).
"Kita punya parameter dan ukuran penilaian yang mengacu terkait indeks pembangunan pemuda," sambungnya.
Tetapi menurutnya, pemuda harus berkontribusi pada pembangunan yang tentunya bekerjasama dengan para pemangku kebijakan.
“Jadi piala atau penghargaan bukan segalanya, yang penting manfaat lebih luas bagi pembangunan Riau,” katanya.
Menurutnya, pemuda harus dilibatkan dalam semua unsur pembangunan. Hal itu penting agar pemuda tidak ada yang menganggur atau bahkan terjerumus dalam tindakan kriminal.
“Maka kami berinisiasi dengan Pak Gubernur (Riau) membuka lintas sektoral. Semua anak-anak muda dilibatkan di setiap pembangunan di Riau ini, supaya tidak ada pengangguran, kriminalitas, dan lain-lain,” papar Larshen.
Indek Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah tolok ukur untuk capaian kepemudaan di lima bidang dasar, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
"Kegiatan pembangunan kepemudaan sebelumnya sudah banyak yang sudah dilakukan namun belum tepat sasaran."
“Ibaratnya aksinya ada tapi bahasanya belum nyambung,” katanya.
Karena itu, berbagai perbaikan dilakukan dan mencoba lebih fokus membangun kepemudaaan.
“Instruksi dan konsep banyak diberikan agar pembangunan pemuda ini bisa melompat,” katanya.
"Hasilnya IPP Riau sejak 2019 berhasil naik."
“Saya harus mengapresiasi kinerja Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Riau,” katanya.
Larshen berharap pembangunan kepemudaan terus meningkat dan menjadi yang terbaik di Riau.
Melalui kolaborasi dengan organisasi kepemudaan seperti KNPI, ia yakin hal itu dapat terwujud.
“Kami sangat mendukung kegiatan KNPI sebagai rumah dari organisasi-organisasi pemuda secara maksimal,” katanya.
Dia juga mengingatkan modal menjadi provinsi maju ada tiga yaitu indeks infrastruktur, indeks pembangunan sumber daya manusia, dan indeks reformasi birokrasi.
“Jadi, investasi kepada pemuda adalah sepertiga dari kesuksesan membangun provinsi maju,” katanya.
Tetapi lain lagi disebutkan Usama Khan ST MT, Ketua Markas Daerah (Mada) Laskar Merah Putih (LMP) dalam tanggapannya melaluipesan elektronik WhatsApp (WA) menyebutkan Pak Syamsuar memilki modal politis sebagai gubernur Riau.
Meskipun belum memaksimalkan berbagai peran komunikasi dan fungsional kepada Wagubri.
Beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) level Kadis atau Kabid belum menerjemahkan secara utuh pola atmosfir kepemimpinan dan manajerial Gubri Syamsuar.
"Contoh slogan Riau unggul belum diserap dan dijiwai pada level OPD."
"Saya melihat Gubri ini dinilai gemar gonta ganti atau cucok cabot Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan legislator."
“Sampai cucok cabot-cucok cabot ini ada apa, memangnya pegawai itu untuk ujicoba,” kata Usamah mengibaratkan.
Tetapi dalam kepemimpinannya sekarang secara konsep masih terukur dan implementatif.
Namun Gubri Syamsuar mesti memiliki instrumen mendengar yang lebih jeli dan fokus.
Tapi soal sikap kepemimpinan sekarang yang sering melakukan pergantian posisi atau mengutak-atik ASN atau pejabat di lingkungan Pemprov Riau?
“Dalam suatu organisasi, pegawai itu orientasi paling tidak 6 bulan terkait bidang tugasnya," jawabnya.
"Jadi, kalau satu tahun di suatu posisi sudah diganti hal yang wajar,” kata Usamah menilai.
Kembali seperti disebutkan Larshen Yunus, mengingatkan agar persoalan birokrasi perlu menjadi perhatian serius oleh Pemprov Riau.
“ASN itu bekerja bukan berdasarkan bos. Mereka diperintah Undang-Undang,” tegas Larshen.
Oleh karenanya, Gubernur saat ini tidak perlu khawatir ASN itu masih menjadi bagian dari Gubernur sebelumnya.
“Tidak ada geng di sini, yang ada geng pemerintah. Kalau saya sudah selesai, (ASN) itu bukan tanggungjawab saya lagi,” kata Larshen menirukan.
Ia pun memastikan KNPI tidak ikut campur terhadap urusan pemerintahan di Riau.
Sebagai organisasi kepemudaan, Larshen Yunus yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP KNPI ini memastikan organisasi lebih banyak membela daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, supaya semua berjalan lancar.
Jadi terkait pengelolaan ASN di jajaran Pemprov Riau, Larshen berkata: Pemprov Riau dapat segera memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. (*)
